KABUPATEN BATANGHARI - Puluhan milyar rupiah negara dirugikan pihak PT. Deli Muda Perkasa (DMP) terkait izin lokasi pabrik PT. DMP yang berlokasi di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.
Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Batanghari membahas polemik terkait masalah perizinan PT. Deli Muda Perkasa (DMP) yang telah dikalkulasikan merugikan keuangan negara puluhan milyar lebih.
DPRD Kabupaten Batanghari desak Polda Jambi segera permasalahan ini ditetapkan tersangka, dalam hal kasus ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Sementara pihak Polda Jambi sudah menaikkan kasus PT. Deli Muda Perkasa (DMP) ke penyelidikan, dari penyelidikan akan naik ke tahap penyidikan, namun dalam hal kasus ini belum juga menetapkan siapa yang menjadi tersangka.
Sementara itu DPRD Kabupaten Batanghari akan menggelar rapat seluruh komisi membahas permasalahan PT. Deli Muda Perkasa (DMP) yang bergerak di bidang persawitan, dalam permasalahan izin usaha rapat komisi juga akan membahas soal beberapa izin koperasi, pihak DPRD Kabupaten Batanghari menduga koperasi-koperasi yang tidak mempunyai izin alias fiktif, DPRD akan segera mengkros cek keberadaan koperasi-koperasi dan akan memanggil Disperindagkop mengenai koperasi-koperasi yang tidak mempunyai izin usaha. DPRD Kabupaten Batanghari akan membahas masalah PT. Deli Muda Perkasa (DMP) mengenai perizinan dan koperasi.
Sekaligus membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Batanghari untuk menutup pabrik kelapa sawit. PT. Deli Muda Perkasa (DMP) yang berlokasi di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari dan koperasi-koperasi fiktif, hal ini tidak bisa dibiarkan, jelas sudah merugikan negara dan menghambat pembangunan di Kabupaten Batanghari. Akmal anggota Komisi II DPRD Kabupaten Batanghari membenarkan hal ini. (NST).
