BANDUNG - Pabrik IS yang selama bertahun-tahun diduga telah membuang limbah secara sembarangan dimana hal itu telah berdampak langsung terhadap rumah warga sekitar terdekat sebagaimana yang telah diberitakan Patroli Bangsa sebelumnya seakan tidak bergeming dan acuh dengan pemberitaan, terbukti ketika Patroli Bangsa mencoba menemui pimpinan pabrik terkesan menghindar dan tidak berkenan ditemui.
Menurut sumber yang meminta untuk namanya tidak dipublikasikan mengatakan bahwa pimpinan pabrik memang jarang bisa ditemui meski untuk urusan atau hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. “Paling juga Bapak-Bapak akan diarahkan untuk ketemu dengan staff atau securitynya saja.” papar sumber.
Sekedar mengingatkan, timbulnya polemik yang kemudian telah dikeluhkan sumber kepada Patroli Bangsa bermuara dari limbah batu bara yang ditengarai kerap dibuang pabrik secara sembarangan tanpa memperdulikan efek yang terjadi di masyarakat, dimana setelah sekian lama melakukan tindakan bernuansa pelanggaran hukum tersebut, pihak management pabrik terkesan acuh dengan berbagai keluhan maupun keberatan warga, sementara dari aparat terkait menurut sumber yang layak dipercaya, pabrik IS sama sekali belum mendapat teguran maupun sanksi apapun.
“Pernah ada orang dari BPLHD yang datang ke pabrik dan setelah itu katanya akan membuatkan konferensi Pers tentang masalah limbah tersebut, tapi saya tidak tahu apa Bapak-Bapak Wartawan pernah diundang atau tidak untuk mengikutinya.” tutur sumber yang kontan dijawab Patroli Bangsa dengan gelengan kepala.
Hal yang terkuak melalui hasil investigasi Patroli Bangsa bersama beberapa Media Cetak lainnya menemukan adanya keluhan dari warga dengan menunjukkan bukti-bukti berupa fhoto keadaan rumah milik mereka yang telah dicemari oleh pembuangan limbah batu bara pabrik IS selama berbulan-bulan tanpa kompensasi apapun dari pihak pabrik, bahkan setelah menungggu sekian lama tidak ada realisasi maupun negoisasi yang dilakukan oleh pabrik IS.
Yang lebih parahnya lagi adalah, setelah dilakukan penelusuran, ternyata sejak tahun 2006 pabrik yang bergerak dibidang tekstil tersebut menurut informasi telah melakukan pembuangan limbah batu bara tanpa persetujuan atau izin dari warga sekitar terdekat.
“Malah sebenarnya sudah pernah ada protes dari warga, tapi kayaknya pabrik itu tidak perduli dan menganggap remeh protes tersebut.” terang sumber. Berbagai pihak yang ditemui Patroli Bangsa mengharapkan agar dalam hal ini pihak pabrik segera membuatkan klarifikasi resmi melalui Mass Media tentang kebenaran informasi tersebut demi menjaga citra pabrik yang nantinya akan dinilai negatif oleh kalangan kuli tinta akibat ketertutupan pabrik tersebut selama ini.
“Semestinya pabrik Indo Singa itu tidak ragu dan takut untuk mengklarifikasi masalah tersebut kepada rekan-rekan Wartawan, karena kalau menghindar, kesannya pabrik itu akan dianggap sombong dan tidak perduli dengan asumsi publik yang nantinya bisa berkembang melalui pemberitaan di Media Massa.” ujar Priono NL, Ketua Umum LSM Forum Wahana Swara Indonesia, ketika dihubungi melalui telepon selulernya.
“Dan kalau memang pihak BPLHD bisa menerangkan masalahnya, mungkin tidak ada salahnya apabila konferensi Pers itu diadakan dengan mengundang para wartawan yang tahu duduk masalahnya.” tambahnya.
Di tempat terpisah, menurut P. Karya S selaku Ketua Umum Corps Brigade Barisan Rakyat (COBBRA) yang ditemui Patroli Bangsa ditempat kerjanya mengatakan bahwa dalam masalah itu sebaiknya diselidiki pula lebih lanjut terkait aspek legalitas maupun izin-izinnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
“Perlu pula rekan-rekan Wartawan mendalami penelusuran terkait izin-izin dan legalitas pabrik tersebut secara lengkap dan terperinci sehingga bisa berdiri seperti saat ini dari Instansi-Instansi mana saja izin-izin tersebut keluar, demikian pula pajak yang pernah dibayarkan kepada Negara, kalau bisa ditelusuri data secara lengkap dan terperinci jenis-jenis pajak apa saja yang pernah dibayarkan oleh pabrik tersebut kepada Negara, sejak kapan pajak tersebut dibayarkan dan kemana dibayarkannya.” terang P. Karya S. “Dalam hal ini kita juga mengharapkan agar Pemerintah dapat sigap menyikapi serta mengantisipasi masalah ini demi menjaga gejolak di masyarakat yang bisa timbul nantinya, dan rekan-rekan Wartawan sebagai corong publik kami harap dapat tetap memantau permasalahan itu sampai tuntas.” tutup P. Karya Siagian menegaskan.(Tim)
