KARAWANG - Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar menerima kunjungan kerja Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedatangan keempat orang rombongan tersebut diterima Bupati Dadang S. Muchtar bersama sejumlah Kepala Dinas/Instasi terkait Penerima alokasi DAK PemerintahPusat di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemda Karawang, Selasa (23/2).
Kehadiran rombongan Bappenas tersebut di Kabupaten Karawang terkait kegiatan monitoring dan evaluasi Bappenas terhadap sejauhmana manfaat dan efektifitas alokasi DAK di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan guna pengembangan alokasi DAK di masa yang akan datang, apakah sudah efektif atau masih perlu dilakukan sejumlah penyesuaian. Kabupaten Karawang sendiri merupakan salah satu daerah yang dijadikan sampel oleh Bappenas.
Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, alokasi DAK di Kabupaten Karawang cukup penting dan sangat bermanfaat bagi program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang, “Untuk itu, sangat tepat apabila Kabupaten Karawang dijadikan sampel oleh Bappenas dan seyogyanya Kabupaten Karawang dapat perhatian khusus dalam alokasi DAK,” ujarnya.
Menurut Bupati, Alokasi DAK sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dimana pun, namun yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan dan mengefektifkannya. Hal ini sebagaimana yang terlihat di Kabupaten Karawang, dimana alokasi DAK dimanfaatkan sejalan dengan program Pemerintah Daerah. “Mudah-mudahan kedatangan tim Bappenas ke Karawang dapat menunjukkan bahwa alokasi DAK sangat dibutuhkan karena benar-benar dapat dimanfaatkan,” imbuhnya.
Namun demikian, lanjut Bupati, ada sejumlah hal yang harus menjadi catatan Bappenas dan Pemerintah Pusat terkait alokasi DAK. Diantaranya adalah Pemerintah Daerah kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DAK yang dikirimkan langsung ke rekening Kepala Sekolah. “Selain itu, penerima DAK yang berhasil menjalan dengan baik hendaknya diberi reward, bukan malah dikurangi karena telah dianggap mampu dan mandiri sehingga tidak perlu dibantu lagi oleh Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Dadang S. Muchtar pun berharap Bappenas dapat memperhatikan alokasi anggaran yang ada di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini karena 60 hingga 70 persen APBD hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai, sedangkan dana yang efektif untuk kegiatan pembangunan hanya 30 hingga 40 persen saja. “Hal ini perlu perhatian Bappenas dan Dirjen Perimbangan Keungan, karena seharusnya alokasi dana tersebut minimal 1 berbanding 1,” jelasnya.
Perwakilan Bappenas, Agus Mansur menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Pusat tengah melakukan penyempurnaan konsep penyaluran DAK. Pemerintah Pusat, melalui Departemen Keuangan pun telah melakukan survey, dimana rata-rata nasional 60 hingga 70 persen dana APBD habis untuk aparatur dan DPRD. “Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan awal saat rencana otonomi daerah digulirkan,” jelasnya.
Agus melanjutkan, alokasi DAK yang digulirkan sejak tahun 2003 dilaksanakan untuk perencanaan hanya satu tahun saja, dan terkadang DAK yang digulirkan tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Ke depan, Bappenas berencana tidak merencanakan alokasi DAK hanya untuk satu tahun saja, melainkan pun memiliki rencana alokasi DAK jangka menengah. Agus sendiri bersyukur bahwa Kabupaten Karawang memiliki Bupati yang sangat concern terhadap DAK dan dapat mengefektifkan DAK yang ada. “Di daerah lain bahkan banyak Bupati yang tidak tahu apa itu DAK,” imbuhnya.(A.Jun/Mustamir)
