Karawang - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Bayu Krisna Murti mencanangkan ujicoba pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani tahun 2010 di Kabupaten Karawang, Selasa (8/6). Pencanangan yang dihadiri oleh ribuan petani, aparatur pemerintah terkait, serta direksi sejumlah perusahaan pupuk tersebut berlangsung di Gedung Graha PT. Pupuk Kujang Cikampek.
Wamentan dalam kesempatan tersebut mengatakan, untuk tahun 2009 ini, anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah untuk subsidi pupuk hamper mencapai Rp. 15 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah anggaran yang diberikan untuk subsidi BBM. “Namun demikian, apakah anggaran yang besar tersebut benar-benar sampai kepada petani kita tidak tahu.,” ujarnya,
Lebih lanjut Wamenta mengatakan, pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah metode subsidi pupuk yang telah digunakan selama ini merupakan metode yang paling baik, ataukah ada cara lain untuk mengalokasikan dana subsidi pupuk tersebut. “Itulah yang saat ini sedang kita coba cari mekanisme terbaiknya sehingga subsidi pupuk dapat benar-benar dirasakan petani,” imbuhnya.
Wamentan melanjutkan, hingga saat ini pemerintah tidak memiliki niat sama sekali untuk mengurangi dukungan kepada para petani. Dukungan dalam bentuk subsidi akan terus diberikan dan ditingkatkan setiap tahunnya. “Melalui ujicoba subsidi pupuk langsung, kita saat ini sedang memulai sesuatu untuk mensejahterakan para petani,” lanjutnya.
Menurut Wamentan, bila apa yang dikatakan sebelumnya oleh Bupati Karawang Drs. H. Dadang S. Muchtar bahwa hampir 80 persen lahan sawah yang ada di Kabupaten Karawang merupakan milik orang kaya dari Jakarta. “Maka bila jumlah lahan dijadikan acuan dalam pemberian subsidi langsung ini, maka yang mendapatkan subsidi ini bukanlah para petani,” jelasnya.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya melakukan ujicoba subsidi langsung tersebut secara hati-hati. Dana subsidi yang diberikan diperuntukkan bagi lahan seluas 100 ribu hektar, dengan total kebutuhan mencapai 20 ribu ton pupuk ton atau dana sebesar Rp. 200 miliar lebih. “Nilai subsidi tidak banyak berubah, melainkan hanya mekanisme aliran dana yang diserahkan kepada gapoktan,” ujarnya.
Wamentan menambahkan, untuk tahun 2010 ini, ujicoba dilaksanakan di Kabupaten Karawang dan akan diperluas pada tahun 2011 mendatang di sejumlah kabupaten/kota lainnya. “Bila sudah yakin telah tercapai mekanisme yang terbaik, maka diharapkan baru dapat diaplikasikan secara keseluruhan di Indonesia,” tambahnya.
Terkait ujicoba subsidi langsung kepada petani, Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar yang juga hadir dalam acara tersebut, mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan kondisi riil, termasuk diantaranya bahwa 70 persen lebih lahan sawah yang ada di Kabupaten Karawang milik para investor dari Jakarta. “Sedangkan para petani kita hanya merupakan petani penggarap saja,” jelasnya.
Bupati melanjutkan pemerintah hendaknya tidak mengambil kebijakan yang bersifat popularitas semata. Terlebih di era pasca reformasi saat ini banyak kebijakan yang seringkali bersifat popularitas, yang tentunya perlu diwaspadai. ”Untuk itu, bila hasilnya positif perlu dilanjutkan, dan bila tidak mari kita perbaiki kembali untuk memperbaiki,” imbuhnya.
Menurut Bupati, banyak hal yang harus diwaspadai terkait pelaksanaan ujicoba subsidi pupuk langsung kepada petani. Seperti halnya program Kredit Usaha Tani (KUT) dulu, pemberian subsidi langsung sangat rentan. ”Sehingga diperlukan Bupati yang produktif, selain itu subsidi langsung dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk fiktif,” imbuhnya.
Bupati Dadang S. Muchtar sendiri menilai metoda yang telah dilaksanakan saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Meskipun masih terdapat penyalahgunaan, namun hal ini bisa di eliminir dengan melakukan pengawasan yang ketat. ”Hal ini telah terbukti di Karawang, dimana sejak saya menjabat sebagai bupati tidak terdengar ada kelangkaan pupuk, karena distribusi pupuk diawasi secara ketat mulai dari Gudang Pupuk Kujang, hingga ke distributor dan kios pengecer oleh Dinas Perdagangan, Asisten Pemerintahan, Camat, dan Kepala Desa,” tambahnya.( A. Jun )
