TEMBILAHAN- Komitmen Kejaksaan Negeri (Kajari) Tembilahan untuk membersihkan Negeri Seribu Jembatan ini dari koruptor sepertinyan bukan isapan jempol semata. Kali ini, Kejari Tembilahan mengakui adanya temukan indikasi korupsi di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) Kabupaten Inhil pada tahun 2006 silam. Diperkirakan, akibat dugaan korupsi itu, negara dirugikan sekitar Rp 225 juta, dimana seharusnya dana tersebut digunakan untuk melakukan pendataan terhadap warga miskin di Kabupaten Inhil, tapi kegiatan itu tidak dilakukan. Sehingga ada temuan penggunaan keuangan kas BKCKB sebesar Rp 225 juta tanpa adanya laporan pertanggungjawaban.
“Benar, kita sudah tingkatkan ketahap penyidikan. Ada 17 orang yang akan kita panggil sebagai saksi, dua diantaranya Kepala BKCKB pada periode itu yakni FZ dan FH, yang lainnya pegawai UPTD di Kecamatan-kecamatan. Sebagian juga sudah kita pangggil untuk memberikan kesaksian,” ujar Kepala Kejari Tembilahan, Ferziansyah Sesunan SH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), Hendri Antoro SH, kepada Patroli Bangsa (8/10).
Dikatakan Hendri, indikasi adanya korupsi di BKCKB (sekarang namanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) terjadi saat masa transisi sekitar tahun 2006 silam dimasa pada saat pergantian FZ ke FH sebagai kepala BKCKB. Setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan didapat bukti serta keterangan yang kuat sehingga telah memenuhi unsur pidana korupsi, selanjutnya kasus ini ditingkatkan ketahap penyidikan.
“Dari data yang ada, sekarang kedua pejabat yang akan dipanggil sebagai saksi ini tidak lagi bekerja di lingkungan Pemkab Inhil, mungkin saja sudah pensiun. Jadi, pemanggilan ini baru sebatas saksi guna melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus dugaan korupsi ini, dan belum ada tersangkanya,” kata Hendri.(maria tarigan)
