BANTEN - Pemerintah Provinsi Banten minta dilibatkan dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), meski kewenangan pelaksaanaannya sepenuhnya berada pada pemerintah pusat.
"Kami sudah mengajukan permintaan agar dalam pembangunan JSS bisa dilibatkan," kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah usai melantik.
Pembangunan JSS, kata dia, merupakan program pembangunan jangka panjang pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Provinsi Lampung.
"Saya dan Gubernur Lampung telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pembangunan JSS itu. Pemerintah pusat juga telah menyetujuinya," katanya.
Atut juga menjelaskan, jika pembangunan JSS itu sudah direalisasikan, maka akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat Banten dan Lampung serta membuka lapangan kerja. JSS merupakan proyek besar pembuatan jembatan yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra.
Proyek itu dicetuskan pada 1960. Ini merupakan bagian dari proyek Asian Highway Network (Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway).
Dana proyek pembangunan JSS mencapai US$10 miliar atau sekitar Rp100 triliun yang direncanakan berasal dari pembiayaan konsorsium yang dipimpin PT Bangunraha Sejahtera Mulia. Menurut rencana, panjang JSS mencapai 31 kilometer dengan lebar 60 meter.
Masing-masing sisi jalan mempunyai tiga lajur untuk kendaraan roda empat dan lajur ganda untuk kereta api. Ketinggian maksimum JSS sekitar 70 meter dari permukaan air. (Lel/BST)
