Proyek Perintisan jalan Dusun Bangun Sari
SULSELBAR - Sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat kembali menghembuskan issu miring sekaitan dengan pelaksanaan proyek phisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Matra yang disinyalir tidak sesuai mekanisme sebagaimana yang digariskan dalam lembaran Kepres No. 80 Tentang Jasa Konstruksi.
Kuat dugaan, pelaksanaan proyek phisik tahun anggaran 2010 tersebut dikerjakan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Pasalnya, proyek-proyek dimaksud telah dikerjakan lebih awal sebelum dilaksanakannya tender oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat.
Hal ini terungkap dalam rangkaian kunjungan reses anggota DPRD Matra, dimpin langsung Wakil Ketua DPRD, Uksin Djamaluddin yang hari itu turut didampingi dua anggota Komisi di DPRD Matra masing-masing : wakil dari Komisi III, Arwi Akil dan anggota Komisi II, Dahrin.
Kegiatan pengawasan yang digelar jajaran wakil rakyat Kabupaten Mamuju Utara ini sengaja dilaksanakan, sekaitan dengan rumor pelaksanaan proyek-proyek phisik yang tidak melalui proses tender.
Kunjungan reses anggota DPRD Matra yang dipusatkan di Dusun Bangun Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pa sangkayu tersebut, sekaligus dimaksudkan untuk memantau jalannya proses perintisan pembangunan jalan di dua titik wilayah pengembangan infrasturktur perhubungan darat dengan volume berfariasi antara 1,5 km sampai 500 meter. Peninjauan dilakukan anggota DPRD pasca perampungan proyek oleh pihak rekanan.
Dahrin mengungkapkan, “Daftar Pengisian Anggaran Dinas PU, baru diserahkan secara kolektif menjelang dilaksanakannya proses pembahasan dan pengesahan anggaran pembangunan belanja daerah Kabupaten Matra tahun 2010 yang diterima secara langsung oleh anggota Komisi II DPRD Kab. Matra”.
Parahnya lagi, proses penyerahan DPA yang dilakukan secara gelondongan oleh Dinas PU kepada anggota Komisi II hari itu, hanya dihadiri oleh staf Dinas PU. Bahkan, dalam pernyataannya hari itu mereka menyampaikan “bahwa item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan Dinas PU, baru akan diserahkan, setelah disahkannya APBD Tahun Anggaran 2010.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan DPA terkait dengan item pekerjaan dimaksud, tak kunjung diserahkan ke DPRD Matra.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Matra, Uk sin menegaskan “pihaknya telah melakukan serangkaian persuratan kepada pihak eksekutif untuk meminta kejelasan tentang jadwal rencana penyerahan DPA beserta penjabarannya kepada pihak legislatif.
Sementara itu, menyikapi temuan proyek-proyek bermasalah di lapangan, Uk sin berjanji untuk segera melakukan langkah-langkah kongkrit dengan mengadakan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan.
Salah seorang warga masyarakat di sekitar lokasi proyek bernama I Ketut Sucipta yang juga sempat dikomfrontir wartawan menyebutkan ‘perintisan pembangunan jalan yang bervolume antara 1,5 km sampai 500 meter pada dua titik dalam wilayah Dusun Bangun Sari ini telah rampung dikerjakan sejak bulan Februari 2010 lalu”.
Dalam pernyataannya dihadapan wartawan, Ketut mengaku sebagai oran g suruhan Kades Gunung Sari yang diperintahkan untuk menunjukkan titik lokasi pekerjaan sang rekanan nakal. Ungkapan senada dilontarkan Ni Ny oman Chad rawati.(Fadly syarif)