1. 2.

26 April 2011

Banten Masuk Dalam Koridor Sumatera

H.M Masduki bersama Wagub Jawa Barat

Banten - Presiden RI-Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (18/4), menggelar rapat kerja kedua untuk merumuskan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk 15 tahun ke depan. Rapat yang dimulai pukul 13.30 WIB itu digelar di Istana Bogor merupakan lanjutan dari rapat kerja yang berlangsung 21-22 Pebruari yang lalu di tempat yang sama. Pemerintah kali ini mengundang dunia usaha swasta.

Dalam sambutanya Presiden RI mengatakan rapat kerja pemerintah dengan dunia usaha yang dilaksanakan kali ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan upaya mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di seluruh Tanah Air.

Menurut Presiden, rapat kerja yang kedua ini dalam rangka merumuskan master plan untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 15 tahun mendatang.

Sedangkan rapat kerja pertama telah digelar di Istana Bogor pada tanggal 21-22 Februari 2011 yang merupakan rapat kerja antara pemerintah dengan badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang juga dihadiri oleh peserta yang lain.

“Sedangkan rapat kerja kedua ini antara pemerintah dengan dunia usaha swasta” kata Presiden.

Dengan dua kali rapat kerja ini, Kepala Negara berharap sudah dapat merencanakan secara lebih kongkrit dan pasti apa yang dapat dan harus dilakukan bersama di dalam mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi mulai tahun ini hingga 2025 mendatang.

“Utamanya yang menjadi tanggung jawab saya, dan pemerintahan yang saya pimpin sampai akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II” tambah Presiden.

Sementara Wakil Gubernur Banten-HM.Masduki menyampaikan bahwa Provinsi Banten masuk dalam koridor Sumatera karena Jawa bagian utara dimasukkan dalam koridor Sumatera yang dihubungkan oleh Jembatan Selat Sunda. Aktivitas utama dikoridor Sumatera adalah minyak Kelapa Sawit (CPO), Karet dan Batubara.

Untuk menghubungkan Banten dengan Pulau Sumatera rencananya akan dibangun Jembatan Selat Sunda (JSS) yang merupakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda dengan dukungan perkembanganya adalah KEK Tanjung Lesung, industri di Kaki Tapak Banten, dan industri petrokimia. Selain masuk koridor Sumatera, Banten juga masuk koridor Jawa. Koridor Jawa terdapat aktivitas industri besi baja, industri makanan minuman, industri tekstil, industri mesin, peralatan transportasi, dan industri perkapalan. Untuk Banten, industri yang akan dikembangkan adalah industri besi baja yang didukung kawasan ekonomi khusus KIEC/Krakatau di Kota Cilegon.

Hadir pada rapat kerja yang berlangsung 18 hingga 19 April 2011 ini Wakil Presiden RI-Boediono, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, pimpinan dan anggota Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, pengusaha dan pimpinan dunia usaha, para gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia. (Lel/Adv)

[+/-] Selengkapnya...

Pansus DPRD Banten, Setujui Pembentukan Dua Kabupaten Baru

Serang - pembentukan Kabupaten Caringin dan Cibaliung yang merupakan Daerah Pemekaran di Kabupaten Pandeglang. “Sesuai Fraksi di DPRD Banten dalam pendapat akhirnya menyetujui usulan pembentukan Kabupaten Caringin dan Cibaliung,” kata ketua Pansus Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Caringin DPRD Provinsi Banten Fakih Ustman di Serang,

Ia mengatakan, Kepastian persetujuan usulan tersebut dari Pansus, Diperoleh setelah menggelar rapat Pleno pada Senin (28/3). Pansus, Kata dia tidak mempunyai alasan untuk menolak usulan pembentukan Dua Kabupaten baru itu, Karena merupakan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat, serta persyaratan administrasinya sudah terpenuhi.
“Semua persyaratan berupa persetujuan DPRD dan Bupati Pandeglang sudah lengkap, Sehingga kami sebagai wakil Rakyat harus menerima aspirasi itu.” Kata Fakih Utsman yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Banten.

Namun demikian, Kata dia, Keputusan akhir disetujui atau tidaknya usulan pembentukan Kabupaten baru di Banten tersebut, Tergantung keputusan rapat paripurna DPRD Banten yang rencananya digelar pada Jumat (1/4). Paripurna secara Kelembagaan DPRD Banten akan menentukan untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan pemekaran dua Kabupaten tersebut.

Jika paripurna nanti menyetujui usulan tersebut, Dalam kesempatan itu juga akan disejutui kesiapan Pemprov Banten untuk membantu keuangan selama dua tahun berturut-turut seperti yang diamanatkan Undang-Undang jika dua Daerah pemekaran itu telah ditetapkan menjadi Kabupaten. (ILM/lela)

[+/-] Selengkapnya...

Dishubkominfo Banten Gelar Razia Truk Bermuatan Lebih

Banten – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan beberapa kegiatan yang salah satunya adalah operasi atau razia rutin terhadap seluruh kendaraan-kendaraan yang melintas di Banten, khususnya kendaraan angkutan barang yang overload atau muatannya melebihi ketentuan.

Dalam razia ini, mobil angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan, maupun truk barang yang masa uji kelayakan jalan atau kir-nya telah melebihi batas waktu yang ditetapkan. Kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap hingga melebihi batas yang ditentukan pun tak luput dari razia.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Banten, Entis Basari saat di temui di lokasi razia kendaraan di ruas jalan Palima – Cinangka tepatnya di Kecamatan Pabuaran mengatakan, razia ini bertujuan guna menekan maraknya mobil angkutan barang yang muatannya melebihi ketentuan dan kendaraan barang yang sudah tidak laik jalan.

Apalagi di ruas jalan Palima – Cinangka yang kurang pengawasan ini kendaraan yang kirnya kadaluwarsa disinyalir cukup marak, di tambah dengan adanya galian pasir yang di kelola oleh masyarakat setempat yang membuat jalan cepat rusak, “Kendaraan yang melebihi muatan akan kami tilang dan di berikan sanksi dan kendaraannya akan kami amankan. Dan untuk mereka yang kena tilang karena surat-suratnya mati, baru dapat mengambil kendaraannya jika telah selesai memperpanjang surat-surat kir,” ujar Entis.

Ia menambahkan, jumlah personil yang di turunkan melibatkan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten 3 orang, Dishubkominfo Banten 30 orang, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 6 orang dan dari Satlantas Polda Banten 3 orang. (Lela)

[+/-] Selengkapnya...

Ka UPT Pemeliharaan Jalan Wilayah Utara Banten Arogan

Banten – Terkait pemberitaan pada edisi sebelumnya, yang berjudul “Ruas Petir – Warng Gunung Rusak Parah”, yang di dalamnya berisi mengenai kondisi ruas jalan di Propinsi Banten rusak parah dan berlubang sangat di keluhkan oleh warga, terutama pengendara yang setiap harinya melintasi di ruas jalan Petir – Warung Gunung sepanjang kurang lebih 6 Kilometer.

Pasalnya, kondisi jalan yang rusak parah tersebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat, ruas jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pemprov Banten, tetapi seakan-akan tidak ada penanganan, padahal menurut informasi yang ada, anggaran pemeliharaan untuk ruas jalan tersebut lumayan cukup besar.

Ketika wartawan Patroli Bangsa mencoba menemui Fransisco, Kepala UPT Pemeliharaan Jalan Wilayah Utara, dengan seenaknya meninggalkan dengan bahasa yang tidak mengenakkan, “Kenapa minta untuk ketemu, wartawan yang nulis berita jelek tidak usah ketemu dengan saya” Ucapnya sambil berlalu.

Menanggapi hal tersebut, H.Cecep Surkati, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa Banten mengatakan, Seharusnya wartawan jangan di jadikan musuh, tetapi sebagai mitra kerja. Jadi, kalau wartawan di takut-takuti kemudian di tinggalkan begitu saja, seolah-olah di mata pejabat, wartawan adalah musuh.

“Harus ada keterbukaan dari pejabat, karena wartawan itu menulis berita berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kecuali wartawan tersebut mengada-ada, tidak usah takut terbongkar permasalahannya, kalau ada pemberitaan miring, seharusnya di selesaikan secara kekeluargaan, dan ada kesadaran dari pejabat yang bersangkutan” Ujar pria yang akrab di sapa abah ini.

Ia melanjutkan, saya yakin wartawan menulis berita itu untuk konsumsi public yang positif yang tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang di lihat dan di dengar oleh wartawan tersebut sehingga di jadikan berita. Seharusnya seorang pejabat mempunyai keterbukaan, apa adanya nama pejabat itu akan harum di mata masyarakat, tetapi apibala pejabat itu tidak benar, maka namanya akan rusak di mata masyarakat.

“Pejabat harus berterima kasih kepada wartawan karena pejabat merupakan pelayan masyarakat, sehingga untuk melayani wartawanpun harus baik-baik” pungkasnya. (Lela)

[+/-] Selengkapnya...

19 April 2011

Kadis PU Inhil Harapkan Partisipasi Masyarakat Utk Raih Kembali Adipura


INHIL - Untuk menciptakan Kota Tembilahan yang bersih dan Indah sangat diharapkan adanya peran serta semua pihak termasuk masyarakat. Tanpa kebersamaan akan sulit untuk mewujudkan tujuan itu.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas PU dan Kebersihan Inhil, M. Nasir ketika dihubungi melalui sambungan telepon selularnya, Senin(11/4/2011).

" Untuk mewujudkan hal tersebut yang terpenting tentunya adanya kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat. Tanpa kebersamaan dan kesadaran untuk selalu menjaga kebersihan, tentunya untuk mewujudkan kota Tembilahan yang ASRI tidak mungkin untuk dicapai,"ungkap Nasir.


Selain itu, Nasir menambahkan “sejak digabungkannya Dinas Kebersihan ke Dinas PU Inhil dan mulai tumbuhnya kesadaran dan peran aktif masyarakat, Kota Tembilahan secara berangsur sudah mulai terlihat bersih" Dalam setahun terakhir ini petugas kebersihan kita setiap hari secara rutin sampah-sampah yang ada di Kota Tembilahan. Terutama di saluran-saluran drainase sepanjang kota Tembilahan. “Sebagai bukti sedikit keberhasilan itu, kita sudah mampu meraih piagam adipura.” Jelasnya


Sementara itu Muhsin salah satu warga Jalan Batang Tuaka Tembilahan, mengaku sangat berterima kasih karena petugas kebersihan belakangan ini selalu aktif dan gigih mmebersihan sampah-sampah yang ada." Kita merasa bersyukur sekarang ini perlahan-lahan Kota Tembilahan terlihat bersih, dan yang terpenting bila pasang besar naik tidak terlalu lama merendam Kota Tembilahan, karena petugas terlihat selalu menjaga drainase dari sumbatan sampah," Puji Muhsin. (Maria)

[+/-] Selengkapnya...

18 April 2011

Wakil Bupati Tutup O2SN Kec Batujaya


Karawang, Patroli Bangsa - Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana menutup penyelenggaraan Olimpiade Siswa Sekolah Nasional (O2SN) Tingkat Kecamatan Batujaya. Penutupan ditandai dengan penyerahan piala serta penarikan doorprize oleh Wakil Bupati di lokasi Museum Candi Jiwa, Desa Segaran, Kec. Batujaya, Jumat (15/4).

Penyerahan piala dan penarikan undian doorprize tersebut tidak hanya dilakukan oleh Wakil Bupati, melainkan juga turut dilakukan oleh Anggota DPRD Kab. Karawang dari Fraksi Demokrat, Nurjaman, SE, dan Camat Batujaya, Dedi Ahdiat. Nurjaman, SE sendiri merupakan salah satu tokoh yang memungkinkan diselenggarakannya O2SN di Kec. Batujaya.

Dalam upacara penutupan tersebut, para peserta, pelatih, serta official dari masing-masing sekolah melakukan gerak jalan sehat sejauh 5 km. Start dimulai di Lapangan Kantor Kecamatan Batujaya dan finish di lokasi Museum Candi Jiwa. Wakil Bupati, Nurjaman, serta camat dan sejumlah perwakilan OPD lainnya pun turut mengikuti gerak jalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana dalam kesempatan tersebut mengatakan, dirinya atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kab. Karawang menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini. “Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlangsung dari tahun ke tahun di Kec. Batujaya maupun kecamatan lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati menilai bahwa kegiatan ini memiliki arti positif dalam membina semangat dan jiwa olahraga para siswa sejak dini, dimana Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan kegiatan O2SN tingkat Kabupaten setiap tahun. “Dengan adanya kegiatan ini, tentunya Kec. Batujaya akan dapat berbicara banyak dalam event yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten,” imbuhnya.

Wakil Bupati menambahkan bahwa Kec. Batujaya sendiri saat ini merupakan salah satu wakil dari Kab. Karawang untuk cabang atletik dalam penyelenggaraan O2SN ditingkat provinsi. “Mudah-mudahan ke depan Kec. Batujaya juga dapat mewakili provinsi dalam penyelenggaraan O2SN di tingkat nasional,” tuturnya.( A. Jun / Junaedi )

[+/-] Selengkapnya...

05 April 2011

Pemkab Karawang Bagikan Kompensasi Bagi Desa Lunas PBB


Karawang, PB - Sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam memenuhi target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Kab. Karawang menyerahkan dana kompensasi bagi enam desa yang telah lunas PBB. Penyerahan dana kompensasi tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara kepada para kepala desa di Lapang Karang Pawitan, Karawang, Jumat (1/4).

Keenam desa yang mendapatkan dana kompensasi tersebut merupakan desa yang telah lunas PBB tahun 2011 dari 297 desa yang ada di Kab. Karawang. Desa-desa tersebut adalah Desa Malangsari dan Desa Payungsari di Kecamatan Pedes, serta Desa Rawasari, Sukaratu, Pusakajaya Selatan dan Pusakajaya Utara dari Kecamatan Cilebar. Masing-masing desa tersebut mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp. 5 juta.

Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa berdasarkan hasil minggon kecamatan yang dilakukannya selama beberapa waktu lalu, masih banyak wilayah yang realisasi perolehan PBB-nya di bawah lima puluh persen. “Untuk itu, mengingat pentingnya PBB para camat dan kepala desa agar proaktif kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena dana tersebut sangat dibutuhkan di Kab. Karawang,” tuturnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, dari 297 desa yang ada di Karawang, terdapat 6 desa yang telah lunas PBB, dimana sebagai reward Pemerintah Daerah memberikan dana kompensasi. “Penghargaan yang diberikan meskipun tidak besar tapi diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja kita semua dalam pencapaian realisasi PBB di Kab. Karawang,” imbuhnya.

Karawang menuju KTP Elektronik
Sementara itu, Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan kependudukan di Kab. Karawang akan mengarah pada penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, yang akan menggantikan KTP yang telah digunakan selama ini. “Saat ini Kab. Karawang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menetapkan KTP elektronik pada tahun 2011, karena dinilai telah memenuhi persyaratan, seperti Perda, SIAK, dan keberadaan dinas catatan sipil” ujarnya.

Guna mengarah kepada perubahan tersebut, lanjut Bupati, pihak pemerintah daerah saat ini terlebih dahulu akan mengembangkan sistem KTP online, yang pelaksanaannya telah menuju pada tahap pelelangan oekerjaan yang akan dilaksanakan pada beberapa hari mendatang. “Guna mensukseskan tersebut, maka diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat, desa, kecamatan, hingga dinas/instansi terkait guna tercapainya administrasi penduduk yang baik,” tuturnya.( A. Jun )

[+/-] Selengkapnya...

03 April 2011

Rumah Ibadah Diruntuhkan Diganti Jadi Kafe

INHIL– Mantan pengurus Mushalla Baiturrahman di lokasi Pujasera, Rachman Tabib merasa sangat kecewa. Pasalnya, rumah ibadah yang pernah dibawah pengelolaanya itu kini hanya tinggal puing. Yang lebih ironisnya, lokasi tersebut kini telah berganti dengan bangunan café.

Pernyataan kekecewaan ini disampaikannya kepada wartawan melalui sambungan telepon selular, minggu lalu.

“Sebagai mantan pengurus musholla Baiturrahman terus terang saat ini hati saya bagaikan ter-iris. Bagaimana tidak, rumah ibadah yang dibangun secara permanen oleh Pemkab Inhil itu kini hanya tinggal puing dan berganti dengan deretan café,” Ungkapnya dengan suara gundah.

Dulu, lanjutnya berkeluh kesah, rumah ibadah peninggalan ex kantor Dispenda ini menjadi tempat ibadah bagi warga khususnya di kawasan pujasera. Dengan keberadaannya, kawasan pusat jajanan yang sebahagian besar aktivitasnya dimalam hari ini menjadi penyejuk ditengah pandangan miring masyarakat terhadap kawasan ini.

Namun saat ini, melihat bangunan itu hanya tersisa bangunan wc-nya saja setelah dilakukan pembongkaran oleh petugas dari Dinas pasar tentunya saya merasa sangat kecewa. Kenapa rumah ibadah ini harus dirubuhkan sedangkan kondisi fhisiknya masih sangat bagus. Yang lebih menyakitkan, kenapa dilokasi itu kini berdiri deretan café yang banyak dituding warga sebagai tempat maksiat. Kemana hati kita? Kebijakan apa yang telah diambil Pemkab Inhil melakukan pembongkaran rumah tuhan ini?

Melalui harian ini saya sengaja menyampaikan keluh kesah dan kekecewaan saya atas semua kebijakan ini agar bisa didengar oleh orang-orang yang telah sampai hati meruntuhkan rumah tuhan ini. Tutup Rahman yang juga Ketua Seni Bela Diri Braja Suci dan mengaku telah pernah menampilkan 24 orang ustadz untuk berceramah agama di pentas seni pujasera ini mengakhiri.(Maria)

[+/-] Selengkapnya...

DEWAN SEBUT PT SRL LAKUKAKAN PEMBOHONGAN PUBLIK

INHIL– Dewan sebut PT. Sumatra Riang Lestari (PT.SRL) telah melakukan pembohongan publik.
Pasalnya, pernyataan yang disampaikan manajemen PT.SRL dalam hearing beberapa waktu lalu (15 Maret. Red) yang menyebutkan bahwa mereka telah memiliki ketetapan tapal batas wilayah konsesi di Kabupaten Inhil ternyata bohong.

Kenyataan ini terungkap saat dilakukan hearing antara Komisi I DPRD Inhil dengan Dinas Kehutanan, Rabu 30/3).Saat itu, Kadishut Inhil, Darussalam dengan jelas menyatakan bahwa PT. SRL belum merealisasikan batas wilayah konsesi tersebut.
"Sepengetahuan kami bahwa lahan konsesi PT SRL belum memiliki ketetapan dalam tata batas sesuai peraturan yang berlaku. Terutama sejak keluar surat dari Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat . Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan tanggal 21 Juni 2010 yang lalu," ungkap Kadishut, Darussalam dihadapan Dewan.

Ditambambahkannya ,sejak keluar surat dari Kementerian Kehutanan tersebut, Dishut
Inhil belum menerima laporan dari PT SRL untuk pengukuran tata batas lahan konsesi yang dalam surat itu dikerjakan PT Panca Karya Gumilang melalui Badan Pemantapan Kawasan Hutan Tanjung Pinang. Bahkan menurutnya, Dishut Inhil juga tidak tahu, apakah PT SRL sudah sepakat dengan PT Panca Karya Gumilang ini untuk pelaksanaan pengukuran tata batas lahan konsesi, namun dalam hal ini mereka telah
sengaja melalaikan persoalan ini.

Sebelumnya, saat digelar hearing pada 16 Maret lalu, di hadapan Komisi I DPRD Inhil, manajemen PT SRL mengaku telah mengerjakan tata batas lahan konsesinya, bahkan telah menyerahkan dana pengerjaan sebesar 50 persen kepada PT Panca Karya Gumilang Tanjung Pinang yang akan mengerjakan pengukuran tata batas tersebu.

Dan saat itu manajemen PT SRL menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan dana 50 persen kepada pihak yang akan melakukan pekerjaan ini, namun tidak dikerjakan dengan alasan kurang tenaga kerja.

Saat hearing berlangsung, Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Elda Suhanura mendapatkan SMS dari pejabat Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Tanjung Pinang, bahwa kontrak kerja antara PT SRL mengenai penuntasan Tata batas tidak ada,apalagi mengenai dana pengerjaan 50 persen itu.

Tak pelak, SMS yang diterima dewan ini membuat peserta yang hadir dalam hearing ini kaget dan merasa PT SRL telah melakukan pembohongan terhadap pengerjaan tata
batas lahan konsesinya di Inhil.
"Ini jelas-jelas pembohongan publik, jika DPRD saja yang notabene perwakilan masyarakat mereka bohongi,apalagi masyarakat yang berada areal konsesi. Kontrak kerja saja belum kelar, apalagi soal dana," kecam ketua Komisi 1 DPRD Inhil, M.Arfah.

Untuk menyikapi hal ini, Dewan kembali merencanakan akan memanggil pihak manajemen PT. SRL. (Maria)

[+/-] Selengkapnya...

Persiapan PON Riau

Tahun Ini, Pemkab Bangun Stadion Futsal Rp 65 M

INHIL- Setelah Kabupaten Inhil ditetapkan untuk menggelar cabang olahraga Futsal pada PON XVIII tahun 2012 di Riau, Pemkab Inhil berencana mulai membangun stadion Futsal di Kota Tembilahan pada tahun 2011 ini dengan lokasi di belakang stadion sepakbola Sungai Beringin. Bahkan, untuk merealisasikan pembangunan stadion cabang olahraga yang mulai populer di Indonesia ini, Pemkab Inhil menganggarkan dana sekitar Rp 65 miliar yang berasal dari APBD Inhil, Provinsi dan APBN.

“Setelah adanya penetapan Inhil sebagai penyelenggara cabang Futsal pada PON tahun 2012, mulai tahun 2011 nanti kita akan bangun stadion Futsal di Tembilahan dengan anggaran Rp 65 miliar. Tapi untuk tahun 2011 ini APBD kita yang digunakan untuk pembangunan hanya Rp 4 miliar, sisanya dari Provonsi dan juga diusahakan dana dari pusat,” kata Kepala Bappeda Inhil, Fauzar MP kepada wartawan, Kamis (31/3).

Saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Inhil Senin lalu, rencana pembangunan stadion Futsal itu juga dipresentasikan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga, Muchtar T. Dalam paparannya, Muchtar T menjelaskan, pembangunan stadion Futsal yang telah ditetapkan lokasinya di belakang lapangan sepakbola Sungai Beringin itu cukup megah, sesuai standard nasional.

“Stadion ini nantinya bukan hanya untuk lapangan Futsal, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk cabang olahraga lainnya, seperti bola voli dan basket. Tapi focus kita membangun stadion ini untuk persiapan sebagai tuan rumah pada PON tahun 2012 nanti di Riau,” kata Ketua Umum Persih ini.

Selain rencana pembangunan venue Futsal untuk PON tahun 2012 mendatang, lanjut Muchtar, tahun 2011 ini Pemkab Inhil juga mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pada Porda Provinsi Riau pada bulan Oktober nanti. Dimana saat ini, sedang dilakukan sejumlah perbaikan-perbaikan sarana olahraga dan persiapan atlit-atlit yang mengikuti pertandingan nantinya.

“Ada sekitar 16 cabang olahraga yang akan dipertandingan pada Porda nanti. Sebagai tuan rumah kita terus berbenah untuk mempersiapkan diri menggelar iven empat tahunan ini. Selain sukses sebagai tuan rumah, kita juga memiliki motto agar sukses prestasi dan sukses promosi daerah,” pungkasnya. (Maria)

[+/-] Selengkapnya...

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi BKCKB Inhil

Terdakwa Tak Tahu Kalau Pinjaman Kas Bermasalah

INHIL- Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi dana APBD Inhil tahun 2006 terdakwa Fauzan Hamid (FH), Kamis (31/3) dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Majelis Hakim yang dipimpin Rudi Kindarto, SH MH didampingi Adiswarna Chainur Putra SH dan Maria Rina SH pada sidang ini lebih menfokuskan sejumlah pertanyaan kepada terdakwa terkait proses penggunaan dana untuk program asuransi kesehatan bagi warga miskin sebesar Rp 125 juta tersebut saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCKB) Kabupaten Inhil tahun 2006.

Pantauan Patroli ,terdakwa FH menjelaskan dana sebesar Rp 125 juta itu dicairkan melalui dua tahap, tahap pertama bulan Februari 2006 sebesar Rp 50 juta untuk studi banding ke Bali dengan dua orang anggota DPRD Inhil. Kemudian pencairan kedua sekitar bulan Maret 2006 sebesar Rp 75 juta untuk melakukan lobi ke pusat agar program asuransi kesehatan bagi warga miskin ini dapat dilaksanakan di Kabupaten Inhil. Karena waktu itu APBD belum ketok palu, maka dana dipinjam dari kas daerah dan mendapat persetujuan dari Sekdakab Inhil waktu itu, yakni Encik Hasyim.

Sedangkan untuk SPPD-nya sudah termasuk kedalam dana yang dicairkan itu, dan pengunaan dana sepenuhnya dipertanggungjawabkan di kantor sekretariat daerah. Namun setelah melakukan lobi-lobi ke pusat dan provinsi, sekitar akhir bulan April 2006, terdakwa mendapat jabatan baru sebagai Asisten II Setdakab Inhil, dan tidak mengetahui lagi apakah program itu dilanjutkan atau tidak. Sementara posisi kepala BKCKB dijabat Fahmidas. FH menyatakan bahwa sepengetahuannya penggunaan dana talangan kegiatan di instansi pemerintah dibolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Pak Hakim, saya baru tahu kalau pencairan dana itu bermasalah setelah saya dinyatakan tersangka oleh penyidik. Pernah sebelumnya saya diperiksa oleh BPKP tapi sebatas menanyakan saja, dan hasil dari pemeriksaan itu juga saya tidak tahu. Kemudian pengunaan dana itu juga tak pernah dipermasalahkan di pemerintah daerah karena sudah dibayar dengan uang APBD,” kata terdakwa.

“Kalau anda bisa menunjukkan bukti SPJ-nya dan bukti lainnya yang dapat membantu dalam perkara ini, itu sangat baik bagi anda nantinya,” kata hakim.
JPU Hendry Antoro menyatakan bahwa sepengetahuannya kalau mengacu kepada penggunaan dana DIPA ada sistem terbuka dan tertutup. Kalau terbuka seperti dana talangan untuk membayar gaji dan honor pegawai, sedangkan tertutup untuk kegiatan.
“Apakah dana APBD juga mengenal sistem terbuka dan tertutup ini,” tanya JPU, tapi terdakwa mengaku tidak mengetahui hal itu.

Sementara Penasehat Hukum terdakwa, Edward,SH mempertegas pertanyaan kepada terdakwa bahwa saat diperiksa oleh BPKP sekitar bulan Mai 2008, klien nya tidak mengetahui lagi hasil pemeriksaan itu. Begitu juga saat diperiksa penyidik kejaksaan, kliennya juga tidak pernah ditanya apakah cash bon itu sudah lunas atau belum.

“Dua kali saya dipanggil sebagai saksi oleh penyidik kejaksaan, dan yang ketiga kali baru ditetapkan sebagai tersangka,” terang FH.
Sidang akan dilanjutkan dua minggu berikutnya atau tanggal 14 April untuk pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).(Maria Tarigan)

[+/-] Selengkapnya...

01 April 2011

Pungut BPHTB Tanpa Perda, Penyalahgunaan Wewenang


JAKARTA - Bagai mendapat durian runtuh. Inilah tamsil yang pas bagi pemerintah daerah tingkat II (pemda kabupaten/kota). Mulai 1 Januari 2011, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemda untuk memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hanya saja belum semua pemda siap dengan perda sebagai dasar untuk memungut pajak BPHTB.

Setidaknya ada 407 peraturan daerah (perda) bermasalah yang ditemukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun cukup tanggap dan segera menyurati seluruh kepala daerah agar mencabut perda-perda tersebut. Hal ini dibenarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, yang mengatakan bahwa perda tersebut terkait pajak dan retribusi daerah. Beberapa di antaranya dinilai menghambat investasi.

Sampai tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 1.878 peraturan daerah. Sejak 2010, kewenangan pembatalan peraturan daerah tersebut berada di tangan presiden. Pembatalan perda tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Bahkan untuk daerah-daerah yang telah memunggut pajak sebelum adanya perda yang mengatur hal itu, dana tersebut harus dikembalikan, tambah Diah Tentu pemda tak bisa asal pungut.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Mochamad Tjiptardjo, pemda harus memiliki payung hukum pemungutan BPHTB berupa peraturan daerah atau perda. Selain itu, pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia dan prosedur pemungutan BPHTB. Ada tiga alasan mengapa pemda belum memiliki perda BPHTB. Pertama, potensi BPHTB di daerah tersebut kecil. Kedua, Raperda BPHTB tak masuk program legislasi daerah. Ketiga, ada kemungkinan hubungan eksekutif dan legislatif di daerah tersebut tidak harmonis. Sehingga, informasi mengenai pentingnya potensi BPHTB antara keduanya tidak selaras.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, sampai saat ini 70,1 persen Pemerintah Daerah di Indonesia sudah memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Sebanyak 70,1 persen atau 345 pemda dari 492 pemda sudah memiliki peraturan daerah sebagai dasar pemungutan BPHTB,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Marwanto Harjowirjono di Jakarta.

Menurut dia, berdasar realisasi penerimaan BPHTB pada 2009, penerimaan BPHTB di 345 daerah itu mencakup 93,5 persen atau Rp5,98 triliun dari total penerimaan sebesar Rp6,35 triliun. Sementara itu, sebanyak 109 pemda atau 22,2 persen masih dalam proses penyusunan perda pemungutan BPHTB. Berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, daerah tidak mendapat 100 persen penerimaan pajak ini. Pemerintah pusat membagikan 20 persen penerimaan BPHTB secara merata ke seluruh pemda, lalu 16 persen untuk provinsi dan kabupaten/kota tempat dipungutnya BPHTB.
Kini, 100 persen duit BPHTB menjadi hak pemerintah daerah yang menjadi lokasi transaksi properti. Saat ini, perolehan BPHTB terbesar masih berada di kota-kota besar di Indonesia. Sebagai gambaran, pada 2009, realisasi penerimaan BPHTB di Jakarta mencapai Rp 1,88 triliun. Berada di posisi berikutnya ada kabupaten/kota di sekitar Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, Depok; dan disusul kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan.

Sebenarnya, menurut Nurmadjito, mantan staf ahli hukum Menteri Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan sanksi (pasal 159) bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan undang-undang dengan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi dan tata caranya diatur Menteri Keuangan. Hanya saja, jelas Nurmadjito, atas perbuatan pemerintah yang melaksanakan kegiatan tanpa memiliki landasan hukum, dalam literatur hukum administrasi Indonesia tidak dijumpai, karena pemikir hukum itu sendiri sepertinya tidak terpikir adanya suatu perbuatan pemerintah yang tanpa didasari oleh hukum.

Dalam kasus perbuatan pemerintah ini sebetulnya sudah ada undang-undangnya dan sudah dinormakan bahwa pemungutan BPHTB harus dilandasi dengan peraturan daerah. Perbuatan pemerintah karena kebijaksanaan itu dalam literatur hukum disebut dengan fries emerssen, yaitu kebebasan diberikan kepada pemerintah karena keterbatasan hukum atau keterlambatan hukum mengimbangi dinamika masyarakat.

Dalam kasus ini, sudah jelas dan tegas bahwa pemerintah diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mempersiapkan peraturan daerah, dan saat tidak selesai membuat peraturan daerah telah memaksakan dengan tetap memungut tanpa alas hukum peraturan daerah. “Jadi jika pemda memungut BPHTB sebelum memiliki peraturan daerah, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang,” jelas Nurmadjito.

Hal ini harus dibedakan dengan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum telah ada yurisprudensi dari Mahkamah Agung dalam putusan No. 838/K/Sip/1970. Putusan itu menunjukkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi dua kriteria, yaitu: ( a) perbuatan penguasa melanggar undang-undang dan atau peraturan formal yang berlaku dan (b) perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya. Lalu apakah masyarakat bias meminta gant rugi jika ada penyalahgunaan wewengan oleh pemda.

Menurut Nurmadjito, permintaan ganti rugi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme ombudsman. Karena sejak berlakunya Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dibuka ruang bagi publik untuk menuntut ganti rugi melalui lembaga ombudsman. Pembukaan ruang tersebut diatur lebih rinci dalam Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Puboik. Undang-undang Pelayanan publik secara rinci memberikan pengaturan (a) mengenai mekanisme tuntutan bagi penyelenggara yang melakukan perbuatan melawan hukum ; (b) mengatur penyelesaian ganti rugi yang dilakukan oleh Ombudsman baik melalui mediasi, konsiliasi atau adjudikasi khusus.

Demikian pula undang-undang pelayanan Publik mewajibkan kepada pemerintah untuk membuat anggaran guna membayar ganti rugi. Hal yang terakhir ini, jelas Nurmadjito, disebut dengan responbility government, mencakup suatu pertanggungjawaban yang menjadi beban pemerintah memenuhi kewajiban atau bertanggungjawab, baik dari sisi personal maupun publik. Istilah ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada penyelenggara pemerintahan yang harus mengundurkan diri apabila terjadi penolakan terhadap kinerjanya, dan dalam perspektif peraturan perunrang-undangan di lembaga legislatif dapat dilakukan dengan melakukan mosi tidak percaya.(jay)

[+/-] Selengkapnya...

Staff Redaksi

Hendrik S (Polda Metro Jaya) (Jaksel) Robin S (Jaktim) Ramdani BE (Jakpus) (Jakut) Biro Bekasi :Sepmi R (Kabiro) , Joni Sitanggang, Binton Juntak, Mustofa, Ringan Simbolon, Haerudin, Herman Sitanggang, Mulayadi TH, Togar S, Banjarnahor, Syafi'i M, Biro Kab.Bogor :(Kabiro) Depok : Radot S, (Kabiro), Karawang : Ade Junaidi (Kabiro), Rihas Purnama YM, Edi Askam, Mustamir, Otong, Wawan, Junaedi, Sopyan Junior, Mumuh MuhamadMursid. Perwkln Jabar: Idris C.Pasaribu (Ka Prwkl), Ungkap M, Deni Ridwan, Parasman. Biro Cimahi : Martunas S. Prwkln Lampung : (Ka.Prwkln) Kab Tanggamus : (Ka.Prwkl), Biro Tanjabbar :Hasbullah, Biro Kab/Kota Siantar : Buhardo Siahaan.Sulselbar : Fadly Syarif