1. 2.

17 Maret 2012

Bupati Akan Tindak SKPD yang TidakHadir Saat Rapat


KAB. MUARO JAMBI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengharapkan kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Muaro Jambi, supaya lebih proaktif dan kreatif dalam pelayanan pembangunan dalam segala bidang.
Bupati Kabupaten Muaro Jambi H. Burhanuddin Mahir menegaskan kepada seluruh SKPD Kab. Muaro Jambi. Bekerjalah dengan baik yang mana beban diberikan kepada Saudara itu adalah amanah dari kepercayaan masyarakat, berbuatlah yang terbaik, biarkan masyarakat yang menilai kinerja apa yang telah kita perbuat.
Kinerja SKPD Muaro Jambi mulai disorot Bupati Muaro Jambi H. Burhanuddin Mahir. Bupati menegaskan kepada masing-masing SKPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi supaya lebih proaktif dan kreatif dalam pembangunan. Bupati juga mengatakan kepada anggota DPRD Muaro Jambi, apabila ada menemukan SKPD tidak menghadiri rapat paripurna, agar dapat dilaporkan.
“Kepada para anggota dewan jika melihat kepala SKPD yang tidak hadir dalam pembahasan dan rapat paripurna, segera laporkan ke saya”, kata Bupati di gedung DPRD Muaro Jambi.
Bupati menambahkan, akan menindak kepala SKPD yang sering mangkir ketika rapat paripurna berlangsung. “Kalau perlu rapat paripurnanya ditunda saja jika kepala SKPD tidak hadir. Kepala SKPD jangan hanya mau jabatan dan fasilitasnya saja, tapi juga harus bisa bekerja secara kreatif dalam membangun Muaro Jambi ini,” ucap bupati.
Burhanuddin mengatakan, pemerintah memilih kepala SKPD bukan hanya untuk gagah-gagahan menggunakan mobil dinas. ”Mereka mendapat amanah untuk menjadi kepala dinas suatu instansi bukan untuk gagah-gagahan. Melainkan harus bisa dibuktikan dengan karya nyata. Untuk diingat bahwa prestasi menjadi seorang pemimpin akan sangat terasa, manakala diikuti kualitas kerja yang baik”, kata bupati.
Setiap ada pertemuan bupati selalu mengingatkan kepada seluruh SKPD mari kita berpacu kedepan lebih baik lagi dari hari ini. (NST).

[+/-] Selengkapnya...

BPN Tanjabtim Akan Evaluasi Sertifikasi Lahan Sengketa

KABUPATEN TANJABTIM - Kapolres Tanjabtim AKBP Armawan Swasono mengatakan, digelarnya FGD ini intinya untuk mencari titik penyelesaian. Melalui gelar FGD, menurut Kapolres, penyelesaian sengketa lahan ini tidak langsung selesai. Namun, tentunya akan mempermudah permasalahan, dengan akan mengadakan diskusi kecil kembali antara pihak terkait. “Sehingga masalah yang ada terselesaikan dan terpecahkan”, terang Kapolres dihadapan para warga.
Hal senada juga dikatakan Asisten Administrasi dari Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjabtim Sudirman. Dalam permasalahan ini, kata dia, Pemkab sudah cukup jelas siap memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan ini. baik itu sengketa antara pemda dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan pemda, bahkan masyarakat dengan masyarakat.
“Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu dalam menyampaikan pokok permasalahan. Namun dengan bukti-bukti yang jelas”, kata Sudirman.
Selain dari pihak pemkab dan polres, dalam FGD juga dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjabtim juga ikut ambil bagian menjelaskan permasalahan yang sering terjadi.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Kusworo dari pihak BPN. Dia mengatakan, sepanjang 2005 – 2011 di Tanjabtim tidak ada timbul sengketa lahan. Namun permasalahan timbul ketika akan diterbit sertifikat. “Dengan timbulnya klaim ini artinya proses sertifikat kita evaluasi kembali”, jelas Kusworo.
Dalam FGD tersebut, satu orang warga Kelurahan Parit Culum, Sulaiman mengklaim lahan seluas 85,6 tumbuk sebagai tanah hak milik orang tuanya yang bernama Saleh Subuh yang hingga saat ini belum mendapat ganti rugi dari Pemda. “Tanah seluas 85,6 tumbuk ini milik orang tua saya, dan hingga saat ini belum ada penyelesaian”, papar Sulaiman. Adanya klaim ini, ditanggapi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Agus Pringadi.
Dikatakannya, pihak Pemkab telah melakukan pembebasan lahan pada 2005 lalu dengan pemilik lahan sebanyak 17 orang pemilik lahan. “Waktu ganti rugi tidak ada permasalahan, namun setelah akan dilakukan proses sertifikasi baru timbul masalah”, cetusnya.
Sementara itu, dari hasil FGD yang digelar Polres Tanjabtim tersebut, pihak Pemerintah dan pihak Badan Pertanahan akan mengevaluasi lahan seluas 85,6 tumbuk yang diklaim milik H. Saleh. (NST).

[+/-] Selengkapnya...

Lokalisasi Prostitusi Terselubung Resahkan Warga Curup

rumah yang dicurigai menjadi tempat Lokalisasi terselubung

MUSIRAWAS - Untuk mewujudkan Program Pemerintah Mura(musi Rawas) Darussalam Bupati  Musirawas,Sumatera Selatan H. Ridwan Mukti bersama-sama jajarannya dan pihak terkait mengajak masyarakat Musirawas, Insan Pers, LSM dan Tokoh masyarakat untuk bersama sama melakukan dan memerangi Peredaran Narkoba, Miras dan Kegiatan Prostitusi. Hal ini bertujuan untuk  membangun dan mewujudkan program Mura  Darusallam.
            Namun sangat disayangkan disinyalir akibat minimnya Kontrol dari pemerintah setempat dan pihak terkait, maka disela-sela program Mura Darussalam Tumbuh subur  Lokalisasi Prostitusi terselubung yang seolah tidak terjamah oleh pihak terkait. Adapun salah satu tempat Lokalisasi tersebut bertempat di Blok Curup Desa Wonosari  Kecamatan Megang Sakti ,kegiatan Prostitusi  ini selain  meresahkan warga juga menodai program Mura Darussalam.
             Menurut ibu-ibu warga di Blok Curup Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti saat lagi kumpul bersama,ketika dikonfirmasi PATROLI pekan lalu mengatakan didesa tersebut ada tiga rumah yakni rumah saudara yang berinisial BM, JI dan MA yang diduga dijadikan tempat kegiatan maksiat atau prostitusi. Bisnis maksiat tersebut sudah berjalan selama tiga tahun, namun bisnis itu tidak ada upaya dari pemerintah setempat atau pihak terkait untuk menutup bisnis haram tersebut.
            “Sebagai warga desa, kami sangat resah dengan adanya Lokalisasi atau tempat maksiat tersebut, bahkan tempat maksiat itu sudah berjalan selama tiga tahun dan Lokalisasi itu dibuka tiap hari dari siang sampai malam. Apalagi dimalam hari mereka sering sekali memutar musik secara keras-keras dan sambil minum-minuman keras (beralkohol). Sehingga kegiatan mereka itu sangat mengganggu warga disekitar lingkungan kami,” ujar seorang ibu yang minta namanya  jangan dikutif.
Dikatakannya, dengan adanya rumah yang di diduga dijadikan tempat kegiatan Prostitusi itu membuat warga desa ini jadi resah, karena tempat lokalisasi itu bisa merusak lingkungan warga disekitarnya terutama merusak moral anak-anak muda, membuat malu desa  dan menodai Mura Darussalam.
“Warga disini tidak berani melawan dan mengusir mereka dari desa tersebut, karena mereka sangat kuat dan diduga di back up oleh oknum aparat dan preman”, jelasnya
  Ditambahkanya, sebagai warga desa disini, kami minta tolong kepada bapak wartawan untuk memberitakan Lokalisasi tersebut. Karena dengan adanya pemberitaan di surat kabar itu  suara kami bisa didengar dan disampakan kepada pemerintah kabupaten Musirawas, sehingga nantinya kita  mengharap kepada pemerintah kabupaten musirawas dan pihak terkait untuk segera melakukan sweeping untuk menutup keberadan  Lokalisasi tersebut.
Sementara itu, menurut sekdes Desa Wonosari ketika di konfirmasi PATROLI dirumahnya pekan lalu mengatakan ada tiga tempat Lokalisasi didesa tersebut diantaranya satu tempat rutin bukanya dan dua tempat lainnya masih remang-remang, tapi dari  pihak desa bersama aparat keseluruhan sudah berapa kali mengadakan pengerebekan disana tidak menemukan pelakunya yang berbuat maksiat. Kemungkinan pengerebekan ini sudah bocor atau diketahui mereka.
  “Yang jelas tempat Lokalisasi tersebut yang rutin punyai berinisial BM sedangkan punya JI dan MA  masih remang-remang, ketika kita mengadakan pengerebekan di tempat tersebut  mereka tidak ada  yang berbuat maksiat, namun tempat tersebut sering dijadikan tempat pertemuan dan transaksi saja”, katanya untuk lebih jelas silahk temui pak kadesnya saja.
Selain itu juga, menurut Camat Kecamatan Megang Sakti  Ahmadi Zulkarnain ketika dikonfirmasi via HP mengatakan, mengenai informasi Lokalisasi di desa tersebut dulunya di zaman camat yang lama itu sudah pernah diadakan sweeping bersama aparat dan masyarakat, namun tidak ada yang tertangkap bahkan tempat tersebut pernah ditutup.
“Saya juga pernah dengar desa tersebut ada Lokalisasi, namun dimasa camat lama Lokalisasi ini sudah pernah gerebek, alhasilnya disana tidak ditemukan adanya orang yang berbuat maksiat, bahkan tempat tersebut sudah lama ditutup dan sekarang ini kami lagi sibuk mengurus acara perlombaan dikecamatan, dan mengenai persoalan itu saya belum tahu karena saya menjabat camat di daerah ini baru 2 bulan. Jelasnya. (Hasbullah)

[+/-] Selengkapnya...

KaDisnakan Mura: “Proyek Bantuan Ternak Sapi Sudah Di Periksa Jaksa”


MUSIRAWAS - Proyek Pendisribusian Bantuan ternak sapi di Dinas Peternakan dan Perikanan ( Disnakan) kabupaten Musirawas propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 lalu  yang disalurkan ke kelompok tani di wilayah kabupaten Musirawas diduga bermasalah, Pasalnya Bantuan ternak sapi yang di terima kelompok tani diduga tidak sesuai dengan Acuan,bahkan sapi tersebut kondisinya tidak sehat dan disinyalir sudah ada yang mati.
Menurut salah satu anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang tidak mau namanya dikutif ketika dikonfirmasi PATROLI pekan lalu mengatakan bahwa kelompok tani yang menerima bantuan tersebut diantaranya kelompok tani makmur di kecamatan Jayaloka menerima sapi sebanyak 11 ekor sapi, dan kelompok tani di B.Srikaton kecamatan Tugu Mulyo juga menerima sebanyak 11 ekor sapi. Proyek tersebut bersumber dari APBD Musirawas 2011, pasalnya bantuan proyek ini diduga tidak sesuai dengan spec. karena ukuran sapi yang diterima kelompok tani tingginya kurang dari 100 cm.
“Perkelompok menerima bantuan tersebut bervariasi berkisar 11 sampai 15 ekor sapi, 1 laki-laki dan 10 betina. bantuan ini yang disalurkan kepada kelompok tani tidak sesuai dengan spec, semestinya ukuran sapi itu tinggi  berkisar 105 cm, namun sapi yang diterima kelompok tani tersebut diduga ukuran tingginya kurang dari 100 cm. sedangkan kondisi sapi saat diterima disinyalir tidak sehat atau sakit, bahkan sapi  ini diduga ada yang mati”, jelasnya.
Dikatakanya, pendanaan proyek tersebut selain dari sumber APBD Musirawas, ada juga sumber dana dari Pusat dengan nilai berkisar sebesar 2 Miliar untuk 4 kelompok tani diantaranya di kelompok tani Benai Megang Sakti V, kelompok tani Sido muncul  kampung II Jaya Bakti, kelompok tani Jajaran Baru, dan kelompok tani Desa Q1.
“Proyek tersebut perkelompok menerima dana sebesar 500 Juta, uang ini masuk kerekening kelompok. Selain itu juga ukuran sapi yang disalurkan ke kelompok itu diduga tidak sesuai dengan specnya.”, jelasnya
Terpisah,Ketika PATROLI hendak menanyakan beberapa item proyek tersebut yang diduga bermasalah kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Musirawas Bambang Hariadi mengatakan, bahwa proyek tersebut tidak perlu ditanyakan lagi, karena proyek bantuan ternak sapi sudah diperiksa  di Kejaksaan Negeri kota Lubuklinggau.   
“Kamu tidak usah lagi tanya mengenai proyek tersebut, karena kita sudah dipanggil oleh pihak kejaksaan, hasilnya apa silahkan anda konfirmasi dengan kejaksaan saja, karena aku tidak berhak lagi ceritakan proyek tersebut. Selain itu juga dengan adanya kita sering dipanggil oleh penegak hukum, berarti ada hikmahnya, karena gara-gara dipanggil kejaksaan dan tipikor saya banyak mendapatkan teman”, Kata bambang beberapa pekan lalu.
Ditambahkanya, sekitar bulan Februari 2012 proyek tersebut diperiksa oleh Kejaksaan kota Lubuklinggau, pemeriksaan proyek itu diperkirakan selama setengah hari.
“Yang jelas proyek sapi itu diduga sudah di periksa oleh pihak kejaksaan, tapi kalau anda mau tanya siapa yang memeriksa proyek ini dan berapa banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kejaksaan kepada saya, silahkan anda tanya sama kejaksaan saja dan jangan tanya sama saya”, pungkasNya
Sedangkan Kajari(Kepala Kejaksaan Negeri) Kota Lubuklinggau ketika ingin dimintai keterangannya mengenai hal ini sedang tidak berada ditempat
“Bapak sedang keluar,nanti silahkan kesini lagi pak”ujar salah seorang Staf kejaksaan   (Hasbullah)

[+/-] Selengkapnya...

03 Februari 2012

Pembangunan Irigasi & Jalan Usaha Tani Simbolkan Kepedulian Pemkab Kepulauan Selayar

Kab.Kepulauan selayar - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui leading sektor Dinas Pertanian & Kehutanan kembali membuktikan wujud kepekaan, kepedulian, dan keberpihakannya terhadap keberlangsungan hidup warga petani di wilayah Kecamatan Bontoharu.
Wujud kepekaan tersebut, salah satunya dituangkan Pemkab Kepulauan Selayar melalui kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dalam bentuk kegiatan pengembangan irigasi partisipatif (PIP,red) di  Dusun Baera Utara, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bontoharu.
Dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kelompok Pokta Dusun Baera Utara dan Barat ini, pemerintah pusat melalui Pemkab Kepulauan Selayar kembali menggolontorkan anggaran senilai tujuh puluh lima juta rupiah yang anggarannya bersumber dari alokasi Dana APBN-TP tahun 2011.
Pada tahun anggaran yang sama, Dinas Pertanian & Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar juga tercatat berhasil merampungkan kegiatan pembangunan jalan usaha tani ruas Baera Utara-Kajammengang bervolume 3,00 X 520,00 meter.

[+/-] Selengkapnya...

29 Januari 2012

Gelombang Pasang Renggut Nyawa Siswa SMA Negeri 1 Pasimarannu

SULSEL - Suasana duka dan perasaan kehilangan mewarnai rumah kediaman Abu Suhail (17 thn), siswa kelas XII Program IPA, SMA Negeri 1 Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan yang tewas terseret arus gelombang pasang saat sedang menghabiskan libur imlek dengan menyelam di bibir dermaga panjang Pulau Bonerate pada hari Senin, (23/1) pukul 05.50 Wita.

Korban berusia 17 tahun, asal Dusun Waikomba, Desa Bonerate ini ditemukan warga masyarakat dalam kondisi sudah tak bernyawa, pada hari Selasa, (24/1) sekira pukul 06.00 pagi.

Dari TKP, korban langsung dibawa ke rumahnya di Dusun Waikomba, Desa Bonerate untuk terlebih dahulu disemayamkan, sebelum diantar ke tempat pembaringan terakhirnya, di kompleks pemakaman Islam Waikomba. Kedatangan jenazah korban hari itu, disambut tangis histeris keluarga yang sama sekali tak menduga, korban akan tewas dalam kondisi mengenaskan akibat terseret arus gelombang pasang. (fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Hakim PN Jakpus Terima Gugatan Pengungsi Maluku

Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), kamis kemarin, akhirnya menerima gugatan Class Action yang diajukan para pengungsi Maluku melalui Kuasa Hukum, DR Syamsuri Launa Ph.D, yang menuntut uang  ganti kerugian kepada pemerintah Indonesia sebesar Rp 12,517 Triliun.

Dalam putusan sela, Majelis Hakim yang diketuai Dr Marsudin Nainggolan SH, MH, menjelaskan bahwa gugatan dengan No Reg. 312/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dinilai telah memenuhi tatacara dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dan dinyatakan sah secara hukum.

Namun, sebelum sidang yang beragendakan pembacaan draf tuntutan dari penggugat di lanjutkan, majelis hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu melakukan mediasi, dengan menunjuk hakim Kasianus Telaumbanua SH, MH selaku mediator.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum pengungsi, Syamsuri Launa yang juga Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) menyatakan, putusan hakim tersebut merupakan kemenangan awal bagi para pengungsi Maluku yang telah berjuang selama 5 tahun untuk menuntut uang ganti kerugian kepada pemerintah RI.

Menurut Syamsuri, dalam putusan tersebut majelis hakim menerima atau meluluskan pada tahap awal pengajuan bukti-bukti sesuai dalam tanggapan kuasa hukum penggugat atas bantahan tergugat yang diberi judul  “luar biasa” yang menuntut ganti kerugian sebesar Rp 12,517 Triliun.

Mengenai  mediasi,  Syamsuri menilai tidak akan mendapatkan penyelesaian perdamaian, apabila sikap para penggugat selalu meminta penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa ada kontribusinya, seperti pada mediasi-mediasi yang sudah dilakukan sebelumnya.

Kasus perdata ini, diajukan oleh YPKKM yang menggugat Presiden beserta beberapa kementrian negara, sampai Gubernur Maluku berikut beberapa Kepala Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku dan Sulawesi Tenggara untuk membayar ganti kerugian para pengungsi korban kerusuhan Maluku sebesar Rp 12,517 Triliun.  (Ram)

[+/-] Selengkapnya...

09 Januari 2012

Jalan Rusak Warga Kelurahan Puncak Kemuning ”Ancam Boikot” PILKADA

Lubuklinggau.PB - Kerusakan jalan menuju komplek Perumdam Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, sampai saat ini  belum ada upaya perbaikan dari Pihak Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Ironisnya, Kondisi ini hampir berlangsung memasuki tiga tahun  lamanya sampai kini belum tanda-tanda untuk diperbaiki. Apalagi perkirakan  bulan September 2012 akan ada Pemilihan Kepala Daerah Kota Lubuklinggau, “Kalau sampai belum juga ada perbaikan, Terus terang kami warga Kelurahan Puncak Kemuning akan melakukan baikot terhadap pemilihan Walikota tahun depan, Karena selama ini daerah kami ini sama sekali kurang mendapat perhatian dari Pemerintah, Jadi untuk apa kami ikut pesta demokrasi itu, sedangkan hak kami sebagai warga Negara tidak dipenuhi”Kata ZW (57) salah seorang tokoh masyarakat setempat.

Bahkan selama ini usulan melalui Musrenbang kelurahan maupun Kecamatan terus di usulkan, Namun nyatanya sampai sekarang tidak ada realisasi terhadap usulan tersebut,

“Kami sepakat akan menolak Pilkada diselenggarakan di kelurahan kami, Karena meskipun daerah kami ini berada di tengah Kota namun serasa tinggal di perdesaan, Padahal selama ini pajak PBB selalu lancar kami bayar hampir setiap tahun, Tapi anehnya didaerah kelurahan kami kok, belum mendapat perhatian,  dan ini berlangsung hampir memasuki tiga tahun lamanya belum ada perbaikan jalan,”ujarnya berapi-api.

Hal senada dikatakan ustd. Isma’il Ak (44) selaku tokoh Agama setempat menyesalkan masalah jalan menuju perumdam ini tidak diperhatinkan Walikota, Padahal selama ini masyarakat sudah lama mendambakan upaya perbaikkan jalan tersebut,

“Kito nengok daerah kelurahan lain banyak jalan bongkar pasang, padahal jalan itu belum layak untuk diperbaiki, Namun daerah kami sudah bertahun-tahun sedikitpun belum tersentuh untuk diperbaiki,”Sindirnya.

Sementara itu ketua RT 6 Farhan, S.Ag (37) yang belum lama ini terpilih mengatakan, kerusakan jalan menunju perumdam sudah layak adanya perbaikan, Selain dalam kondisi rusak berat dan sangat menganggu kenyaman bila  penguna jalan melewati jalan ini, Bahkan arus transportasi kendaraaan roda dua, empat dan termasuk para pejalan kaki sering kali kesal melihat kondisi karena belum ada upaya perbaikan,

“ Sebelum saya terpilih jadi RT setempat, Menurut keterangan tokoh agama, Masyarakat dan termasuk Pemerintah kelurahan sudah banyak usulan masalah perbaikan jalan ini namun sampai sekarang kondisinya semakin mengkhawatirkan,” ujar Farhan mengharapkan kepada Walikota, DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bagian Pembangunan dapat mendengar keluhan masyarakat tersebut supaya masalah ini tidak berlarut-larut. (Hasbulah)

[+/-] Selengkapnya...

08 Januari 2012

Pembangunan Proyek Jembatan Marga Bakti “Rawan Penyimpangan”

Lubuklinggau,PB - Pelaksanaan pembangunan proyek jembatan di kelurahan Marga Bakti Kecamatan Utara I Kota Lubuklinggau, dibawah kendali Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Lubuklinggau, kurang mendapat pengawasan, Padahal proyek ini menelan dana Rp 5.279.681.000,- melalui anggaran APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2011 dilaksanakan PT. Rama Rinda Pratama

Tudingan ini, cukup beralasan karena akan menyebabkan bangunan proyek tersebut dinilai ”Rawan penyimpangan”, Salah satunya dalam pekerjaan tersebut diduga tidak mengacu petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis), sebut saja, item pekerjaan pembuatan tanggul penahan tidak memakai besi maupun pondasi tidak digali terlebih dahulu, tapi melainkan hanya dicor mengunakan papan mall,“Kita meragukan kwalitas dinding penahan tanggul(Talud) proyek jembatan yang sudah dibuat ini, karena dikhawatirkan tidak akan bertahan lama,”ujar AR (40) salah seorang warga setempat.

Selain itu, lokasi proyek ini berada diatas tanah rawa dan menjadi langganan banjir pada setiap tahunnya, sehingga kondisi ini akan menyebabkan tanggul penahan ini cepat mengalami roboh, kalau tidak segera diantisipasi,

“Semestinya proyek ini memakai pondasi kedalaman minimal 1 meter, sehingga kuat menahan terjangan air dan abrasi air pada saat banjir, Apalagi nantinya talud akan ditimbun dengan tanah sehingga diperlukan dinding penahan yang kokoh,”jelasnya.

Dia juga menjelaskan, saat pelaksanaan proyek ini dikerjakan kurang adanya pengawasan pihak yang terkait, “Bukan itu saja masalah adukan semen pun kwalitasnya diragukan dan terkesan “Asal-asalan”

Sementara itu lain halnya menurut AL (45) juga setempat,  sepertinya masyarakat Kelurahan Marga Bakti harus rela menggunakan jembata darurat terlebih dahulu karena pembangunan jembatan belum juga rampung pada tahun anggaran 2011 lalu padahal jembatan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat”tandasnya.

Sedangkan Kepada dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Lubuklinggau Ir. H. Hartono Djunaidi saat dimintai tanggapannya seputar kegiatan  ini sedang tidak ada ditempat. (Hasbullah)

[+/-] Selengkapnya...

18 Desember 2011

MTQ KE – 12 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi

Wakil Bupati menyerahkan piala kepada Juara Umum
KAB. MUARO JAMBI - Juara Umum Daerah Musabaqoh Tilawatil Qur’an Ke-12 Kecamatan Sungai Bahar dengan jumlah nilai 78 (tujuh puluh delapan), Jambi Luar Kota menempati posisi Ke-2 dengan jumlah nilai 56 (lima puluh enam). Penutupan MTQ Ke-12 Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Kemas M. Fuad, M.Si, dalam kata sambutannya menyampaikan pada kesempatan yang mulia ini saya selaku Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Saudara Camat Sungai Bahar, juga kepada Kepala Desa beserta seluruh masyarakat desa, juga Panitia Kabupaten yang telah banyak berkorban, baik pikiran, waktu dan tenaga dengan berkonsentrasi dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ Ke-12 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi ini.
Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) telah bertahun-tahun dilaksanakan semenjak tahun 1968 sampai saat ini secara berjenjang dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional bahkan internasional keseluruhan masyarakat dan pemerintah dalam merespon dan melaksanakan MTQ dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan, ini dibuktikan dengan terus bermunculnya cabang-cabang baru maupun golongan yang diperlombakan.
Turut hadir dalam acara penetapan Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Unsur Muspida dalam Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi, Para Asisten Setda Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Kantor Kemenag Kab. Muaro Jambi, para Kepala Badan, Dinas Kantor dan Kabag Dalam Kab. Muaro Jambi, Camat Sungai Bahar beserta Unsur Muspika, para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat.
Juara Kecamatan
Juara
Kecamatan
Nilai
Terbilang
I
Sungai Bahar
78
Tujuh puluh delapan
II
Jambi Luar Kota
56
Enam puluh enam
III
Sungai Gelam
51
Lima puluh satu
IV
Kumpeh
43
Empat puluh tiga
V
Kumpeh Ulu
33
Tiga puluh tiga
VI
Maro Sebo
16
Enam belas

Cabang exsebisi (vokalis lagu-lagu Islami)
Jenis
Juara
No. Peserta
Nilai
Nama Peserta
Utusan Kecamatan
Vokalis Putra
Terbaik I
V.18
233
Hidayat
Jaluko
Terbaik II
V.22
226,5
Junaidi
Bahar Selatan
Terbaik III
V.16
223,5
Sugianto
Sungai Bahar
Vokalis Putri
Terbaik I
V.17
244,5
Ata Hartati
Mestong
Terbaik II
V.19
239,5
Kamilia
Jaluko
Terbaik III
V.09
223,5
Erma Sulastri
Sungai Bahar

Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Kemas Fuad menambahkan pada setiap pribadi muslim, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang qur’ani, dan dapat dipastikan kita akan terhindar dari kerusakan akhlak khususnya pada diri generasi-generasi muda bangsa Indonesia. Kalaulah kita tetap berpegang teguh dengan Al-Qur’an niscaya kita akan menerangi perjalanan kita sehingga akan terwujudlah cita-cita kita dalam membangun Bumi Sailun Salimbai Kabupaten Muaro Jambi yang kita cintai ini. Dengan melahirkan manusia-manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak Al-Qur’an yang taat kepada Allah dan rasul serta membawa kemaslahatan bagi manusia.
Harapan saya semoga melalui MTQ tingkat Kabupaten Muaro Jambi ini akan lahir para qori qoriah terbaik yang nantinya akan memperkuat kontingen kita dalam megnikuti MTQ di tingkat Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Merangin. (NST).

[+/-] Selengkapnya...

Staff Redaksi

Hendrik S (Polda Metro Jaya) (Jaksel) Robin S (Jaktim) Ramdani BE (Jakpus) (Jakut) Biro Bekasi :Sepmi R (Kabiro) , Joni Sitanggang, Binton Juntak, Mustofa, Ringan Simbolon, Haerudin, Herman Sitanggang, Mulayadi TH, Togar S, Banjarnahor, Syafi'i M, Biro Kab.Bogor :(Kabiro) Depok : Radot S, (Kabiro), Karawang : Ade Junaidi (Kabiro), Rihas Purnama YM, Edi Askam, Mustamir, Otong, Wawan, Junaedi, Sopyan Junior, Mumuh MuhamadMursid. Perwkln Jabar: Idris C.Pasaribu (Ka Prwkl), Ungkap M, Deni Ridwan, Parasman. Biro Cimahi : Martunas S. Prwkln Lampung : (Ka.Prwkln) Kab Tanggamus : (Ka.Prwkl), Biro Tanjabbar :Hasbullah, Biro Kab/Kota Siantar : Buhardo Siahaan.Sulselbar : Fadly Syarif