KARAWANG - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Pemberantasan Buta Aksara menjadi bahan diskusi khusus bagi para pakar pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi bahan acuan di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemant Pendidikan Nasional, demikian yang di Katakan sekretaris dewan pendidikan tinggi Prof. Dr. Nizam saat berdiskusi dengan Bupati Karawang Drs. H. Dadang S. Muchtar terkait dengan keberhasilan menuntasan buta aksara di Gedung Singa Perbangsa lantai II, Rabu (18/11).
Hadir dalam acara tersebut Konsultan PPK IPM DR. Megawati Santoso, jurnalis Iwan Nasir dan Pakar Pendidikan UPI Prof. DR. Abin Samsudin, para guru besar serta berapa tokoh dan para pakar pendidikan dan beberapa pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang Drs. H. Dadang S, Muchtar dalam pernyataanya mengatakan Keberhasilan Kabupaten Karawang dalam menuntaskan buta aksara tersebut tidak terlepas dari metode yang digunakannya yaitu metode Innova Kreatif Keaksaaraan Fungsional 32 Hari. Metode tersebut merupakan metode yang digagas pertama kali oleh Kabupaten Karawang. Melalui metode tersebut, para buta aksara telah mengikuti pelatihan sebanyak 114 jam selama 32 hari. Mereka belajar secara berkelompok dimana setiap kelompok berisi 20 orang dengan tutor sebanyak 2 orang. Untuk memotivasi para buta aksara untuk mengikuti pelatihan tersebut, Pemkab Karawang juga memberikan insentif sebesar Rp. 3.000 perhari bagi masyarakat yang mau mengikuti pelatihan, dan memberikan honor untuk masing-masing tutor sebesar Rp. 600 ribu.
Keberhasilan Metoda KF Innova Kreatif 32 Hari sendiri telah diakui oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional telah memberikan Anugrah Aksara kepada Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar. Dan kini Dirjen Pendidikan Tinggi telah meluncurkan buku metode dan kiat memberantas buta aksara yang telah di sebar tidak hanya di indonesia melainkan sudah diedarkan ke berbagai negara.
Bupati Karawang lebih lanjut mengatakan selain penuntasan buta aksara, Pemkab Karawang pun sangat concern di sektor pendidikan, khususnya dalam program Wajar Dikdas 9 Tahun. Untuk itu, Pemkab Karawang telah mengambil 2 kebijakan strategis, yaitu pendidikan gratis serta pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak.
Melalui kebijakan pendidikan gratis ini, Pemkab Karawang telah menggratiskan biaya pendidikan serta menghapus Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) di tingkat SD/SMP dengan menggunakan Dana BOS Kabupaten. Selain itu, Pemkab Karawang juga telah membatasi besaran DSP di tingkat SMA dan SMK.Bupati Karawang adalah salah satu bupati yang sangat mementingkan masyrakatnya terbukti setiap digit anggaran yang di keluarkan penuh dengan hati-hati karena itu adalah untuk kepentingan rakyat, dan Karawang menurut dirjen pendidikan tinggi akan di kukuhkan sebagai Kabupaten yang berhasil di bidang pendidikan karena telah mampu mewarnai dan mengkontribusikan berbagai program yang bisa di rasakan manfaatnya.(A. Jun )