Kab.Bandung Barat - Masalah kantor-kantor bayangan aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang pernah beberapa kali diberitakan PB kian hari kian menghangat dan menjadi pembicaraan publik. Adanya indikasi bahwa kantor-kantor bayangan tersebut telah dijadikan sarana untuk memuluskan pengkondisian berbagai proyek pemerintah membuat gerah banyak pihak yang disinyalir terlibat dalam pemanfaatan kantor bayangan tersebut. Menurut sumber PB yang layak dipercaya, bahwa PU Binamarga KBB ternyata sering melakukan transaksi terselubung dikantor bayangan dimaksud.
”Makanya dalam melakukan kegiatan yang dananya bersumber dari Negara senantiasa kurang transparan khususnya terkait mekanisme pelelangannya.” keluh sumber menerangkan. “Banyak pihak yang meminta agar proses lelang di PU Binamarga KBB dibuat transparan, namun sepertinya hal itu akan mustahil, sebab jika hal itu dilakukan, akan didapati banyak sekali permasalahan dan ketimpangan-ketimpangan pak.” tutur sumber tersebut.
Sekedar mengingatkan, bahwa keberadaan kantor Pemkab Bandung Barat yang saat ini masih dalam status kontrak dan berdomisili di daerah Prodomo sebagai wadah yang menaungi berjalannya roda Pemerintahan khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dirasa kalah pamor dengan kantor-kantor bayangan yang ditempati oleh karyawan Pemkab Bandung Barat, terlebih saat-saat pelaksanaan proyek dan sejenisnya.
Menurut informasi yang diterima, bahwa untuk penyewaan kantor Bupati di daerah Prodomo, Pemerintah harus mengeluarkan kocek sampai dengan miliaran rupiah, hal itu dirasa sangat bertentangan dengan azas penghematan keuangan Negara apabila ada kantor bayangan yang dipergunakan oleh Pegawai Pemkab Bandung Barat untuk bekerja, dimana kantor-kantor bayangan tersebut ditakutkan dapat menjadi wadah yang tidak terlacak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji bernuansa KKN, belum lagi untuk biaya sewa kantor bayangan dimaksud tentunya akan kembali menarik uang yang berasal dari Negara.
Yang lebih memprihatinkan, menurut sumber yang meminta namanya untuk dirahasiakan mengatakan, bahwa akibat keberadaan kantor-kantor bayangan yang lokasinya berserak, seperti di daerah KBP, BtNg, dan beberapa tempat lain, akhirnya banyak pegawai Pemkab Bandung Barat yang tidak kelihatan berada di kantor Prodomo pada saat jam-jam kerja.
Sementara itu, penelusuran terakhir yang dilakukan PB terkait kasus tersebut, menurut staff Kepala Dinas PU Binamarga KBB yang diwakili Tanwar mengatakan bahwa mereka tidak takut pernah takut masalah itu dilaporkan ke Bupati atau penegak Hukum manapun sebab Bupati telah menyetujui keberadaan kantor bayangan tersebut.
“Silahkan anda lapor ke Bupati atau kemanapun, soalnya Bupati setuju adanya kantor tersebut.” tegas Tanwar.
Sungguh sebuah kejadian yang menggiriskan, dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang sejatinya adalah Kabupaten baru dengan usia yang masih seumur jagung telah berani melakukan pemborosan uang Negara melalui penyewaan kantor resmi bernilai miliaran rupiah, kemudian menyewa pula kantor-kantor bayangan dengan anggaran yang diambil dari dana Negara juga, sementara ketika hal itu diketahui dan coba untuk diluruskan oleh pihak yang merasa hal itu salah malah diajak ribut oleh pegawai yang diduga menjadi otak pelaku penyewaan tersebut.
Banyak pihak meminta Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abubakar, agar segera melakukan penelusuran terkait masalah ini dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
”Bila perlu, Kadis PU Binamarga harus diberhentikan dulu agar perjalanan pemeriksaannya bisa independen dan berjalan lancar.” ujar sumber.
Saat ini, kantor-kantor bayangan tersebut masih tetap berjalan meski telah menjadi pergunjingan publik.(Idris)
