Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan !!!
KABUPATEN BANDUNG BARAT - Keberadaan Pemerintahan dibawah komando Abubakar sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat menuai sorotan. Pasalnya, menurut hasil penelusuran PB, bahwa keberadaan kantor Pemkab Bandung Barat yang saat ini masih dalam status kontrak dan berdomisili di daerah Prodomo sebagai wadah yang menaungi berjalannya roda Pemerintahan khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dirasa kalah pamor dengan kantor-kantor bayangan yang ditempati oleh karyawan Pemkab Bandung Barat, terlebih saat-saat pelaksanaan proyek dan sejenisnya.
Menurut informasi yang diterima, bahwa untuk penyewaan kantor Bupati di daerah Prodomo, Pemerintah harus mengeluarkan kocek sampai dengan miliaran rupiah, hal itu dirasa sangat bertentangan dengan azas penghematan keuangan Negara apabila ada kantor bayangan yang dipergunakan oleh Pegawai Pemkab Bandung Barat untuk bekerja, dimana kantor-kantor bayangan tersebut ditakutkan dapat menjadi wadah yang tidak terlacak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji bernuansa KKN, belum lagi untuk biaya sewa kantor bayangan dimaksud tentunya akan kembali menarik uang yang berasal dari Negara.
Yang lebih memprihatinkan, menurut sumber yang meminta namanya untuk dirahasiakan mengatakan, bahwa akibat keberadaan kantor-kantor bayangan yang lokasinya berserak, seperti di daerah KBP, BtNg, dan beberapa tempat lain, akhirnya banyak pegawai Pemkab Bandung Barat yang tidak kelihatan berada di kantor Prodomo pada saat jam-jam kerja.
Banyak pihak meminta agar keberadaan kantor-kantor bayangan tersebut segera dievaluasi kegunaan dan fungsinya serta siapa pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kantor-kantor bayangan tersebut. (Idris)
