1. 2.

31 Maret 2010

Pemkab Karawang Dukung Warga Gugat Pengelola Waduk Jatiluhur

BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, mendukung penuh rencana warganya yang ingin mengajukan gugatan class action terhadap pengelola Waduk Jatilihur. Gugatan akan diajukan karena pengelola waduk yakni Perususahaan Jasa Tirta (PJT) I lalai dan secara sengaja membuang air berlebihan sehingga mengakibatkan penduduk Karawang terkena bencana banjir.

Bupati Karawang Dadang S Muchtar mengatakan, seluruh masyarakat dikorbankan oleh PJT II. Dengan dalih menghindari bencana yang lebih besar, PJT II sengaja menggelontorkan jutaan kubik air waduk ke arah permukiman. Padahal, ujarnya, PJT II memiliki opsi lain yakni mengaliarkan sebagian air ke arah Bekasi dan Jakarta. Pilihan itu tidak diambil tanpa alasan jelas dan justru memilih membuang semua air ke Karawang. "Kondisi seperti ini sangat ironis. Daerah kami terkena banjir hebat sementara saluran irigasi daerah lain malah kekeringan," ujar Dadang di Bandung Bandung, Rabu (31/3).

Selain itu, unsur kelalaian terlihat ketika tidak ada koordinasi antara pengelola Waduk Saguling, Cirata, dan Jatilihur. Akibatnya Waduk Jatiluhur yang berada di kawasan hilir Sungai Citarum menerima beban air paling besar. "Menteri Pekerjaan Umum pun mengakui bahwa koordinasi antarpengelola waduk kurang baik. Padahal jika komunikasinya tertata rapi, ketinggian air di Jatiluhur tidak perlu melebihi ambang batas karena waduk di atasnya masih bisa menampung air," tukasnya.

Class action, lanjut Dadang, perlu dilakukan sebagai kritik atas sistem pengelolaan waduk yang tidak profesional. Bahkan Pemkab Karawang sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah tidak pernah diajak bicara, namun saat bencana datang dipaksa menanggung dampaknya. (mi/red)

[+/-] Selengkapnya...

29 Maret 2010

Derap Langkah Bumi Tanadoang “Menuju Kota Bebas Sampah”


SULSELBAR - Menyadari akan arti pentingnya peran Dinas Kebersihan dalam penentuan tolak ukur kemajuan pembangunan suatu daerah, Kepala Dinas kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Drs. Odding Karim yang ditemui Patroli Bangsa belum lama ini mengungkapkan “pasca penempatannya sebagai Kadis kebersihan di daerah itu, pihaknya telah berulangkali menyampaikan harapan dan himbauan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi seaktif mungkin dalam menyukseskan program kerja Dinas Kebersihan, termasuk kegiatan penghijauan kota”.

Kegiatan ini sendiri, tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah kabupaten sesuai tupoksi bagian kebersihan yang mencakup penegakan disiplin jadwal pengangkutan sampah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan limbah buangan masyarakat, baik, di lingkungan masyarakat perkotaan maupun masyarakat luar kota.

Terkait hal tersebut, “selama ini pihaknya juga mengaku tak pernah luput melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah kelurahan, desa dan kecamatan”, khususnya pada upaya pelestarian tanaman penghijauan, dan pengawasan kebijakan penertiban ternak liar serta larangan membuang sampah di daerah pinggiran pantai dengan melibatkan unsur tripika di masing-masing wilayah kecamatan”.

Lebih jauh pria berkacamata ini menjelaskan, dalam rangka menyukseskan terwujudnya impian Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kota bebas sampah, instansi yang dipimpinnya itu juga terus menggalakkan program Jum’at bersih dan gotong royong di masyarakat melalui dukungan penambahan armada mobil sampah, berikut pendistribusian gratis 100 unit bak sampah tambahan dari dinas bersangkutan.

Selain itu, Dinas kebersihan setempat, melalui Kabag Pertamanan belum lama ini juga telah mengadakan pembebasan lokasi pemakaman. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah pengendalian, penataan dan penertiban areal pemakaman dalam kota.

Sementara itu, dari sisi pemadam kebakaran, Odding mengaku “saat ini pihaknya lagi-lagi tengah berupaya mengoptimalkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya kepada para korban kebakaran meski sampai sekarang Dinas K PPK masih harus diperhadapkan pada tantangan keterbatasan armada mobil pemadam yang sudah tua dan lanjut usia”.

Kendati demikian, dengan keberadaan 12 orang personil pemadam yang telah cukup terlatih di lingkungan Dis K PPK, Odding tetap optimis untuk dapat mempersembahkan dukungan maksimalnya sampai akhir masa pemerintahan bupati dan Wakil Bupati Selayar hasil pilkada 2005 itu. Apatah lagi, bila pemerintah kabupaten berkenan mengabulkan anggaran penambahan satu unit armada mobil pemadam kebakaran yang baru.(fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Tarian Mallaelae Perkaya Khasanah Budaya To Sinjai Dalam Bingkai Sinjai Bersatu


SULSELBAR - Rangkaian peringatan HUT Kabupaten Sinjai yang tahun ini memasuki usia ke 446 berlangsung meriah bertempat di pelataran halaman Rumah Jabatan Bupati Sinjai dengan menampilkan tarian berjudul “Mallaelae”.

Tarian ini diangkat dari Khasanah seni budaya masyarakat Kabupaten Sinjai Barat yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Makassar disertai dialeg Konjo. Dialeg Konjo sendiri rata-rata digunakan masyarakat pegunungan Kabupaten Sinjai.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Sinjai, Taeyeb A Mappasere kepada wartawan di sela-sela acara pagelaran seni budaya tersebut. Menurutnya, seni budaya lokal sengaja ditampilkan dalam puncak hari jadi Kabupaten Sinjai dalam rangka untuk melestarikan budaya daerah.

Dikatakannya, pertunjukan ini merupakan bagian dari kesimpulan bahwa keanekaragaman budaya yang terdapat di Kabupaten Sinjai termasuk budaya bugis, berikut karya budaya masyarakat pegunungan di Kabupaten Sinjai Barat, budaya Bajo di Pulau Sembilan dipastikan akan memperkaya khasanah budaya daerah setempat.

Kekayaan khasanah budaya Kabupaten Sinjai ini kedepan juga diharapkan dapat kian mempererat keutuhan persaudaran dan jati diri masyarakat di daerah itu sebagai To Sinjai dalam bingkai Motto “Sinjai Bersatu”.(fadly syarif)


[+/-] Selengkapnya...

Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Sinjai Kecipratan Alokasi Dana Perawatan Jalan Provinsi


SULSELBAR - Mewakili Gubernur, Sekretaris Provinsi Sulawesi-Selatan, Andi Muallim dalam sambutannya pada rangkaian acara puncak Peringatan HUT ke - 446 Kabupaten sinjai yang dipusatkan di halaman rumah jabatan Bupati Sinjai pekan lalu menyatakan “pada tahun anggaran 2010 ini Pemprov Sulsel telah menyiapkan dana perbaikan dan perawatan sejumlah ruas jalan yang rencananya akan dialokasikan untuk Kabupaten Sinjai”.

Ungkapan tersebut dilontarkan Andi Muallim menanggapi pertanyaan Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa yang disampaikan dalam sambutannya sesaat sebelum sambutan gubernur. Dikatakannya, Pemkab Sinjai siap memperbaiki kembali ruas-ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di Kabupaten Sinjai, bila Pemprov Sulsel berkenan memberikan izin dan restunya kepada Pemkab Sinjai untuk memperbaiki kembali kerusakan yang telah terjadi.

Selain kecipratan anggaran perawatan ruas jalan Provinsi, Tahun Anggaran 2010 ini Kabupaten Sinjai juga dijadwalkan akan kebagian alokasi dana pendidikan gratis senilai Rp. 7 Miliar, setelah satu tahun sebelumnya Kabupaten Sinjai, lagi-lagi telah mendapatkan kucuran anggaran serupa sebesar Rp. 7 Miliar. Sehingga, dalam dua tahun terakhir, Kabupaten Sinjai telah mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 14 Miliar, ujar Muallim mengakhiri sambutannya. (fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Pemilihan Kades Pallime Berlangsung Aman

SULSELBAR, Pemilihan Kepala Desa Pallime, Kecamatan Cenrana yang berlangsung pekan lalu terpantau berjalan aman dan lancar. Meski sebelumnya,  sempat beredar rumor  pemilihan akan diwarnai  dengan  gejolak antar pendukung dari masing-masing calon menjelang proses  pemilihan.

Beruntung, prediksi tersebut tidak sempat terjadi. Sehingga pemilihan bisa berjalan aman dan tertib sesuai harapan semua kalangan. Pemilihan Kades Pallime yang melibatkan dua kontestan itu akhirnya dimenangkan Isnaeni dengan perolehan 525 suara. Sedangkan  Muh. Alwi DN   yang menjadi rivalnya di arena Pilkades hanya mampu meraup 345 suara. Sementara itu, 8 suara lain dinyatakan batal demi hukum karena berbagai penyebab.

 Ditemui Patroli Bangsa usai perhitungan suara, Isnaeni mengungkapkan “kemenangannya di bursa pilkades merupakan kemenangan seluruh masyarakat Desa Pallime yang telah berhasil menyelenggarakan proses pemilihan secara demokratis. Kendati jauh-jauh hari sebelum pemilihan berlangsung, Isnaeni tidak pernah membayangkan dirinya bakal keluar sebagai pemenang.  Semua  diserahkannya secara penuh kepada masyarakat sebagai penentu arah dan masa depan pembangunan Desa Pallime, Kecamatan Cenrana sebelum dan pasca pemilihan.

 Sungguhpun, jabatan kades terpilih dirasakan begitu berat bagi seorang Isnaeni. Akan tetapi, dirinya berjanji untuk melaksanakan amanah yang telah dipercayakan rakyat sebagai bentuk amanah untuk menakhodai Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.

 Senada dengan pernyataan kades terpilih, Camat Cenrana, Drs. A. Suharto dalam sambutan pelantikannya menyampaikan rasa syukur  terhadap berjalan mulusnya pelaksanaan Pilkades Pallime yang dinilainya telah terselenggaran secara profesional dan efektif.

 Lebih jauh pihaknya juga mentipkan harapan “kiranya, kontestan pilkades   yang dinyatakan keluar menjadi pemenang dalam kancah perebutan kursi kepemimpinan Desa Pallime  betul-betul dapat menjalankan tugas kesehariannya dengan baik dan penuh amanah”.  Utamanya, dalam membangun kerjasama antara aparat pemdes dan jajaran Polri sebagai mitra kerja sejajar dalam upaya menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat. Sedangkan bagi kontestan yang kalah diharapkan dapat menerima kekalahannya dengan penuh lapang dada.   (fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

H. Ayub Profil Lurah Kreatif Di Kabupaten Bone

SULSELBAR - Mengawali rapat kerja pembahasan daftar calon penerima kartu jamkesmas di wilayah Kelurahan’ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone beberapa waktu lalu, H.Ayub selaku lurah setempat melontarkan “memulai masa pengabdiannya sebagai seorang stekholder di wilayah Kelurahanta’ dia bersama segenap jajarannya akan senantiasa bersifat terbuka, ramah dan mengedepankan senyum dalam memberikan pelayanan terbaiknya yang sekaligus merupakan simbol keakraban antara pemerintah dengan masyarakat”.

Meski masa pengabdiannya baru beruisia dua puluh hari, namun dengan penuh keyakinan, H. Ayub selalu optimis untuk lahir menjadi sosok pemimpin yang didambakan masyarakat. Selain dikenal dengan kemampuannya dalam mengatur dan menata tatanan pemerintahan di wilayahnya. H. Ayub juga dikenal cukup kreatif. Khususnya, dalam penjaringan aspirasi masyarakat.

Pembuatan kotak pengaduan yang dipancang di halaman kantor lurah menjadi  salah satu karya nyata seorang H. Ayub guna mewujudkan lahirnya era keterbukaan pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat.

Selaku abdi rakyat, H. Ayub mengaku selalu siap menjalankan amanah yang harus disandangnya sebagai seorang pemimpin wilayah. Bahkan pihaknya juga mengaku siap untuk menyumbangkan segenap tenaga dan pikirannya dalam rangka memajukan dan mewujudkan perubahan yang senantiasa di dambakan masyarakat.

Baginya, kemampuan seorang pemimpin untuk membuat masyarakat tersenyum adalah merupakan kebahagiaan tersendiri yang dirasakan H. Ayub selama dirinya dipercayakan untuk memikul amanah rakyat. Kendati hal itu, diakuinya tak terlepas dari peran serta dan kerjasama dari Ketua LPM Kelurahanta’, dengan dukungan segenap lapisan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para Ketua RW/RT serta tokoh pemuda di daerah itu.

Terkait hal tersebut, dalam kesempatan berbincang dengan wartawan H. Ayub tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada segenap jajaran LPM Kelurahanta’ dan para tokoh masyarakat yang selama ini dirasakannya telah cukup banyak memberikan peran sertanya di dalam menyukseskan perputaran roda pemerintahan.(fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Proyek PT. Sisco Sinar Jaya Rusak Sebelum Diserahterimakan

SULSELBAR - Ketimpangan lain juga ditemukan wartawan Patroli Bangsa pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan Desa Cikoang-Puntondo bervolume 4000 meter yang telah menghabiskan anggaran sebesar kurang lebih 3 Milyar Rupiah.

Ironisnya, proyek berkonstruksi aspal hotmix yang alokasi dananya bersumber dari Bank Dunia ini sudah keburu rusak kembali sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar. Beruntung, masa pemeliharaan belum berakhir, sehingga dana perbaikan kerusakan proyek tetap dibebankan sepenuhnya kepada pihak PT. Sisco Sinar Jaya selaku pelaksana pekerjaan.   

Meski demikian, sampai dengan diturunkannya berita ini belum ada titik terang  dari pihak PT. Sisco Jaya kapan proyek tersebut akan dikerjakan kembali. Padahal, kerusakan proyek sudah berlangsung cukup lama.

Pimpro Dinas PU Kabupaten Takalar, Ir. Jafar Aidid, M.Ag yang dikonfirmasi wartawan Perintis Nusanntara di ruang kerjanya belum lama ini mengungkapkan “terkait kerusakan ini, pimpro Dinas PU sudah berulangkali mengingatkan PT. Sisco Sinar Jaya untuk segera memperbaiki segala bentuk kerusakan yang terjadi.

Termasuk didalamnya keretakan pada proyek gorong-gorong dan plat ducker yang masing-masing berada di sta 2800 dan sta 1600 di poros Cikoang-Puntondo. Terlebih lagi masa perawatan proyek baru akan berakhir pada (31/3) mendatang, sebagaimana tercantum pada lembaran kontrak kerja yang ditanda tangani pihak PT. Sisco Sinar Jaya.

Dikatakannya, langkah perbaikan kembali pada proyek tersebut mutlak dilakukan pihak pelaksana proyek sebagai untuk dapat mencairkan 100 persen sisa dana milik perusahaan yang hingga kini masih disimpan oleh pihak pimpro sebagai jaminan tuntasnya pekerjaan, cetusnya.(fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Proyek Pembangunan Turap Senilai 3 M Menyisakan Lubang Menganga

SULSELBAR - Siapa yang tak mengenal penamaan Puntondo “sebuah lokasi konservasi hutan mangrove yang berada di jalur kawasan wisata Tope Jawa, Kabupaten Takalar. Menuju ke lokasi ini pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan pepohonan menghijau di sepanjang pesisir pantai”. 

Saking eloknya, proyek pembangunan turap pemecah ombak berkesan mubassir yang terbuat dari bahan karung plastik berisi pasir lokal di sepanjang bibir pantai Lamankia, Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarombombang pun seakan ikut terbungkus rapi diantara deretan pepohonan menghijau di sepanjang wilayah itu.

Proyek mubassir yang diperkirakan telah menelan anggaran senilai  3 Milyar Rupiah tersebut terbongkar dari kegiatan investagi lapangan yang di lakukan wartawan Perintis Nusantara belum lama ini.

Kegiatan investigasi ini sendiri sengaja digelar, setelah sebelumnya wartawan Perintis Nusantara mencium adanya gelagat yang kurang beres pada pelaksanaan pembangunan turap pemecah ombak berbahan baku karung plastik bersusun empat yang dikerjakan oleh PT. Harfia tersebut.

Kesan mubassir ini kian diperkuat  oleh hasil penelusuran wartawan Perintis Nusantara yang dibuat terperanjak oleh tumpukan tanggul karung plastik sobek, berisi pasir lokal yang tampak mulai  berceceran. Akibatnya, badai gelombang pasang dari arah laut lepas langsung menghantam ke arah bibir pantai lantaran karungnya yang mulai hanyut terbawah arus gelombang laut.

Selain itu, sejumlah pihak juga sangat menyayangkan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan tanggul, yang berjalan asal-asalan dan terkesan merusak kawasan bibir pantai, akibat proses penggalian pasir menggunakan alat berat jenis eskavator sehingga berdampak menyisakan lubang menganga dan tumbangnya  pepohonan di sepanjang pesisir pantai.

Sungguh pun demikian, Ketua LSM Maplih Kabupaten Takalar, Muhammad Faisal, DM yang ditemui wartawan Perintis Nusantara mengungkapkan “pada dasarnya, tujuan pelaksanaan proyek pembangunan turap pemecah ombak di pesisir pantai Lamankia, Kecamatan Mangarabombang dan pesisir pantai Paria Lau, Kecamatan Mappasunggu sudah tepat. Akan tetapi pihaknya tetap menyayangkan pelaksanaan proyek ini yang terkesan sangat mubassir.

Dalam kaitan itu, pihaknya meminta keseriusan aparat penyidik kepolisian dan jajaran Kejaksaan Negeri  Kabupaten Takalar untuk dapat turun tangan langsung ke lokasi guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang dilakukan pihak pelaksana proyek di lapangan.

Hal ini dimaksudkan guna meminimalisir pengucuran anggaran proyek-proyek mubassir yang terjadi di Kabupaten Takalar pada tahun-tahun anggaran yang akan datang.(fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

26 Maret 2010

RSUD Majene Berlakukan Surat Keterangan Tidak Mampu

SULSELBAR - Pemberlakuan surat keterangan tidak mampu dalam pelayanan pengobatan gratis di Kabupaten Majene, Sulsel mulai dirasakan manfaatnya oleh kebanyakan  masyarakat miskin di daerah itu. Menurut aparat Kelurahan Lambung, Kecamatan Banggae Timur, Hj. Khaerani “sampai saat ini pihak kelurahan setempat telah menerbitkan sedikitnya 838 lembar surat keterangan tidak mampu yang rata-rata dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Bahkan,  seperdua dari 838 lembar surat keterangan tidak mampu tersebut saat ini dinyatakan bertumpuk di kantor Kelurahan Lambung. Pasalnya, sejumlah kepala lingkungan terpaksa mengembalikan jatah mereka ke kantor lurah.

Pengembalian ini sendiri kata Khaerani disebabkan oleh banyaknya perpindahan dan kematian penduduk yang tidak terdata secara akurat. Selain juga banyak ditemukan terjadinya pendataan ganda jumlah penduduk di kelurahan Lambung yang mencapai 900 kepala keluarga. (fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Penebangan Hutan Mangrove Menuai Beragam Tanggapan

KEPULAUAN SELAYAR - Kasus penebangan hutan mangrove yang terus berlangsung di kawasan kanal pasar senggol Bua-Bua Barat, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menuai beragam tanggapan, utamanya dari Kepala Seksi Tataruang Kota, Muh. Yunan Krg. Tompobulu yang disambangi Patroli Bangsa di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurutnya, “ditinjau dari segi peruntukannya, lokasi penebangan hutan mangrove yang terletak di bilangan pasar Senggol ini, diakui Yunan merupakan kawasan konservasi pengembangan tanaman bakau yang di atasnya tidak dimungkinkan untuk mendirikan bangunan apa pun, jelas putra asli Kabupaten Je’neponto tersebut.

Dalam kaitan itu, pihaknya sama sekali tidak memiliki hak dan wewenang untuk mencegah dan menghentikan proses penebangan atau penimbunan yang sementara dilaksanakan PT. Nur Ali Mandiri.

Pasalnya, persoalan hutan mangrove merupakan wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga yang layak untuk menentukan berlanjut tidaknya penebangan pohon bakau dimaksud hanya Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Amdal.

Dia sendiri, baru berwenang ketika persoalannya sudah terkait dengan persmasalahan izin bangunan dan bentuk bangunan yang di duga menyalahi ketentuan perizinan berdasarkan garis sempadan. Begitu pula halnya untuk Dinas Kominfo yang wilayah kerjanya hanya terfokus pada persoalan retribusi penggunaan jalan dan pengangkutan.

Tanggapan lain datang dari Kepala Dinas Kelautan & Perikanan, Dr. Marjani Sultan, M.Si yang tampil mendukung aksi perlawanan oleh komunitas pencinta lingkunngan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Saat disambangi di rumah kediamannya di komplek perumahan Pemda Marjani malah menitipkan salam hangat dan pesan agar komunitas pencinta lingkungan hidup tidak pantang menyerah dalam menentang persoalan penebangan hutan mangrove oleh oknum kontraktor tidak ramah lingkungan itu.

Terkait permasalahan kepemilikan tanah, Marjani mengungkapkan UUD 1945 sudah jelas-jelas menggariskan, tanah, air, bumi dan segala isinya dikuasai sepenuhnya oleh negara. Dan tak seorang pun warga yang berhak mengklaim daerah pesisir sebagai tanah pribadinya, cetus Mantan Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar itu.(Fadly Syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Bupati Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Johar

 

Bupati Karawang saat penandatanganan kerjasama

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang dan PT. Senjaya Rezeki Mas akan bekerjasama untuk membangun Pasar Johar Karawang menjadi sebuah pasar yang modern, bersih, nyaman, dan aman. Upaya tersebut diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (PKS) Investasi Pembangunan Pasar Johar Karawang oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dan Direktur PT. Senjaya Rezeki Mas, Anang Sukiman di Halaman Kantor Jamsostek Karawang, Senin (3/2).

Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, masyarakat saat ini sudah semakin maju dan modern serta memiliki kebutuhan yang berbeda. Salah satunya adalah kebutuhan akan keberadaan pasar yang bersih dan nyaman. Sementara kondisi pasar-pasar tradisional yang ada saat ini sangat tidak nyaman dan terkesan kumuh. “Hal ini menyebabkan pasar tradisional kalah bersaing,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, Pemerintah Daerah sendiri tidak memiliki cukup dana untuk membangun dan merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada. Untuk itu, sebagaimana teori ilmu pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah mengajak sektor swasta dan para pedagang untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Pasar Johar. “Pembangunan pasar ini bukti bahwa tiga komponen dasar pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Karawang harmonis,” jelasnya.

Bupati melanjutkan, bila hubungan harmonis ini dapat dipertahankan, maka Kabupaten Karawang ke depan akan semakin lebih baik, dari pada masa-masa sebelumnya. Untuk itu, Bupati secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait dalam terlaksananya proses pembangunan pasar, khususnya para pedagang, investor, dan tokoh masyarakat. “Berkat peran serta mereka semua bisa bersatu,” imbuhnya.

Bupati menambahkan, proses pembangunan Pasar Johar ini merupakan proses yang sangat kompleks. Untuk itu, Bupati berharap kepada semua pihak terkait untuk terus saling berkoordinasi, sehingga proses pembangunan pasar dapat terus berjalan. “Permasalahan yang ada hendaknya selalu dimusyawarahkan, sehingga tidak terulang kejadian sebagaimana di Pasar Rengasdengklok yang macet hingga saat ini,” pesannya.

 

Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Karawang, Aa Nugraha menjelaskan bahwa kegiatan hari ini merupakan proses administrasi akhir dalam pembangunan Pasar Johar, setelah sebelumnya melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya adalah proses lelang terbuka yang diikuti oleh 7 calon investor. “Dimana hasilnya PT. Senjaya Rezeki Mas ditetapkan sebagai mitra kerjasama pembangunan pasar Johar,” ujarnya.

Aa Nugraha menambahkan, kondisi Pasar Johar saat ini memiliki sebanyak 520 kios dan lapak. Dalam pengembangannya, Pasar Johar akan dibangun dengan kapasitas 1.450 unit kios dan lapas, serta 27 unit kios beras grosir, serta bangunan non komersial seperti UPTD Pasar, mushola, toilet, dan fire hydrant. Bertambahnya jumlah kios ini merupakan solusi penempatan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang berada disekitar pasar. “Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasar Johar sebelum dibangun adalah sebesar Rp. 270 juta per tahun, dan setelah dibangun ditargetkan dapat mencapai Rp.775 juta per tahun,” imbuhnya.

Aa Nugraha juga menambahkan, untuk menjamin terbangunnya pasar tersebut, sebelum proses pembangunan pihak investor diharuskan memberikan jaminan sebesar 5 persen. Selain itu, jaminan proses kredit kios para pedagang kepada bank akan dibebankan kepada pihak investor dengan menyimpankan dana sebesar 20 persen. “Jika ada pedagang macet, maka dana investor tersebut akan ditarik sehingga pedagang lebih nyaman dan tidak memiliki resiko,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT. Senjaya Rezeki Mas, Anang Sukiman mengatakan  bahwa setelah dibangun, Pasar Johar akan menjadi pasar tradisional yang memiliki nuansa modern sehingga memiliki daya saing tinggi dengan pasar swalayan maupun supermarket di sekitarnya. “Diharapkan proses pembangunan dapat berjalan segera, dan proses pembangunan tersebut akan memakan waktu selama 1,5 tahun,” tambahnya.( A.Jun/ E.Askam )

[+/-] Selengkapnya...

Perbaiki Program DAK, Bappenas Contoh Karawang


KARAWANG  - Sebagai salah satu upaya memperbaiki dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK), Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjuk Kabupaten Karawang sebagai contoh untuk melihat sejauhmana pelaksanaan program DAK. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Direktur Otonomi Daerah (Otda) Bappenas, Dr. Himawan Hariyoga tersebut disambut langsung oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar di Gedung Singaperbangsa Lt. III Pemda Karawang, Rabu (3/3).

Direktur Otda Bappenas, Himawan Hariyoga dalam kesempatan tersebut mengatakan, DAK merupakan salah satu instrumen pendanaan pembangunan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemberian DAK telah berlangsung sejak tahun dan 2003, dan jumlahnya akan terus berkembang ke depan. “Untuk itu diperlukan sistem pendukung yang memadai, termasuk dalam monitoring dan evaluasi (monev) DAK,” ujarnya.

Himawan melanjutkan, pihaknya tidak akan membangun sistem dari awal, melainkan akan memperbaiki sistem-sistem yang telah ada, termasuk sistem monev. Kendala yang ada adalah bahwa sistem yang ada saat ini sudah terlalu kompleks, dan sulit untuk mengurai benang kusut permasalahan, salah satunya data yang amburadul dan tidak akurat. “Sebagai contoh, untuk data gedung sekolah yang rusak kita memiliki 3 sumber data, tetapi data tersebut tidak ada yang sama,” jelasnya.

Sistem monev yang ada, lanjut Himawan, akan diperbaiki. Selama ini proses monitoring dan evaluasi hanya fokus pada data realisasi fisik dan pendanaan, dan belum sampai aspek teknis. Kelemahan lainnya adalah monev yang ada masih bersifat sektoral di masing-masing dinas instansi yang seringkali merepotkan daerah dan tidak dapat terkontrol dengan baik. “Pemerintah Provinsi pun tidak dilibatkan serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pelaksanaan belum diatur secara jelas,” imbuhnya.

Himawan menambahkan, permasalahan-permasalahan tersebut tengah diperbaiki, dimana salah satu upayanya adalah dengan mengunjungi Karawang yang terbukti berhasil menyelenggarakan DAK dengan baik. Sebagaimana pandangan bapak Bupati Dadang S. Muchtar, para pakar dan Bappenas menilai bahwa distribusi DAK saat ini masih bersifat simetris, dimana DAK didistribusikan secara merata ke masing-masing daerah. “Seharusnya dilihat secara asimetris sesuai kesiapan dan kesanggupan daerah,” tambahnya.

 Sementara itu Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut berharap agar mekanisme pemberian DAK dapat diatur dengan lebih baik. Sehingga jangan sampai ada Kabupaten/Kota yang telah berhasil melaksanakan DAK dengan baik malah dikurangi alokasi DAK pada tahun berikutnya karena telah dianggap mampu. “Hal ini pernah terjadi di Karawang dimana DAK untuk pembangunan gedung SD dikurangi, karena Pemerintah Kabupaten Karawang telah berhasil membangun ratusan gedung sekolah dengan menggunakan dana APBD yang lebih besar dari DAK,” imbuhnya.

Bupati Dadang S. Muchtar sendiri menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Bappenas untuk memperbaiki program DAK dengan menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu tempat contoh dan perbandingan adalah hal yang sangat tepat. “Mudah-mudahan peninjauan ke Kabupaten Krawang dapat memberikan input yang benar dan objektif bagi Bappenas untuk memperbaiki program DAK,” tambahnya.(A.Jun/Kusnadi )

[+/-] Selengkapnya...

Kades Jati Mulya H.Upan Diduga Selewengkan Beras Raskin

KARAWANG- Perda Kab.Karawang No.3 Tahun 2009 Tanggal 2 Fabruari 2009 Tentang petunjuk Teksnis pelaksanan program beras untuk keluarga miskin ( RASKIN )di KAb.Karawang.BErdasarkan Surat KEputusan Bupati Karawang No.501/Kep 212-Huk/2009Tanggal 19 FEbruari 2009tentang jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat ( RTS-PM ).Dan alokasi pagu program beras untuk Keluarga miskin ( RASKIN )

Berdasarkan keputusan tersebut dalam rangka menunjang tertib atura dan tertib admistrasi serta upaya pelaksanan program beras miskin ( RASKIN ),Ternyata masih ada desa yang tidak memenuhi peraturan keputusan yang ada seperti desa Jati Mulya Kades (H.upan )Kec.PEDES Kab.Karawangbelum lama ini desa tersebut mendafarkan beras miskin (raskin), Namun Pelaksanaan PEMNDA perwakilan dusun           ( KADUS ) Sebanyak 30 Karung x 15=4,50 Kg.

Seperti Keterangan Kades Jati Mulya ( H.UPAN ), kepada Patroli Bangsa waktu Di konfirmasi di rumah kediaman.22/2 Menjelaskan pembagian beras miskin ( RASKIN ),Yang di alihkan ke KADUS sebanyak 30 karung tersebut telah di bagikan kepada YATIM PIATU sebanyak 180 Orang.Namun program tersebut menurut Kades Upan Tidak musyawarah terlebih dahulu kepada pihak BPD.Dan beberapa tokoh warga masyarakat miskin tandasnya.

Yang lebih parahnya lagi di saat Patroli Bangsa konfirmasi meminta tunjukan surat berita acara pengalihan beras raskin yang di bagikan kepada yatim piatu dan juga tidak di ketahui pihak BPD dan    tokoh masyarak miskin, Kades H.UPAN tidak bias menunjukan ( TIDAK DI BUATKAN ),Bahkan komentar  dari beberapa warga yang kebetulan tidak mau di sebutkan namanya kepada media PATROLI BANGSA mengungkapkanpengambilan sikap dan keputusan Kades H. UPAN menurutnya sangat kecewa dengan dasar tidak musyawarah lebih dulu kepada warga masyarakat terutama kepada masyarakat miskin.

Kepada badan Inspektorat Kab,Karawang,Bupati Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang Di harap menindak tegas Kades Jati Mulya H.UPAN bertanggung jawab apa yang telah di perbuatnya.( must/a.jun )

[+/-] Selengkapnya...

25 Maret 2010

Tak Punya Pilihan Lain Warga BTP Buang Sampah Di Areal Persawahan

      SULSELBAR - Masih relatif sangat minimnya armada pengangkut sampah yang di standby kan Dinas Kebersihan di Kecamatan Tamalanrea, akhir-akhir ini mulai berdampak menyulitkan masyarakat BTP untuk membuang sampah.

Akibatnya, sampah mulai tampak berserakan di sejumlah titik di kompleks perumahan padat penduduk ini. Bahkan warga setempat, terkesan tidak lagi punya pilihan lain, kecuali harus membuang sampah di sekitar areal persawahan terdekat dari rumah mereka.

Meski saat akan membuang sampah, sejumlah warga mengaku harus rela menyeberangi drainase untuk menghindari sampah buangan mereka jatuh berserakan dan mengotori kawasan drainase di sekitar lokasi pembuangan sampaH.

Dalam kaitan itu, warga BTP meminta adanya perhatian serius dari Pemerintah Kota Makassar terkait penanganan kebersihan di kompleks Bumi Tamalanrea Permai. Selain itu, mereka juga menuntut segera dibenahinya drainase yang selama musim penghujan ini kerap menjadi pemicu terjadinya rendaman banjir dan rusaknya sejumlah ruas jalan di kompleks BTP.

Sepertihalnya hasil pantauan wartawan Pedoman di depan SLTP Negeri 30 Makassar yang kondisi kerusakan jalannya terpantau sangat parah, bila dibandingkan dengan ruas-ruas jalan lain di kompleks tersebut.(fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Terkait Kontroversi Penebangan Hutan Mangrove, Hj. Nur Syamsina Aroeppala Angkat Bicara

SULSELBAR - Masih terkait dengan kontroversi penebangan hutan mangrove di lingkungan Bua-bua Barat, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng oleh CV. Nur Ali Mandiri, Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Romlah dalam pernyataannya membantah keras akan adanya rencana proyek lanjutan di sekitar lokasi proyek pembangunan jembatan Bua-bua tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Nur Syamsina Aroeppala saat dikonfirmasi via telefon selularnya mengungkapkan, “pimpinan CV. Nur Ali Mandiri tidak melebihi seorang kontraktor yang tidak memahami arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bahkan dengan blab-blabkan Nur Syamsina menuding H. Ali Gandong sebagai kontraktor arogan yang tidak tahu menghargai hak-hak rakyat serta tidak paham akan kewajibannya sebagai warga negara di dalam melestarikan lingkungan hidup.

Dalam kaitan itu, Ina mengharapkan, “kiranya pemkab Kepulauan Selayar bisa segera menuntaskan pokok permasalahan ini dengan mengamankan lokasi hutan mangrove yang belakangan di clam H. Ali Gandong sebagai tanah pribadinya”.

Satu-satunya jalan untuk bisa tetap melestarikan hutan mangrove yang masih tersisa, kata Ina, adalah dengan cara Pemkab Selayar harus mengambil tindakan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk mengambil alih kepemilikan tanah bersangkutan melalui transaksi jual beli antara pemerintah dengan H. Ali Gandong selaku pemilik tanah, itu bila memang tanah tersebut bukan tenah negara atau pemerintah.

Diakhir perbincangan dengan wartawan, Ina juga sempat menitipkan pesan berbunyi “adik-adik dari Komunitas Pencinta Lingkungan Hidup, tetap semangat, lanjutkan perjuangan kalian, kalau perlu kawal persoalan ini sampai ke meja Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di Jakarta”, pintanya.

Terakhir, Kepala Dinas Kesenian, Budaya & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. Ma’ruf Tato yang juga turut dikonfirmasi via Short Massage Service (SMS,red) dalam pernyataannya melontarkan “itu urusan kantor lingkungan hidup, dinas kehutanan, dinas pekerjaan umum dan dinas tata ruang. Jadi saya tidak berhak berkomentar bos….,”kilahnya sembari mencuci tangan. (fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Kekhawatiran Warga Akhirnya Jadi Kenyataan

SULSELBAR - Kekhawatiran sejumlah tokoh masyarakat akan terjadinya banjir bandang pasca penebangan hutan mangrove di Delta Bua-Bua, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar akhirnya menjadi kenyataan.

Peristiwa banjir bandang ini terjadi setelah hujan lebat sempat mengguyur Kabupaten Kepulauan Selayar dalam beberapa hari terakhir. Keterangan sejumlah narasumber yang sempat dikonfirmasi via telefon selular menyebutkan “dari dugaan sementara, banjir dipicu oleh luapan sejumlah anak sungai yang tak kuat membendung kekuatan air dari kawasan perbukitan, dan tidak dapat mengalir optimal pasca penimbunan Kanal Bua-Bua oleh CV. Nur Ali Mandiri”.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat bernama, H. Muhammad Saleh “peristiwa banjir bandang serupa pernah terjadi pada era pemerintahan Baso Karaeng yang kala itu menjabat Camat Benteng.

Bahkan, rendaman banjir yang memungkinkan warga untuk menggunakan perahu tersebut sempat menggenangi Perumahan Kodim 1415 Selayar. Padahal, saat itu Kanal Bua-Bua belum tertimbun seperti saat ini.

Sehingga sejak awal penebangan hutan bakau dan penimbunan kanal tersebut, pria paruh baya ini sudah memastikan akan terjadinya banjir bandang bila aktivitas penimbunan tidak segera dihentikan.

Namun, hal itu dibantah oleh Muhammad Nasir, warga Jl. Syafruddin yang dalam pernyataannya mengungkapkan “pihaknya sepakat dengan aktivitas penimbunan yang dilakukan CV. Nur Ali Mandiri untuk menghilangkan bau tidak sedap yang berasal dari kawasan kanal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama dia juga menambahkan “pihaknya telah mengikat kesepakatan dengan Direktur CV. Nur Ali Mandiri, H. Ali Gandong bahwa pihak pelaksana pekerjaan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membangun drainase pembuangan air, guna mengantisipasi terjadinya peristiwa banjir”.

Sayang sekali belum lagi cita-cita itu terlaksana, lokasi pembangunan dengan sejuta spekulasi, seperti pembangunan ruas jalan dua jalur, pembangunan Cottage, pembangunan taman bermain anak, pembangunan kanal, pembangunan hotel sampai rencana pembangunan kolam air asin tersebut pun keburu terendam banjir.

Keterangan yang dihimpun wartawan di TKP menyebutkan “banjir yang sempat menghanyutkan tangga salah satu rumah warga masyarakat Kompleks Senggol ini mencapai ketinggian setinggi leher orang dewasa”. Tidak ada korban jiwa dalam insident banjir tersebut, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Ironisnya, H. Ali Gandong malah sempat tertawa dalam sebuah pesta perjamuan yang dihadirinya di kawasan Matalalang, Kecamatan Bontoharu sekembalinya ia dari lokasi banjir. Sebagaimana ungkapan yang dikutip wartawan SKU Patroli Bangsa melalui media jejaring sosial Facebook.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, H. Syahrir Wahab, MM yang awalnya bersikap dingin menanggapi laporan penebangan hutan mangrove pada medio bulan Januari lalu, untuk pertamakalinya muncul di kawasan Delta Bua-Bua yang disambut tanda tanya berbunyi “Cari apaki Pak Bupati????.

Tanggapan lain masing-masing menghendaki agar Bupati Selayar segera mundur dari jabatannya karena dinilai hanya bisa membuat rakyat Selayar terluka, dan mendesak agar H. Ali Gandong segera diusir dari daratan Selayar dalam rentang waktu 1 X 24 jam.

Pada bagian lain, masyarakat juga menuntut Camat Benteng, Lurah Benteng Utara dan Tokoh Alim Ulama yang menyetujui penimbunan Delta Bua-Bua, untuk ikut bertanggungjawab secara moral pada tragedi banjir hari minggu pagi. Terakhir, mereka meminta pelaku penebangan dan penimbunan Delta Bua-Bua bisa diberi ganjaran hukuman yang setimpal. (tim)

[+/-] Selengkapnya...

Aliansi Pemerhati Delta Bua-Bua Desak DPP PBR Pecat H. Ali Gandong

SULSELBAR - Menyikapi kasus pembabatan hutan mangrove yang berlokasi di Delta Bua-Bua, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar oleh pimpinan CV. Nur Ali, Mandiri yang sekaligus merupakan Mantan Pengurus Partai Bintang Reformasi Kab. Selayar itu, salah seorang Pemerhati Lingkungan dari lembaga Aliansi Pemerhati Delta Bua-Bua yang enggan disebutkan namanya “meminta ketegasan Ketua Umum DPP dan DPW PBR Sulawesi-Selatan untuk dapat segera mengadakan peninjauan ulang terhadap penetapan H. Ali Gandong sebagai Pengurus DPC PBR Selayar”.
Pasalnya, tindakan penebangan hutan mangrove yang telah berdampak mengakibatkan rusaknya Puluhan unit pemukiman warga di kompleks Pasar Senggol tersebut kedepan dikhawatirkan akan dapat menciderai citra dan nama baik Partai Bintang Reformasi di daratan Selayar.
Selain itu, menanggapi dinginnya sikap anggota DPRD setempat dalam penanganan kasus penebangan hutan mangrove yang sudah berusia kurang lebih setengah abad tersebut, dia juga sangat menyayangkan sikap para wakil rakyat di daratan Bumi Tanadoang yang terkesan mandul dalam menuntaskan sebuah persoalan yang berkaitan langsung dengan perampasan hak-hak rakyat.
Meski demikian, pihaknya menganggap hal itu sebagai suatu kewajaran, lantaran hampir seperdua anggota DPRD Selayar adalah keluarga besar H. Ali Gandong yang terpilih melalui Partai Bintang Reformasi dan DPC PDIP.
Dalam kaitan itu, dia menambahkan agar kiranya masing-masing pengurus DPP dan DPW kedua partai bersangkutan dapat segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki adanya dugaan persokongkolan antara anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Bintang Reformasi dalam kegiatan pengrusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlangsung pada medio bulan Januari 2010 kemarin.
Bilamana terbukti adanya indikasi persekongkolan, sebaiknya para oknum anggota DPRD bersangkutan segera ditindak tegas dengan mencabut status keanggotaannya di lembaga wakil rakyat yang terhormat, jelas narasumber Pedoman di Kabupaten Kepulauan Selayar. (tim)

[+/-] Selengkapnya...

Penebangan Hutan Mangrove Picu Kerusakan Puluhan Rumah Warga

SULSELBAR - Penebangan hutan mangrove yang sudah berusia setengah abad di Lingkungan Bua-bua Barat, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar oleh CV. Nur Ali Mandiri mulai menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat.
Keresahan warga diakibatkan oleh mulai timbulnya sejumlah bencana pasca pemusnahan hutan mangrove yang selama ini menjadi pelindung dan penahan dampak abrasi pantai. Bencana tersebut diantaranya, berupa rendaman luapan drainase yang tidak lagi dapat mengalir optimal yang juga menyebabkan terjadinya longsor pada sejumlah bagian drainase di sepanjang ruas Pasar Senggol dan Jl. Veteran Utara.
Selain itu, bencana angin puting beliung di daerah ini juga telah mengakibatkan terjadinya kerusakan puluhan unit pemukiman warga di kompleks Pasar Senggol. Akibatnya, warga pun harus merelakan bagian dalam rumahnya basah diguyur hujan deras.
Bahkan, angin kencang yang bertiup kian dasyat pasca penebangan hutan mangrove tersebut juga sempat mengakibatkan ambruknya baliho balon bupati dari Partai Golkar, H. Ince Langke. IA, S.Pd yang terpasang di ruas Jl. Veteran Utara, Benteng Selayar.
Kondisi tak jauh berbeda juga menimpa papan nama Kantor Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpantau terpelanting ke tanah beberapa saat setelah angin kencang mereda.
Belum lama ini, sedikitnya 13 kepala keluarga di Kompleks Pasar Senggol yang rumahnya rusak pasca penebangan hutan mangrove di Delta Bua-Bua, resmi mengadukan perihal kerusakan rumah mereka ke posko tim pencari fakta skandal penebangan hutan mangrove.
Dalam pengaduannya, warga bahkan berkenan membubuhkan tanda tangan basah sebagai bukti pembenaran atas kerusakan rumah mereka yang dihantam angin putting beliung pasca penebangan hutan mangrove seluas satu hektar tersebut. (fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

Walhi Sulsel Sampaikan Gugatan Ke Polda Sulselbar Terkait Tindak Hutan Mangrove Delta Bua-bua

SULSELBAL - Setelah sebelumnya, kelompok Aliansi Pemerhati Delta Bua-Bua, Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Walhi Sulsel berhasil mengadakan rekonsolidasi terkait perkembangan kasus serta komitmen untuk mengawal persoalan penebangan hutan mangrove yang terjadi di Bumi Tanadoang Selayar beberapa waktu lalu.
Tanggal 15 February 2010 kemarin, Kementrian LH Reg. SUMAPAPUA secara resmi bersurat kepada Gubernur Sul-sel Perihal Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pengrusakan Hutan Mangrove Delta Bua-Bua Kep. Selayar yang juga ditembuskan ke Bupati Kep. Selayar dan Aktivis Aliansi Pemerhati Delta Bua-bua.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Wahana Pemerhati Lingkungan (Walhi, Sulseel), Riski Anggriana Arimbi dalam pernyataannya dihadapan aktivis Aliansi Pemerhati Delta Bua-bua belum lama ini.
Dikatakannya, Walhi Sulsel juga telah berhasil merampungkan dokumen laporannya Ke Polda Sulselbar. Laporan tersebut rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Pengurus Walhi didampingi LBH Sulsel kepada penyidik Polda dalam waktu dekat.(fadly syarif)

[+/-] Selengkapnya...

24 Maret 2010

IS Buat Pernyataan Kontroversial Diduga Dulu Kerap Lakukan Praktek Aborsi

BANDUNG - Maraknya kasus aborsi yang belakangan santer dibahas oleh para praktisi kembali menimbulkan fenomena. Hal itu sebagaimana penelusuran PB, belakangan didapati dari perilaku seorang Bidan yang bekerja di salah satu Rumah Sakit didaerah Tasikmalaya berinisial IS. Sebagaimana hasil penelusuran PB, beberapa saat yang lalu IS didapti telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa IS sudah tidak pernah lagi melakukan malpraktek berupa kegiatan aborsi, dan berjanji tidak akan melakukan lagi karena sangat takut terhadap hukum. Hal itu kemudian membuat gerah banyak pihak yang mengetahui masalah tersebut.

“Berarti kalau dia sampai berani membuat pernyataan seperti itu, sesungguhnya dia telah pernah melakukan praktek aborsi tersebut. Hal itu harus diusut tuntas.” Tegas Deky David K, Ketua Umum LSM Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).

Ketika PB mencoba melakukan konfirmasi via ponsel, ternyata Is sangat sulit untuk dimintai keterangan dan untuk ditemui, sampai dengan surat  permohonan untuk melakukan konfirmasi yang dikirimkan juga tidak mendapat respons.

Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih tetap memantau kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh IS tersebut, dan mencaritahu permasalahan yang sebenarnya. (tim)

[+/-] Selengkapnya...

KBB Mendapat Prestasi ke – 4 Dalam PORDA IX Jabar 2010

BANDUNG - Target 5 besar Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam Porda IX Jabar 2010 tahun ini rupanya sudah diambang mata. Pasalnya, hasil babak kualifikasi atlet Porda KBB cukup memuaskandengan menempati posisi ke – 4 setelah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan 1 peringkat diatas Kabupaten Bandung yang menduduki posisi ke – 5.

Dengan menduduki posisi ke – 4 ini, raihan emas KBB sendiri mencapai 30 emas, 24 perak dan 38 perunggu. “Sebenarnya kita menargetkan 35 medali emas, namun demikian, posisi ke – 4 ini harus dipertahankan dan raihan medali emas harus diperbanyak.” ujar Ketua KONI KBB, Erni Rusyani Natasaputra baru-baru ini.

Masih menurut Erni, untuk atlet Porda yang meraih medali emas akan diberikan insentif khusus (insus). Khusus untuk atlet yang meraih medali emas dalam BK baru-baru ini tentu diberikan insus dengan tujuan agar para atlet terpacu untuk meningkatkan prestasi

“Erni menambahkan, bukan hanya bagi atlet yang meraih medali emas dalam BK saja yang akan mendapatkan insentif khusus tersebut, pada pasca pelaksanaan Porda nanti juga akan diberikan lagi reward lainnya kepada para atlet.” Jelasnya.

Ditanya apakah puas dengan capaian BK Porda tersebut, Erni menilai bahwa raihan emas dalam BK ini cukup memuaskan dan patut disyukuri.

Selain itu juga, Erni mengutarakan bahwa sarana penunjang untuk atlet KBB dalam ajang Porda nanti sudah terpenuhi. Seperti pada akhir tahun 2009 yang lalu, kita sudah memberikan tambahan sarana penunjang bagi para atlet KBB untuk terus berlatih walaupun mungkin belum mencapai maksimal, namun kita sudah memenuhinya.

Disinggung persiapan venue lima  cabang olahraga (cabor) Porda yang dipercayakan KBB menjadi tuan rumah, Erni mengatakan, pembangunan sarana 5 cabor itu berjalan serentak. Seperti, Venue Gantole, Paralayang, Berkuda, Ski Air dan cabor bersepeda pembangunannya maupun perbaikan 5 Venue tersebut berjalan dengan baik dan kesemuanya ini berjalan serentak.” paparnya.

Ditanya total atlet KBB dalam BK Porda waktu lalu, Erni menjelaskan, jumlah atlet mencapai 268 atlet dengan 64 pelatih serta 37 cabor diikuti KBB. Sementara cabor yang tidak lolos BK kemarin adalah Bali Indoor Bridge, Sepaktakraw dan Sepakbola.” Jelas Ketua KONI KBB, Erni Rusyani Natasaputra(idris)

[+/-] Selengkapnya...

Kontroversi Penebangan Hutan Mangrove Terus Berlanjut Pelaku Penebangan Mengaku Siap Bayar Polisi

  
   

SULSELBAR - Aksi unjuk rasa yang digelar Komunitas Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar, FKP UNHAS, Walhi, IMM, Klorofil Park dan HPMKS di halaman Kantor Kementerian Negara Lingkungan hidup SUMAPAPUA, Sulsel, kaitannya dengan aksi penebangan hutan Mangrove di Kabupaten Kepulauan Selayar beberapa waktu lalu, akhirnya membuahkan tanggapan dari pihak pelaku penebangan yang didalangi H. Ali Gandong dalam kapabilitasnya sebagai Pimpinan CV. Nur Ali Mandiri.

Dalam pernyataannya dihadapan masyarakat Delta Bua-Bua, Ali Gandong dengan tegas melontarkan “Jangankan membayar Kapolres Kepulauan Selayar, membayar jajaran Polda Sulselbar pun pihaknya tetap merasa sanggup, sepanjang kegiatan penebangan hutan mangrove yang telah dilakukan pihaknya di dua lokasi berbeda di daratan Kabupaten Selayar, masing-masing di pesisir pantai Bonehalang Selatan dan Delta Bua-Bua bisa mendapatakan legitimasi hukum”.

Berhadapan dengan petugas saja saya sanggup. Apa lagi, bila hanya akan berhadapan dengan kelompok Mahasiswa, cetus Ali Gandong dengan nada menantang.

Sementara itu, informasi lain yang berhasil dihimpun wartawan di lapangan menyebutkan “Pengemudi eskavator yang bertindak selaku eksekutor dalam rangkaian kegiatan penebangan hutan mangrove di Delta Bua-bua belum lama ini, mengalami kecelakaan akibat mengemudikan motor dalam kondisi mabuk. Hingga akhirnya pelaku harus mendapat delapan jahitan pada bagian kepala.

Bahkan Sang pengemudi eskavator tak kenal ramah lingkungan ini terpaksa dijahit tanpa melalui proses bius terlebih dahulu. Pasalnya, tim medis RSUD Kepulauan Selayar tidak dapat memberikan tindakan medis secara optimal mengingat darah pada luka sang eksekutor berdarah dingin itu, masih mengandung kadar alkhol yang cukup tinggi. Akibanya, dia pun harus rela meringis kesakitan saat menjalani proses perawatan di RSUD setempat.

Terkait perkembangan kasus ini, informasi akhir menyebutkan “kawasan Delta Bua-Bua kini telah kembali ke tangan negara, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai kawasan konservasi hutan mangrove. Titik terang penuntasan kasus ini mulai tampak saat aparat tim penyidik Kementrian Lingkungan Hidup yang didampingi jajaran TNI-AL. tiba di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengadakan penyidikan dan olah TKP di seputaran Delta Bua-Bua. Kegiatan ini sendiri dimulai pada (10 s/d 11-03) sekitar Pukul 20.00 WITA”.

Usai mengadakan olah TKP dan penyidikan di lokasi kejadian, kapal perang TNI-AL yang ditumpangi tim penyidik KLH langsung lego jangkar dan bertolak meninggalkan Pelabuhan Rauf Rahman Benteng Selayar menuju Makassar. (Tim Aliansi Pemerhati Delta Bua-Bua/red)


[+/-] Selengkapnya...

23 Maret 2010

Ribuan Massa Memadati Deklarasi HBA – Fachrori

JAMBI -  Pasangan Cagub dan Cawagub Jambi Periode 2010 – 2015 H. Hasan Basri Agus (HBA) dan Fachrori Umar mencatat tonggak sejarah baru di Pilkada Jambi 2010 ini.

Banyak pasangan Calon Gubernur Jambi, yang belum menyatakan sikap untuk Wakil Gubernur, baru pertama HBA dan Fachrori diadakan Deklarasi di GOR Kota Jambi. Dan pasangan ini yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jambi. Fenomena memperlihatkan bahwa pangan yang diusung 5 Partai Politik.  PPD ini lebih siap dan lebih maju selangkah dari kandidat yang lainnya.

Cawagub HBA yang terbukti sukses membawa perubahan Kabupaten Sarolangun emas yang telah dipimpinnya. H. Hasan Basri Agus (HBA) menuju perubahan mengantarkan Jambi Emas 2015. Seandainya masyarakat Jambi mempercayai HBA dan Fachrori menjadi Gubernur Jambi. Dalam visi dan misi HBA akan menghidupkan ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera.

Hasan Basri Agus menambahkan bahwa permasalahan mendasar saat ini adalah masalah infrastruktur jalan, listrik dan pelabuhan ekspor – impor, irigasi dan air bersih, kata Agus.

Sabar (45) warga Kecamatan Kota Baru Kota Jambi mengatakan untuk pasangan H. Hasan Basri Agus (HBA) – Fachrori Umar, warga masyarakat Kota Jambi mendukung pasangan ini sekitar 85%. Soalnya tahun 1999 – 2004 H. Hasan Basri Agus (HBA) sempat menjadi Sekda Kota Jambi, banyak program-program.

Pemerintahan Kota Jambi berjalan dengan baik dan masyarakat Kota Jambi saat itu merasa aman, nyaman dan tentram. Baik permasalahan yang terjadi pedagang kaki lima maupun masalah listrik PDAM dan harga sembako, semua dapat teratasi dengan baik. Sabar menambahkan, saat Hasan Basri Agus menjadi Sekda Kota Jambi tidak ada mobil truk masuk kota, keadaan infrastruktur jalan Kota Jambi baik, otomatis ekonomi warga masyarakat membaik. Bahkan di kantor pintu ruangan Sekda Kota Jambi tidak pernah tertutup dari jam kerja sampai usai jam kerja, masyarakat Kota Jambi kapan saja hendak menghadap atau menyampaikan permasalahan Setda Kota Jambi selalu menunggu. Nama Hasan Basri Agus (HBA) tidak asing lagi di hati masyarakat Kota Jambi. Sabar menambahkan PR H. Hasan Basri Agus (HBA) mengenai infrastruktur jalan baik provinsi, kota, kabupaten dan mobil truk, jangan diberi izin masuk Kota Jambi kata Sabar. (NST)

[+/-] Selengkapnya...

MAULID NABI MTQ KE-10 KABUPATEN MUARO JAMBI


KABUPATEN MUARO JAMBI - Dinas Pendidikan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adakan peringatan Maulid Nabi 1943 H di SMA Titian Teras Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 700 orang guru hadir di Ruangan Aula SMA Titian Teras. Dalam kata sambutan Kadis Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Imbang Jaya, mengatakan bersyukur dan berterima kasih kepada Kadis Dinas Cabang Jambi Luar Kota Sambawi telah menjadi tuan rumah dalam acara peringatan Maulid Nabi 1943 H dan dihadiri seluruh Kepala Sekolah dan Guru Se Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam suasana hening dan hikmat.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Bupati H. Burhanuddin Mahir, SH menyampaikan peringatan Maulid Nabi 1943 H ini marilah kita ambil hikmahnya. Bagaimana saat ini perjuangan Nabi Muhammad SAW yang tak terhingga nilai perjuangannya yang patut kita suri tauladani. Bupati Mahir menambahkan saat ini sedang dibangun Perumahan Guru di daerah terpencil khususnya untuk guru yang mengajar di daerah terpencil Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muaro Jambi mengutamakan guru, bahkan juga guru-guru yang mengajar di pesantren akan diperhatikan. Bupati Mahir sudah menginstruksikan kepala dinas untuk memperhatikan guru-guru yang mengajar di pesantren. Bupati Mahir menambahkan uang tunjangan non profesi dan uang lauk pauk guru yang tahun kemarin belum dibayarkan akan dirapel tahun ini. Mahir menambahkan pejabat bisa menjadi pejabat karena guru, saya bisa menjadi Bupati karena guru. Sudah sepantasnyalah nasib guru diperjuangkan. Guru itu pejuang tanpa balas jasa, kata Mahir.

Kadis Dinas Pendidikan Cabang Jambi Luar Kota Sambawi, mengatakan kepada media ini sekitar 700 orang kepala sekolah dan guru hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi 1943 H. Semua guru yang hadir Se Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ini, kata Sambawi. Yeni guru SD Jambi Luar Kota mengatakan uang tunjangan non profesi dan uang lauk pauk yang akan dirapel tahun ini Yeni sangat berharap yang mana anak saya nantinya akan mengikuti tahun ajaran baru, perlu biaya, yah harapan kita semoga cepat terealisasilah.

Usai acara Maulid Nabi 1943 H, Bupati beserta rombongan menuju MTQ Ke-10 Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Kabupaten Muaro Jambi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, rombongan disambut Camat, Kades dan unsur Muspida lainnya.

Dalam kata sambutannya, Bupati H. Burhanuddin Mahir, SH mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpe Kabupaten Muaro Jambi yang telah menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan MTQ Ke-10 ini, Bupati Mahir menambahkan tujuan MTQ ini untuk menjaring qori dan qoriah yang berkualitas di Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun pemenang MTQ di tingkat Kabupaten ini untuk mewakili Kabupaten ke Tingkat Provinsi, karena Kabupaten Muaro Jambi sendiri mampu mengutus qori-qoriahnya yang terbaik menjadi Juara Umum Tingkat Provinsi. Dan kita tidak boleh mengambil qori-qoriah dari daerah lain. Jauh-jauh hari Kabupaten Muaro Jambi sudah mempersiapkan qori-qoriah yang terbaik, peluang Juara Umum Kabupaten Muaro Jambi sangat besar, kata Bupati Mahir. (NST).

[+/-] Selengkapnya...

22 Maret 2010

Mahasiswa Jambi Desak Kapolri Non-Aktifkan Kapolwiltabes Makasar

JAMBI - Republik Indonesia. Bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, jangan kita kira seperti kursi-kursi yang dijajarkan karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri.

Sila perikemanusiaan jangan kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat. Korp Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak akan pernah surut selangkahpun dalam mengawal kasus Bank Century yang telah menghabiskan uang negara 6,7 triliun dalam proses lahirnya Pansus Century sampai kepada hasil paripurna DPR RI yang menetapkan bahwa pengucuran dana Bank Century bermasalah.

Ketua Umum HMI Cabang Jambi Novem Putra Wijaya mengecam keras tindakan penyerangan Markas HMI Cabang Makasar oleh oknum-oknum Kepolisian Makasar. Aksi demo Mahasiswa Islam (HMI) Jambi di Bundaran Jalan Perkantoran Gubernur Jambi dalam Orasi Mahasiswa Islam (HMI) Jambi desak Kapolri menon-aktifkan Kapolwiltabes Makasar.

Badan Koordinasi (BADKO) HMI Jambi Hadi Suprapto Rusli sangat menyayangkan tindakan penyerangan Markas HMI Cabang Makasar oleh pihak oknum Kepolisian dan pemukulan mahasiswa HMI Cabang Makasar dan membiarkan aksi saling serang antara mahasiswa dengan warga. Ketua Umum BADKO HMI Jambi Suprapto Rusli mengatakan penyerangan yang dilakukan Pansus 88 sangat tidak terpuji apakah ini contoh penegak hukum di Republik yang kita cintai ini.

Asal mula terjadinya setelah demonstrasi mahasiswa HMI Cabang Makasar dalam hal mengawal Pansus Century 3 Maret 2010 disaat mahasiswa HMI Cabang Makasar sedang mengadakan rapat evaluasi aksi dan persiapan untuk aksi selanjutnya. Tiba-tiba diserang oleh 10 orang yang diduga kuat oknum anggota polisi yang merupakan Pansus 88.

Dengan kejadian penyerangan ini, Ketua Umum HMI Cabang Makasar sebagai warga negara yang baik melaporkan kejadian ini ke Polwiltabes Makasar, namun hal yang tidak diduga cukup disayangkan mahasiswa HMI Cabang Makasar kembali dipukuli di Polwiltabes Makasar.

Badan Koordinasi (BADKO) HMI Jambi dan HMI Cabang Jambi mengecam keras tindakan oknum Kepolisian Makasar mendesak Kapolri untuk menon-aktifkan Kapolwiltabes Makasar Kombes Gatta Chiruddin dan Kapolda Sulselbar Irjen Adang Rochyana dan meminta pihak kepolisian mengganti kerugian semua kerusakan yang ditimbulkan dari peristiwa yang terjadi di Makasar.

Menolak hasil pidato SBY yang menyatakan Boediono dan Sri Mulyani adalah putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan hasil Paripurna DPR RI, Korp Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jambi meminta Boediono dan Sri Mulyani mundur dari jabatannya karena bertanggung jawab terhadap kasus Bank Century. HMI Jambi mengharapkan pemerintah yang bersih dari korupsi. HMI terus mengawal kasus Bank Century tidak akan pernah surut selangkahpun demi Indonesia yang kita cintai ini merdeka. (NST)

[+/-] Selengkapnya...

DPRD Kota Jambi Siap Menerima Laporan Pelanggaran Proyek

JAMBI.- Semua proyek di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tidak terlepas dari pantauan DPRD Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi H. Jainal Abidin,SE mengatakan semua SKPD agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. SKPD yang memiliki proyek baik yang berbentuk fisik maupun pengadaan harus sesuai dengan bestek.

Dewan Kota akan selalu mengawasi secara ketat, mulai dari pembentukan panitia hingga sampai pelaksanaan proyek masing-masing komisi DPRD Kota mengawasi kegiatan proyek DPRD Kota Jambi terus memantau kegiatan proyek di lapangan jangan sampai menyalahi aturan yang ada. Ketua DPRD Kota, Jainal, pembentukan panitia tender haruslah mempunyai sertifikat sesuai dengan syarat yang ada begitu juga dengan pengumuman tender, harus di media massakan agar seluruh masyarakat mengetahui proyek yang sedang berjalan, milik siapa secara otomatis masyarakat ikut untuk mengawasi pelaksanaan proyek hingga selesai. DPRD Kota Jambi siap menerima laporan dari masyarakat bila ada indikasi pelanggaran pelaksanaan proyek di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang mengakibatkan kerugian negara kita akan tindak kata Jainal.

Ketua DPRD Kota Jambi Jainal Abidin mengharapkan semua SKPD melaksanakan kegiatan proyek dengan baik agar masyarakat dapat merasakan pembangunan di Kota Jambi. (NST).

[+/-] Selengkapnya...

Warga Mengeluh Kondisi Jalan PTP VI Rusak

KABUPATEN MUARO JAMBI - Warga masyarakat petani kebun sawit Pinang Tinggi Kabupaten Muaro Jambi mengeluh kondisi jalan produksi kebun sawit rusak parah. Acara simulasi pengamanan aset PTP VI Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dihadiri Pemerintah Daerah H. Burhanuddin Mahir, SH, Gubernur, Polda Jambi.

Bupati Burhanuddin Mahir berdialog dengan warga masyarakat petani kebun sawit PTP VI Pinang Tinggi. Bupati Mahir menanyakan keluhan warga masyarakat petani kebun kelapa buah sawit saat ini. Saman (45) salah satu warga masyarakat petani kebun buah kelapa sawit Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan warga masyarakat petani kebun mengeluh infrastruktur jalan produksi kebun sawit Pinang Tinggi, kondisi jalan berlobang-lobang dan rusak parah sehingga menghambat arus lalu lintas yang mana mobil truk bermuatan buah sawit, jalan menuju pabrik pengolahan buah sawit sangat sulit dilalui arus badan jalan berlobang-lobang, apalagi di musim penghujan saat ini kata Saman.

Bupati Mahir mengatakan infrastruktur jalan produksi daerah perkebunan PTP. VI Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang rusak dikeluhkan warga masyarakat khusunya petani sawit hasil panennya dikirim ke pabrik pengolahan agak terhambat.

Akibat arus infrastruktur jalan rusak, Bupati Mahir menambahkan hal ini sudah disampaikan kepada pihak PTP. VI Pinang Tinggi karena jalan ini jalan produksi kebun sawit PTP. VI Pinang Tinggi ini merupakan tanggung jawab pihak PTP. VI ini sudah disepakati. Bupati Mahir menambahkan adapun kerusakan infrastruktur jalan Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Umur jalan baru satu tahun kondisi jalan sudah rusak. Ini akibat mobil truk yang bermuatan melebihi tonase, beban melebihi kapasitas. Bupati Mahir berharap berbagai pihak menjaga arus infrastruktur jalan ini kepada pihak Kepolisian dibantu warga masyarakat – dapat bekerjasama menjaga dan mengawasi pengguna inftrastruktur jalan khususnya mobil truk yang bermuatan, pihak Kepolisian dibantu warga masyarakat menegur sopir truk yang muatannya melebihi tonase. Menegur muatan bila berlebihan harus sesuai dengan maksimum.

Bila hal ini berjalan sama-sama menjaga dan memelihara sudah barang tentu infrastruktur jalan produksi kebun sawit PTP. VI Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi terjaga bahkan dengan adanya kerjasama ini infrastruktur jalan provinsi turut terjaga, tidak lagi setiap tahun harus perbaikan jalan. Terciptanya semua ini perlu kerjasama berbagai pihak. Jalan provinsi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pekerjaan jalan provinsi dikerjakan Dinas PU Kimpraswil Provinsi Jambi, infrastruktur jalan ini milik kita yang harus kita jaga bersama, bila sudah terjaga otomatis hasil tani kita berjalan dengan lancar – ekonomi rumah tangga membaik pengangguran berkurang anak sekolah tidak terhambat. Bila hal ini berjalan dengan baik sudah barang tentu kabupaten-kabupaten lainnya akan mencontoh keberhasilan warga masyarakat Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi (NST).

[+/-] Selengkapnya...

10 Maret 2010

Pelaksanaan Proyek Depag Patut Di Pertanyakan

         KUALA TUNGKAL - Demi meningkat kan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran serta pemerintah pusat maupun daerah.baik sarana dan prasana,namun dalam hal ini masih ada juga kantor  intansi yang nakal.seperti yang dilakukan intansi depag Kab.Tanjab bar.yang diduga berperan lebih jauh dalam pelaksanaan proyek dekon yang menelan dana milyaran dan telah diterima beberapa sekolah MI (madrasah Ibtida’iah) dan MTS (marasah Tsanawiyah).

Diperkirakan kurang lebih sekitar 59 sekolah, melalui sumber dana APBN T/A 2009. yang diterima persekolah dengan nilai dana pagu berkisar Rp.274.5 00.000. yang dipergunakan untuk pembangunan gedung sekolah sebanyak 3 ruang belajar(lokal). Namun dalam hal ini di duga ada kerancuan dalam pelaksanan sistem kerja.semesti nya pelaksanaan tersebut merupakan program kerja satuan kerja sekolah (SAKER).

Ironis nya malah kakan (kepala kantor) depag melakukan alih peran,dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana teknis yang tidak ada dalam ketentuan sistem/petujuk pelaksana (juklak), hal ini patut di pertanyakan berbagai elemen masyarakat maupun pihak penegak hukum.

         Berdasar kan hasil investigasi (PB) di beberapa sekolah terlihat pembangunan gedung sekolah dengan nilai fisik berbeda sementara tiap sekolah menggunakan anggaran yang sama.seperti pelaksanaan yang di kerjakan saker dengan pekerjaan yang melibat kan rekanan pihak ketiga.terlihat perbedaan secara fisik, pelaksanaan yang dikerjakan saker menggunakan bangunan beton, sementara pekerjaan yang melibat kan rekanan selaku pihak ketiga memiliki bangunan gedung semi permanen.tentunya dalam hal ini diduga ada kongkalikong antara pihak depag dengan rekanan pihak ketiga.

            Menurut penuturan salah satu kepala sekolah MTS.yang berlokasi di kecamatan.Mekar jaya dengan inesial pak.SHM yang juga menerima anggaran pembangunan tersebut.menutur kan terhadap wartawan (PB)”Saya hanya haya menerima 10% dari nilai pagu anggaran,sementara untuk pelaksanaan pembangunan fisik dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan.”Saya hanya seorang kepala sekolah yang pasrah menerima perintah dari depag.yang menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan fisik.meskipun hal tersebut tidak pernah kordinasi melalui saya.”ujar nya.

               Untuk mencari kebenaran tersebut (PB).berusaha untuk melakukan konfirmasi terhadap kakan depag Kab.Tanjab bar.namun beberapa kali di temui di ruang kerjanya beliau lagi tidak ada di kantor.adapun upaya lain yang dilakukan wartawan (PB)melalui pihak telpon ternyata nomor ponsel beliau tidak dapat di hubungi(tidak aktif).hingga berita ini naik cetak kakan depag belum dapat di konfirmasi.(Nir)

[+/-] Selengkapnya...

09 Maret 2010

Pengusaha Nakal Diduga Gandeng Mantan Petinggi Dirjen Pajak Melakukan Kolusi

           BANDUNG - Pemberantasan korupsi yang kerap diagung-agungkan oleh para praktisi hukum kini kembali dipertanyakan, khususnya dalam keterlibatan pihak-pihak yang semestinya adalah para pelaksana Hukum itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Propinsi Jawa Barat yang melibatkan seorang Pengusaha berinisial Ak H.                                                                                           Walau telah berkali-kali PB memberitakan kejanggalan atas berbagai pekerjaan yang dilakukan pengusaha tersebut terkait rekayasa permainan lelang di KPP seluruh Indonesia yang diduga sering bermain-main dengan tindakan pengkondisian di Departemen Direktorat Jenderal Pajak, dimana Ak H ditengarai adalah sebagai pengusaha kukutan yang dalam setiap proyeknya disinyalir menyimpan banyak kejanggalan dan unsur KKN dengan pejabat yang mempunyai posisi kuat di Departemen Direktorat Jenderal Pajak karena hampir semua pembangunan KPP dan pengadaan partisi-partisi beserta kelengkapannya dimenangkan dan dikerjakan oleh sang Pengusaha antara lain, KPP Ujung Berung, KPP Ciamis, KPP Bekasi, KPP Tambora Jakarta, KPP Menteng, dan KPP-KPP lainnya, namun Ak H seakan tidak perduli dan tetap berjalan melenggang.                                                                                                                                                                 Bahkan, menurut sumber yang dapat dipercaya, Ak H masih concern mengikuti berbagai ‘event’ pelelangan di seputar KPP di Indonesia dengan melibatkan ‘orang-orang tertentu’ yang dipercaya akan mampu menghalau setiap pihak yang mencoba untuk menghalang-halangi ambisi dan keinginan sang Pengusaha dalam melaksanakan segala maksud dan tujuannya, termasuk didalamnya salah seorang petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-Pen) yang tadinya adalah seorang petinggi di Direktorat Jenderal Pajak berinisial HU.
           “Anda harus hati-hati bung, setahu saya, jarang ada orang atau pihak yang sanggup memperkarakan pengusaha itu.” papar sumber kepada PB.
Kekhawatiran tersebut juga kemudian terlontar dari beberapa praktisi dan pemerhati dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
           “Kita tentu telah sering mendengar hal itu diberitakan oleh Patroli Bangsa, bahkan informasinya masalah tersebut telah dilaporkan ke pihak terkait, tapi entah kenapa masalah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Aparat Hukum.” papar Deky David K, Ketua Umum LSM Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
             Ketegaran Pengusaha berinisial Ak H dalam menghadapi pertanyaan dan wawancara serta berita yang kerap dilakukan oleh para Wartawan pun patut diacungi jempol.
“Yang penting dalam hal ini, rekan-rekan Wartawan jangan pernah mundur dalam menyikapi setiap permasalahan publik yang didapati telah dilakukan oleh orang-orang tertentu bekerjasama dengan oknum Pemerintah. Biarkan semuanya jelas dan gamblang diketahui masyarakat luas. Bukan hanya itu, kalau perlu, rekan-rekan Wartawan dapat pula menjadi fasilitator dan melaporkan masalahnya kepada pihak yang terkait seperti Polisi, Jaksa, atau kalau perlu KPK.” terang Deky David K. “Agar nantinya, siapapun yang menjadi backingnya harus ikut diseret ke meja hijau. Jangan pernah berhenti memberitakan sebuah kebenaran, bung.” tambahnya mengimbuhkan.
           Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih menelusuri tentang siapa-siapa nama orang yang berada dibelakang Akin Halim untuk menjadi fondasi dalam melakukan berbagai aksi penyelewengan uang rakyat tersebut.(Tim)

[+/-] Selengkapnya...

BUPATI TERIMA KUNJUNGAN KERJA TIM BAPPENAS

            KARAWANG - Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar menerima kunjungan kerja Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedatangan keempat orang rombongan tersebut diterima Bupati Dadang S. Muchtar bersama sejumlah Kepala Dinas/Instasi terkait Penerima alokasi DAK PemerintahPusat di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemda Karawang, Selasa (23/2).
             Kehadiran rombongan Bappenas tersebut di Kabupaten Karawang terkait kegiatan monitoring dan evaluasi Bappenas terhadap sejauhmana manfaat dan efektifitas alokasi DAK di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan guna pengembangan alokasi DAK di masa yang akan datang, apakah sudah efektif atau masih perlu dilakukan sejumlah penyesuaian. Kabupaten Karawang sendiri merupakan salah satu daerah yang dijadikan sampel oleh Bappenas.
              Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, alokasi DAK di Kabupaten Karawang cukup penting dan sangat bermanfaat bagi program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang, “Untuk itu, sangat tepat apabila Kabupaten Karawang dijadikan sampel oleh Bappenas dan seyogyanya Kabupaten Karawang dapat perhatian khusus dalam alokasi DAK,” ujarnya.
              Menurut Bupati, Alokasi DAK sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dimana pun, namun yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan dan mengefektifkannya. Hal ini sebagaimana yang terlihat di Kabupaten Karawang, dimana alokasi DAK dimanfaatkan sejalan dengan program Pemerintah Daerah. “Mudah-mudahan kedatangan tim Bappenas ke Karawang dapat menunjukkan bahwa alokasi DAK sangat dibutuhkan karena benar-benar dapat dimanfaatkan,” imbuhnya.
             Namun demikian, lanjut Bupati, ada sejumlah hal yang harus menjadi catatan Bappenas dan Pemerintah Pusat terkait alokasi DAK. Diantaranya adalah Pemerintah Daerah kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DAK yang dikirimkan langsung ke rekening Kepala Sekolah. “Selain itu, penerima DAK yang berhasil menjalan dengan baik hendaknya diberi reward, bukan malah dikurangi karena telah dianggap mampu dan mandiri sehingga tidak perlu dibantu lagi oleh Pemerintah Pusat,” tegasnya.
             Di sisi lain, Bupati Dadang S. Muchtar pun berharap Bappenas dapat memperhatikan alokasi anggaran yang ada di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini karena 60 hingga 70 persen APBD hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai, sedangkan dana yang efektif untuk kegiatan pembangunan hanya 30 hingga 40 persen saja. “Hal ini perlu perhatian Bappenas dan Dirjen Perimbangan Keungan, karena seharusnya alokasi dana tersebut minimal 1 berbanding 1,” jelasnya.
             Perwakilan Bappenas, Agus Mansur menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Pusat tengah melakukan penyempurnaan konsep penyaluran DAK. Pemerintah Pusat, melalui Departemen Keuangan pun telah melakukan survey, dimana rata-rata nasional 60 hingga 70 persen dana APBD habis untuk aparatur dan DPRD. “Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan awal saat rencana otonomi daerah digulirkan,” jelasnya.
             Agus melanjutkan, alokasi DAK yang digulirkan sejak tahun 2003 dilaksanakan untuk perencanaan hanya satu tahun saja, dan terkadang DAK yang digulirkan tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Ke depan, Bappenas berencana tidak merencanakan alokasi DAK hanya untuk satu tahun saja, melainkan pun memiliki rencana alokasi DAK jangka menengah. Agus sendiri bersyukur bahwa Kabupaten Karawang memiliki Bupati yang sangat concern terhadap DAK dan dapat mengefektifkan DAK yang ada. “Di daerah lain bahkan banyak Bupati yang tidak tahu apa itu DAK,” imbuhnya.(A.Jun/Mustamir)

[+/-] Selengkapnya...

HARI JADI KABUPATEN KARAWANG KE-388 TAHUN HIJRIAH DIPERINGATI DALAM NUANSA RELIGIUS

           KARAWANG - Tak terasa, tepat pada tanggal 10 Rabiulawal 1431 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2010, Kabupaten Karawang genap berusia 388 tahun. Guna memperingati hari bersejarah tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar kegiatan ziarah dan doa bersama di Kompleks Makam Bupati-Bupati Karawang Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Rabu (24/2).
Ziarah dan doa bersama memperingati Hari Jadi Kabupaten Karawang Tahun Hijriah tersebut selalu diselenggarakan dengan nuansa yang religius dan sosial. Hal ini karena peringatan hari jadi tersebut selalu berdekatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiulawal. Bahkan kedua peringatan tersebut seringkali dipadukan pelaksanaannya.
Nuansa religius dalam peringatan tersebut juga terlihat dengan disisipkannya tausyiah dari ulama-ulama besar dalam agenda acara. Seyogyanya peringatan hari jadi kali ini akan diisi oleh tausyiah dari KH. Sadi Agil Siradj. Namun demikian, karena yang bersangkutan berhalangan, maka Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Drs. Suhendra didaulat untuk mengisi agenda tersebut.
 Nuansa religius dan sosial lainnya juga terlihat saat Bupati Dadang S. Muchtar dan Kepala Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang, H. Santa Wijaya secara simbolis mendistribusikan zakat dari Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang. Zakat senilai Rp. 71 juta tersebut disalurkan kepada sejumlah pihak, diantaranya adalah lembaga pendidikan dan sejumlah yayasan.
Selain dipadukan dengan peringatan Maulid Nabi, momen Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-388 juga dipadukan dengan kegiatan peresmian 11 gedung dan 1 jembatan yang telah dibangun sejak tahun 2009 lalu. Gedung-gedung tersebut diantaranya adalah Kantor Asisten I dan II, Cipta Karya, Disdikpora, Masjid Al-Jihad, KONI, Gudang Dinas Sosial, Padepokan Pencak Silat, GOPTKI, Fakultas Teknik Unsika, Kecamatan Karawang Timur, dan Jembatan Gantung Mekar Buana.
Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, masyarakat Kabupaten Karawang sudah sepatutnya bangga dengan selalu diselenggarakannya peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang Tahun Hijriah secara rutin. Hal ini karena mungkin hanya Karawang, baik di Jawa Barat maupun di Indonesia, yang hari jadi nya dilaksanakan dua kali setiap tahun, yaitu tahun Masehi dan Hijriah.
Bupati melanjutkan, hal ini berarti bahwa masyarakat Karawang selain modern pun memiliki nuansa religious dan agamis yang sangat kuat. Peringatan hari jadi yang dilaksanakan di suatu makam pun menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Karawang sangat menghargai para leluhur dan pemimpin-pemimpin mereka. “Kita hadir disini, ditengah-tengah makam para Bupati Karawang untuk mengingat keteladanan mereka,” imbuhnya.
Hal yang lebih besar lainnya, lanjut Bupati adalah peringatan hari jadi yang dipadukan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagai sarana untuk meneladani sikap seorang pemimpin yang sangat besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. “Dengan demikian, peringatan ini merupakan sarana untuk memotivasi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang agar bersatu padu dalam membangun Karawang,” tambahnya.Ketua Panitia Kegiatan yang juga Asisten Administrasi Setda, Aa Nugraha menjelaskan, tema peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang pada tahun 2010 ini adalah ‘Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Karawang Ke-388 Hijriah dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 Hijriah Kita Ciptakan Suasana Sejuk dan Damai Menyongsong Pemilukada Tahun 2010. Untuk itu, lanjut Aa, pada kegiatan hari ini juga diundang secara khusus para Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang akan mengikuti Pemilukada tahun 2010 ini. “Kegiatan ini juga dipadukan dengan peresmian gedung baik yang menyangkut infrastruktur pemerintahan, sosial, olahraga, dan keagamaan,” tambahnya. (A. Jun/Wawan) 
 

[+/-] Selengkapnya...

Staff Redaksi

Hendrik S (Polda Metro Jaya) (Jaksel) Robin S (Jaktim) Ramdani BE (Jakpus) (Jakut) Biro Bekasi :Sepmi R (Kabiro) , Joni Sitanggang, Binton Juntak, Mustofa, Ringan Simbolon, Haerudin, Herman Sitanggang, Mulayadi TH, Togar S, Banjarnahor, Syafi'i M, Biro Kab.Bogor :(Kabiro) Depok : Radot S, (Kabiro), Karawang : Ade Junaidi (Kabiro), Rihas Purnama YM, Edi Askam, Mustamir, Otong, Wawan, Junaedi, Sopyan Junior, Mumuh MuhamadMursid. Perwkln Jabar: Idris C.Pasaribu (Ka Prwkl), Ungkap M, Deni Ridwan, Parasman. Biro Cimahi : Martunas S. Prwkln Lampung : (Ka.Prwkln) Kab Tanggamus : (Ka.Prwkl), Biro Tanjabbar :Hasbullah, Biro Kab/Kota Siantar : Buhardo Siahaan.Sulselbar : Fadly Syarif