TEMBILAHAN- Bupati Inhil DR H Indra M Adnan mengatakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang sangat penting dalam mengisi pembangunan, serta menyampaikan aspirasinya untuk kepentingan masyarakat . LSM memiliki peran untuk melakukan apa-apa yang tidak dapat dilakukan pemerintah serta selalu mengingatkan pemerintah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya menyambut baik kegiatan ini agar nantinya dapat melahirkan suatu visi terhadap pembangunan Inhil kedepan. Meskipun setiap LSM memiliki tujuan yang berbeda, namun dengan adanya Forum Komunikasi ini mampu menjadikan perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan yang besar,” ujar Bupati, usai membuka secara resmi Musyawarah Besar (Mubes) LSM dan Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Kabupaten Inhil di gedung Engku Kelana, Tembilahan, Kamis (22/7).
Bupati melihat adanya kelemahan LSM dan Ormas di Kabupaten Inhil selama ini, disebabkan karena tidak memiliki jaringan yang kuat ditingkat Nasional maupun Internasional. Dengan adanya forum komunikasi LSM dan Ormas ini, harap Bupati, mampu membuka akses tersebut sehingga keberadaan LSM tidak hanya bersifat lokal.
“Kita akui, peran Pemkab dalam mendukung kegiatan LSM dan Ormas ini sangat kecil karena pemerintah selalu bekerja berdasarkan aturan. Untuk itu, saya berharap keberadaan LSM dan Ormas di Negeri Seribu Jembatan mampu mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan pemerintah,” papar Indra yang juga mengaku aktif saat ini di beberapa LSM.
Ketua Panitia Mubes LSM dan Ormas, Kemas Ibnu mengatakan, tujuan dibentuknya forum komunikasi ini agar terbentuk wadah bagi semua LSM dan Ormas dalam mewujudkan visi dan misinya.
“Kita juga berharap, dengan adanya forum ini juga dapat merubah penilaian LSM ditengah masyarakat yang selama ini dipandang negatif. Nantinya kita juga akan membuat sekretariat di tingkat Kecamatan dan juga Presidium serta Sekjen,” ujar Kemas.
Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Inhil Mizwar Efendi mengatakan, dari data yang terangkum, terdapat 83 jumlah LSM dan Ormas di Inhil, terhitung sejak tahun 2002-2010. Namun tidak semua LSM dan Ormas yang aktif melakukan kegiatannya dilapangan.
“Memang kita tidak punya anggaran khusus bagi LSM dan Ormas. Tapi bagi LSM dan Ormas yang jelas keberadaan serta kegiatannya ditengah masyarakat kita wajibkan untuk membuat laporan enam bulan sekali. Selanjutkan baru kita usulkan ke Pemkab agar diberi bantuan dana untuk menunjang kegiatan mereka dilapangan,” pungkas Mizwar. (Maria)
