TEMBILAHAN, PB - Carut marutnya pengelolaan dana RIS PNPM Mandiri di Desa Sakarotan Kecamatan Telok Blengkong sangat merugikan warga setempat. Sebab dana yang jumlahnya cukup besar dan bisa dinikmati masyarakat untuk berbagai proyek malah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini sudah barang tentu sangat merugikan masyartakat disana.
Selain itu, ada juga warga masyarakat yang sudah dijanjikan mendapat sesuatu, karena sudahj membantu pelaksanaannnya proyek RIS PNPM malah tidak mendapatkannya. sebagaimana mana yang diungkapkan oleh RT 01 RW 01 Desa Sakarotan Edy Jufris. Saat mengerjakan proyek jalan ia dijanjikan akan mendapat fee dari pengelola Jongsi. Tapi setelah selesai, apa yang dijanjikan sama sekali tidak ditepati.
"Selain adanya peyimpangan yang terkait dengan pelaksanaan dana RIS PNPM di desa kita, janji pengelola juga tidak ditepati untuk memberikan fee saat saya membantu pelaksanaannya, terus terang saya sangat kecewa dengan apa yang sudah mereka perbuat," ujarnya.
Sebelumnya salah seorang tokoh masyarakat Makmur mengatakan penggunaan dana RIS PNPM Rp 250 juta untuk tahun aggaran 2010 di Desa Sakarotan Kecamatan Telok Blengkong diduga kuat telah terjadi penyimpangan dan tidak tidak sesuai dengan bestek. Hal itu itu tentunya mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat dan sebanyak 40 warga telah membubuhkan tanda tangan dalam rangka menggugat pihak pengelola yang dinilai tidak transparan dalam melaksanakan pekerjaan.
Ungkapan itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Sarotan yang juga Ketua PAC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Makmur, kepada Patroli Selasa, (22/2), di Tembilahan. Dijelaskannnya, sebagaimana diketahui, dana 250 juta tersebut salah satunya dialokasikan untuk perehaban jalan gajah mada yang merupakan jalan poros dengan ukuran panjang 250 meter dengan upah untuk pekerja 1X3 meter Rp Rp 30.000.
Selain itu, dana RIS PNPM digunakan untuk pembangunan dan perehaban jalan H Daeng H Sutomo Desa Blengkong dengan upah 1X2 meter Rp 20.000. Sedangkan yang terahir digunakan untuk pembangunan jalan Desa Pembaru Kecamatan Telok Blengkong dengan panjang 500 meter dengan upah 1X1 meter Rp 10.000. "Dari tiga ruas jalan tersebut hanya yang terahir merupakan jalan yang baru dibangun," terangtokoh masyarakat Desa Sarotan yang juga Ketua PAC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kecamatan Telok Blengkong Makmur, kepada Patrolidi Tembilahan.
Pembangunan dan perehaban tiga ruas jalan tersebut menurut Makmur diduga kuat telah terjadi pentimpangan dan tidak sesuai dengan bestek. Sebab setelah pembangunan tidak pernah ada penjelasan dari pengelola kepada masyarakat. Diatambah lagi pada saat pembangunannya tidak mencantumkan papan plang sebagaimana yang diatur, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa dana yang digunakan untuk proyek tersebut.
Padahal menurutnya, kalau dirinci pembiayaan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk pembangunan dan perehaban jalan Gajah Mada diperkirakan menelan dana Rp 45 juta. Jalan H Sutomo diperkirakan Rp 40 juta dan jalan pembangunan jalan Desa Pembaru Rp 35 Juta. Jadi kalau ditotal secara keseluruhan anggaran yang tersedot untuk tiga proyek tersebut barui berkisar sekitar 120 juta.
"Dari tim yang kita bentuk dalam rangka mengkaji total anggaran yang tersedot untuk proyek tersebut berkisar sekitar 120 juta. seadngkan sisanya lebih dari separo dikemanakan, ini tentunya ada yang tidak beres dengan proyek tersebut," ujarnya.
Masih kata Makmur, apalagi pada tanggal 17 Januari yang lalu rombongan pengelola RIS PNPM saat melakukan peresmian jalan yang sudah dibangun yang bertempat dirumah pribadi Ganis. Sayangnya mereka yang diundang dalam peresmian tersebut hanyalah kaum ibu dan anak-anak. " Begitu banyak kejanggalan yang menyangkut dengan penegelolaan dan RIS PNPM, makanya wajar saja kalau kita mempertanyakannnya," ujarnya.(Maria)
