KARAWANG - Sebagai salah satu upaya menjamin suksesnya penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) Service Provider PKH Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Bintek tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Dadang S. Muchtar bersama Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, Afifah Elansari di Gedung Singaperbangsa Kompleks Pemda Karawang, Selasa (23/6).
Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang sangat mendukung terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui program PKH. Terlebih apa yang menjadi perhatian serius dalam program PKH telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sejak tahun lalu, melalui kebijakan pendidikan gratis serta pelayanan kesehatan dasar gratis,” ujarnya.
Bupati melanjutkan, keberadaan program PKH akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya mengenai anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah maupun masyarakat miskin yang tidak bisa berobat ke rumah sakit. “Hal ini menarik perhatian saya, dan saya akan cek betul data yang ada sehingga jangan sampai ada rakyat Karawang yang tidak bisa sekolah dan berobat karena semua sudah digratiskan,” imbuhnya.
Bupati menambahkan, kehadiran Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial dari Departemen Sosial diharapkan dapat semakin meningkatkan motivasi jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang untuk semakin concern dan care terhadap program PKH. “Seharusnya pelaksanaan program PKH di Kabupaten Karawang dapat berjalan lebih baik bila dibandingkan dengan daerah lain karena sektor pendidikan dan kesehatan telah menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Karawang,” tambahnya.
Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Afifah Elansari, menjelaskan program PKH merupakan program dari Pemerintah Pusat melalui lintas sektor terkait dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia dan telah berlangsung sejak tahun 2007. Yang menjadi fokus dalam program ini adalah masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah, para ibu hamil, serta para balita. “Program serupa telah dilaksanakan di Negara-negara lain seperti di Amerika Serikat, Selandia Baru, Turki dan Negara-negara Amerika Latin yang dikenal sebagai program Condisional Cash Transfer” jelasnya.
Afifah melanjutkan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp. 1,1 triliun untuk pelaksanaan program PKH di seluruh Indonesia untuk 13 Propinsi 70 Kabupaten 779 Kecamatan. Dari sejak pertengahan tahun 2006, Bappenas bersama kementerian dan lembaga terkait seperti Menko Kesra , Depsos, Depdiknas, Depag, Depkes, Depkominfo, Depnakertrans, BPS, dan PT. POS telah susun desain PKH. “Di Indonesia sebelumnya belum ada program seperti PKH yang berkoordinasi langsung dengan berbagai kementrian dan lembaga terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Banuara Nadeak mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka memfasilitasi masyarakat sangat miskin dalam pemberian bantuan program PKH sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data. Bintek ini akan berlangsung selama 1 hari penuh di Gedung Singaperbangsa Lt. II dengan menggunakan anggaran sepenuhnya dari APBN,”
Banuara menambahkan bahwa peserta Bintek ini adalah sebanyak 97 orang yang terdiri dari 84 orang kepala sekolah, kepala puskesmas dari 13 kecamatan. Program PKH ini dilangsungkan sejak tahun 2007 dengan untuk 10.537 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan anggaran mencapai Rp. 14 miliar untuk 7 kecamatan. Pada tahun 2008 dilaksanakan untuk 18.254 RTM dengan anggaran mencapai Rp. 21 miliar untuk 13 kecamatan, sedangkan untuk tahun 2009 dilaksanakan bagi 17.694 dengan anggaran mencapai Rp. 16 miliar untuk 13 kecamatan. “Pelaksanaan Program PKH ini akan didampingi oleh 61 orang tenaga pedamping serta rekrutmen baru sebanyak 28 sarjana pendamping,” tambahnya (AJun/Mustamir/Wwn)
