1. 2.

22 November 2009

Cleaning Service Kantor DPRD Jambi Resah, Pembayaran Gaji Terlambat

          JAMBI - Sekrening servis Buruh Harian Lepas (BHL) Kantor DPRD Kota Jambi belum menerima pembayaran gaji. Buruh Harian Lepas (BHL) Cleaning Servis Kantor DPRD Kota Jambi Tony, bukan nama yang sebenarnya mengatakan, kami karyawan buruh harian lepas berjumlah 16 orang, per orang gaji perbulannya Rp. 600.000,- yang mana kalau dikatakan tidak cukup yah, memang tidak cukup, mau kerja apalagi biarlah gaji sebegini, asalkan tidak menganggur.
        Nova, bukan nama yang sebenarnya menambahkan gaji sekrening servis Rp. 600.000,- itu jika terlambat dibayarkan, perbulannya kami merasa kewalahan yang mana kami setiap harinya menutupi kebutuhan 9 bahan pokok ngebon di toko dekat rumah. Jika terlambat pembayarannya, pihak toko selalu menanyakan kapan akan dibayarkan Nova menambahkan biasanya pembayaran gaji kami tepat waktu, bulan belakangan ini agak molor pihak punya toko terus menanyakan, kapan akan dibayar bonnya, jangan dibayar dengan janji, Nova menambahkan kami merasa sulit untuk menjawab hal ini,
       ironisnya lagi pihak toko mengatakan tidak bsia lagi mengebon sebelum hutangnya dilunasi. Saya mengeluh kemana lagi harus mengadu. Nova berharap kepada pihak SV. Muna Karya membayar gaji kami hendaknya tepat waktu, kalau bisa gaji kami dinaikkan, yang mana sekarang ini apa-apa mahal, katanya kepada media ini.       Pengawas Cleaning Servis Kantor DPRD Kota Jambi, Najmi mengatakan, mengenai gaji Buruh Harian Lepas (BHL) Kantor DPRD Kota Jambi yang sebanyak 16 orang itu gajinya lagi diurus, mungkin ada keterlambatan dari pihak SV. Muna Karya, Patroli Bangsa mencoba menghubungi pihak pimpinan SV. Muna Karya Subur melalui ponselnya namun tidak aktif.
       Walikota Jambi Dr. Bambang Priyanto mengatakan mengenai gaji Cleaning Servis Buruh Harian Lepas (BHL) itu tidak melalui SKPD Kota Jambi, coba ditanyakan kepada pihak DPRD Kota Jambi kata Bambang Priyanto kepada media ini.
        Kabag Bagian Umum Kantor DPRD Kota Jambi Yusuf, mengatakan gaji Cleaning Servis Buruh Harian Lepas (BHL) Kantor DPRD Kota Jambi dibayarkan per triwulan tiga bulan sekali itu melalui SV. Muna Karya. SV. Muna Karya lah yang akan membayarkan gaji Buruh Harian Lepas (BHL) Cleaning Servis Kantor DPRD ini yang sebanyak 16 orang, ini kan sistim kontrak pihak SV. Muna Karya dengan Kantor DPRD Kota Jambi, mengenai pembayaran gaji itu urusan pihak SV. Muna Karya lah yang akan membayarkan perbulannya kata Yusuf.
       Anggota DPRD Kota Jambi Ridwan Wahab, SE dari Fraksi Demokrat mengatakan mengenai gaji Cleaning servis Buruh Harian Lepas (BHL) Kantor DPRD Kota Jambi ini ditanyakan kepada Kabid Keuangan Kota Jambi, Ikbal. Mungkin disana ada penjelasannya. Kabag Keuangan Kantor DPRD Kota Jambi Jumisar mengatakan keterlambatan gaji Cleaning servis itu urusan pihak SV. Muna Karya, pihak SV. Muna Karya sudah teken kontrak dengan pihak Kantor DPRD Kota Jambi mengenai gaji Cleaning servis (BHL) itu urusan pihak SV. Muna Karya, katanya kepada media ini. (NST).

[+/-] Selengkapnya...

Pengadaan Meubeulair SD/MI di Disdik Kota Bandung Terindikasi KKN

        BANDUNG - Dinas Pendidikan Kota Bandung yang diyakini sebagai wadah bernaungnya para Pahlawan tanpa pamrih yang notabene semestinya mengedepankan aspek pendidikan daripada mengejar keuntungan terlebih setelah Pemerintah dengan serius telah memikirkan segi kesejahteraan para pelaku Dunia Pendidikan dengan meniatkan penggelontoran 20% anggaran APBN khusus bagi pendidikan, tentunya tidak layak lagi berinisiatif untuk bermain-main dengan setiap anggaran.
        Seperti yang diutarakan sumber PB, bahwa pada waktu-waktu yang lalu dimana kesejahteraan Guru dan para pelaku dunia pendidikan belum terlalu diperhatikan Pemerintah, para guru masih tetap dapat mempertahankan eksistensinya sebagai figur yang layak menyandang predikat Pahlawan tanpa tanda jasa.
       Namun menurut hasil penelusuran PB, kenyataan sebagaimana dimaksud diatas seakan berbeda dengan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada kegiatan pengadaan meubeulair SD/MI yang bersumber melalui APBD TA 2008, ditemukan banyaknya indikasi mengarah pada nuansa KKN khususnya dalam hal kegiatan pengadaan meubeulair SD/MI dengan pagu anggaran sebesar Rp.262.535.000 yang mencakup 3 item diantaranya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
       Ketika hal itu dipertanyakan kepada Kabid SD/MI Dinas Pendidikan Kota Bandung, sampai dengan berita ini diturunkan tidak mendapat jawaban.(Idris/Ungkap. M)

[+/-] Selengkapnya...

Pekerjaan Pembangunan di RS Paru-Paru Bandung Disinyalir Banyak Yang Menyimpang

       BANDUNG - Rumah Sakit Paru-Paru Bandung yang mendapatkan anggaran pada tahun 2007 – 2008 untuk pembangunan laboratorium gizi Rumah Sakit Paru-Paru Bandung dengan pagu anggaran sekitar Rp.500.000.000 yang telah diberitakan PB pada edisi sebelumnya seakan tidak mendapat tanggapan. Proyek yang diduga telah melangar Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa khususnya dalam hal proses tender tersebut disinyalir telah dikerjakan tanpa pernah dilelang sama sekali.
       Menurut hasil penelusuran PB, proyek yang ditangani dr.TJS tersebut telah dikerjakan tidak sesuai dengan bestek, hal itu terbukti dari keberadaan plafon laboratorium di lantai 2 RS tersebut masih rusak yang ditengarai terjadi sejak masa pemeliharaan sampai ketika PB melakukan kunjungan.
        Ironisnya, dalam kunjungan untuk klarifikasi ke RS tersebut, didapati bahwa bangunan RS telah banyak yang retak-retak dan terkelupas di lantai 1 dan 2, sementara menurut hasil penelusuran PB, pengerjaan bangunan tersebut dikerjakan sejak tahun 2007. hal itu menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sebenarnya kinerja pejabat di RS paru-paru tersebut khususnya dalam menata bangunan gedung RS yang tentunya merupakan titik awal bagi para pasien yang dating berobat untuk betah berobat didalamnya.(Idris/Ungkap. M)

[+/-] Selengkapnya...

Anggota DPRD Cimahi Disinyalir Punya 2 Ijazah Setara SMA

       CIMAHI - Salah seorang anggota DPRD Kota Cimahi berinisial Pwt diduga telah memiliki 2 ijazah setara SMA yang mana salah satu ijazah tersebut ditengarai telah dipergunakan untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif pada Pileg 2009.
      Permasalahan yang kemudian telah mencuat melalui hasil penelusuran PB terkait keberadaan ijazah SMA milik Pwt yang dikeluarkan oleh SMA 17 Agustus 1945 dengan nomor induk 1748 tertanggal 25 Mei 1990 yang ditandatangani oleh Drs. Y. Budi Setiawan selaku Kepala Sekolah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (ijazah) Paket C setara SMA/Madrasah Aliyah No. 02 PC 210104 Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dari Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas yang diselenggarakan dari tanggal 28 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2006 dan ditandatangani oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas Burhanuddin Tola, Ph.D yang juga atas nama Pwt, dimana kedua ijazah tersebut kemudian telah dipergunakan oleh Pwt untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislative pada 2 periode yang berbeda (ijazah SMA dipakai pada tahun 2004 dan kalah, sedangkan ijazah paket C dipergunakan pada Pileg 2009 dan menang-Pen).
       Sementara itu, menurut keterangan sumber yang layak dipercaya, bahwa sesungguhnya pemilik ijazah yang dikeluarkan oleh SMA 17 Agustus 1945 dengan nomor induk 1748 tertanggal 25 Mei 1990 yang ditandatangani oleh Drs. Y. Budi Setiawan selaku Kepala Sekolah bukanlah atas nama Pwt melainkan Rifkoh.
“Hal itu sudah kita lakukan crosscheck langsung ke Dinas terkait yang berkompeten di Jawa Tengah, dan disana jelas-jelas dikatakan bahwa pemilik ijazah itu sesungguhnya bukan laki-laki melainkan perempuan, dan namanya adalah Rifkoh.” terang sumber meyakinkan.
         Ditempat terpisah, ketika hal itu dimintakan tanggapan dari Kuasa Hukum Jawa Barat SKU Patroli Bangsa, Freddy Panggabean, SH, menyatakan bahwa masalah itu bias menjadi sebuah kasus Hukum besar yang akan menyita perhatian public apabila dibuka ke umum.
“Jadi kalau masalah ini bisa dibuka ke permukaan oleh Patroli Bangsa, maka masalah ini tentu akan mendapat tanggapan serius dari aparat terkait karena telah terindikasi melanggar Undang-Undang khususnya dalam hal dugaan pemakaian ijazah palsu/pemalsuan ijazah sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat 1 kesatu dan kedua KUHP, Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 137 ayat 3, pasal 137 Undang-Undang 12/2003 tentang Pemilu, pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang lain yang berkenaan dengannya.” papar Freddy Panggabean, SH.
     Sampai dengan berita ini diturunkan, PB masih memantau masalah tersebut dengan menemui pihak-pihak lain yang dianggap bisa memberikan keterangan maupun bukti tambahan.(Ungkap. M)

[+/-] Selengkapnya...

Kejaksaan Diminta Segera Tindak Kepala Sekolah SMAN 18

Terkait Dugaan Terima Murid Dibawah Passing Grade

         BANDUNG - Terkait kerapnya berita yang dipublikasikan PB dalam indikasi pihak SMAN 18 telah menerima murid dengan nilai dibawah standar ketentuan (passing grade-Pen), dimana dalam hal ini kuat dugaan bahwa pihak SMAN 18 telah menerima suap dari keluarga murid dengan nilai bervariasi antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.4.000.000 telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai aktifis dan pemerhati dunia pendidikan.
        Menurut U. Marpaung, Sekretaris Jenderal LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA), apabila memang pihak SMAN 18 telah melanggar ketentuan dengan menerima murid yang semestinya tidak cukup nilai apalagi ada temuan yang mengarah kepada aksi suap menyuap, maka hal ini sudah sangat layak untuk ditelusuri lebih mendalam.
         “Rekan-rekan harus terus memantau masalah itu, kalau perlu diadakan konfrontir dengan pihak dari Dinas Pendidikan. Dan apabila dibutuhkan, maka LSM PENJARA siap menjadi fasilitator untuk membawa masalah ini ke muka Hukum, tentunya setelah melakukan pelaporan kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian nantinya.” terang U. Marpaung memaparkan.
        Saat ini PB masih memantau perkembangan masalahnya, dimana menurut informasi, pihak SMAN 18 telah memakai jasa Wartawan Bandung berinisial P.Sg yang disinyalir untuk membungkam PB agar masalah ini jangan ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah uang melalui P.Sg. (Tim)

[+/-] Selengkapnya...

GR Setra Terancam Digugat Balik…!!!

Laporan Pencurian Oleh Karyawan BP GR Setra Terhenti

              BANDUNG - Permasalahan laporan polisi yang telah dilakukan oleh Balai Pengobatan GR Setra kepada 5 mantan karyawannya yakni, Ali Bosar Harahap, Sugesti, Nana Setiawan, Bambang Tri Budihartono dan Heri Sutomo ke Polsek Coblong ternyata terhenti setelah 3 bulan. Belum jelas apa yang menjadi penyebab terhentinya proses atas sangkaan terhadap ke 5 mantan karyawan tersebut, namun kuat dugaan hal itu terjadi akibat LP yang dibuatkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
           Menurut keterangan U. Marpaung, Sekretaris Jenderal LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA), bahwa masalah ini adalah masalah serius yang cakupannya nasional dan dapat menimbulkan dampak besar apabila tetap tidak menemukan jalan keluar.
“Kita percaya bahwa Negara kita adalah Negara Hukum, tidak ada siapapun yang kebal Hukum. Karenanya kalau memang dalam masalah ini kesalahan ada di pihak GR Setra yang telah menuduh ke 5 mantan karyawannya mencuri tanpa dasar bukti yang cukup, sudah semestinya pihak GR Setra melakukan klarifikasi di kepolisian dan pembersihan nama baik melalui saluran yang jelas seperti Media Massa dan wadah lain yang resmi.” papar U. Marpaung.
         Menurut keterangan U. Marpaung, LSM PENJARA akan eksis memantau masalah ini dan menindaklanjutinya sampai menemukan titik terang.
“Kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak-hak warga Negara yang berada dalam situasi teraniaya. Kalau perlu, jika masalah ini dianggap sepele oleh pihak GR Setra, kita akan adakan demo besar-besaran dan meminta agar pihak GR Setra diperiksa.” ujar U. Marpaung.
Ketika PB mencoba melakukan klarifikasi ke BPOM, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Ikatan Dokter Indonesia, hanya pihak Dinas Kesehatan yang memberikan klarifikasi dengan menyebut bahwa Balai Pengobatan Canon Medicinae Indonesia (bukan Balai Pengobatan GR Setra, sementara yang diketahui public dan diterangkan ke masyarakat adalah GR Setra-Pen), sementara perihal keberadaan obat-obatan yang diproduksi oleh BP GR Setra seperti obat kapsul, legalitas Susu Kucing Persia, Otak Badak, Semut Api Persia, dan lain-lain, pihak BPOM belum memberikan tanggapan.
          Demikian pula ketika ditanyakan ke Ikatan Dokter Indonesia masalah keberadaan dr. Lanny yang diduga turut serta melaporkan ke 5 mantan karyawan tersebut ke Polsek Coblong padahal menurut sumber, dr. Lanny sendiri tidak mengerti apa yang dilaporkannya, juga tidak memberikan tanggapan. (Tim)

[+/-] Selengkapnya...

20 November 2009

Dinsos Karawang Gelar Rakor Pecahkan Masalah Anak Jalanan




 KARAWANG -Sebagai salah satu upaya memecahkan permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Dinas Sosial Kabupaten Karawang menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Anak Jalanan. Rakor tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Drs. Banuara Nadeak, MM, di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemda Karawang, Rabu (4/9).
Kadinsos Banuara Nadeak dalam kesempatan tersebut mengatakan, jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2009 mencapai 2 juta lebih. Meningkatnya jumlah tersebut tentu meningkatkan resiko pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. "Oleh karena itu, perlu antisipasi dalam menanggulangi para penyandang masalah kesejahteran sosial tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut Banuara mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial, di Kabupaten Karawang terdapat sebanyak 248 anak jalanan, 125 pengemis, dan 165 gelandangan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Karawang. "Diantaranya Bekasi, Purwakarta, Subang, dan daerah tetangga lainnya," jelasnya.
Banuara melanjutkan, Kabupaten Karawang merupakan daerah pertanian dan industri. Keberadaan industri mengakibatkan jumlah penduduk migran bertambah dan berpotensi meningkatnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Karawang. Padahal salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah menurunnya angka kemiskinan. "Oleh karena itu perlu koordinasi antara sektor terkait dalam menanggulangi permasalahan tersebut secara bersama-sama," imbuhnya.
Banuara menambahkan, resume hasil rapat koordinasi ini selanjutnya akan diserahkan secara langsung kepada Bupati. Oleh karena itu, melalui rapat ini diharapkan dapat memperoleh masukan-masukan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. "Sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan," tambahnya.
Kasie Dinas Sosial, Drs. Danilaga mengatakan, ada beberapa isu penting terkait anak jalanan. Isu tersebut diantaranya adalah bertambahnya anak jalanan secara kuantitas dan kualitas, rendahnya tingkat pendidikan, belum optimalnya peran stake holder dan swasta, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan tingginya mobilitas penduduk. "Serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan," jelasnya,
Danielaga juga menambahkan, tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah untuk menyelamatkan, melindungi, dan menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan sosialnya. "Sasarannya adalah para anak jalanan, anak terlantar, serta anak yang rawan menjadi anak jalanan," tambahnya. (Mustamir/A.Jun )

[+/-] Selengkapnya...

Model KF 32 H Kab.Karawang Jadi Kajian Prov.Jawa Timur

Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar kembali didaulat untuk menceritakan pengalaman dan kiat-kiatnya penuntasan buta aksara di Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode Innova Kreatif 32 Hari. Kali ini, Bupati menjadi sumber dalam Workshop Strategi Pemberantasan Buta Aksara di Jawa Timur yang di selenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Hotel Oval, Rabu (11/11).
Dalam workshop yang diikuti oleh para pejabat teknis Dinas Pendidikan se Jawa Timur tersebut, paparan Bupati Dadang S. Muchtar tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Sejumlah peserta workshop langsung merencanakan untuk melakukan studi banding langsung ke Karawang dalam waktu dekat, dimana dua diantaranya bahkan meminta Bupati untuk pindah dan memimpin di daerah mereka.
Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan data BPS tahun 2005, di Kabupaten Karawang terdapat 117.710 buta aksara. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memiliki program untuk pemberantasan buta aksara. Namun demikian, setelah dipelajari apa yang telah dilakukan tersebut tidak mencapai sasaran dan memerlukan waktu yang lama untuk menuntaskan seluruh buta aksara. "Padahal anggaran yang digunakan bermiliar-miliar," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan ujicoba penuntasan buta aksara dengan lama belajar 20 hari di salah satu desa. Hasil ujicoba tersebut ternyata berhasil. "Dan berdasarkan hasil kajian pakar, yaitu Prof. Abin Syamsudin dari Universitas Pendidikan dan DR. Megawati Santoso dari Institut Teknologi Bandung, terdapat sejumlah keunggulan dalam metode baru tersebut. " Para pakar selanjutnya memberikan nama Innova Kreatif bagi metode baru tersebut," lanjutnya.
Bupati melanjutkan, hasil kajian tersebut selanjutnya di konsultasikan kepada Departemen Pendidikan Nasional, dan menyatakan bahwa metode tersebut harus disempurnakan sehingga memenuhi standar kelulusan, yaitu mampu berhitung, membaca dan menulis tujuh kata, serta telah menempuh 114 jam pelajaran. "Akhirnya metode tersebut diperpanjang menjadi 32 hari," imbuhnya.
Bupati menjelaskan, dengan menggunakan metode tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang telah berhasil menuntaskan 117.710 buta aksara tersebut dalam waktu 3 tahun. Dan setelah dilakukan penyisiran ulang, masih ditemukan 5.000 buta aksara yang keseluruhannya laki-laki. "Dengan demikian, hingga tahun 2009 terdapat 122.710 yang telah dituntaskan," tambahnya.
Bupati menambahkan, selesai menuntaskan buta aksara, Pemerintah Kabupaten tengah berupaya memberdayakan kelompok-kelompok belajar yang telah terbentuk. Mereka diberikan modal setelah sebelumnya diberikan pelatihan usaha oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, untuk memelihara kemampuan membaca mereka, Pemerintah Daerah juga membangun taman bacaan masyarakat, serta menyediakan puluhan unit mobil dan motor perpustakaan keliling. "Untuk tahun 2010, Akan dibangun seluruh kantor desa, yang dilengkapi pusat kesehatan dan perpustakaan desa," tambahnya.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Timur, saat pembukaan workshop tersebut mengatakan, jumlah buta aksara di Provinsi Jawa Timur sangat banyak, yaitu mencapai 3 juta buta aksara. "Oleh karena itu, melalui workshop ini kami berupaya untuk mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya. ( Mustamir/A.jun)

[+/-] Selengkapnya...

10 November 2009

Terkait Dugaan PSB Dibawah Passing Grade di SMAN 18

Berbagai Pihak Minta Kadisdik Lakukan Sidak



BANDUNG - Dalam hal mengantisipasi banyaknya oknum guru nakal yang memanfaatkan posisinya demi menangguk untung, Pemerintah tentunya telah menetapkan berbagai aturan maupun sanksi yang layak diberlakukan kepada setiap guru serta tenaga pendidik lainnya, baik dalam hal penerimaan murid di sekolah, sistem aturan pengajaran yang memiliki standar kompetensi masing-masing, kasak kusuk tentang menerima sogokan terlebih dalam menerima murid pada setiap tahun ajaran, dan lain-lain.
Untuk itu pula Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional tak henti-hentinya membuat berbagai peraturan seiring dengan semakin diperhatikannya kesejahteraan para ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ itu. Namun segala ketentuan dan aturan dimaksud tentulah hanya bisa dilaksanakan apabila ada tenaga monitoring atau pengawasan yang bukan hanya dari luar seperti LSM, Mass Media dan para praktisi dunia pendidikan saja, namun yang lebih penting lagi adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi dunia pendidikan itu sendiri.
Seperti pada kasus yang terjadi di SMA Negeri 18 Kota Bandung dalam hal dugaan telah menerima murid untuk TA 2009/2010 dibawah passing grade dan telah diberitakan berkali-kali oleh Patroli Bangsa. Masalah yang dianggap cukup serius dan perlu perhatian ekstra dari pihak-pihak berkompeten di Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut dimintakan berbagai elemen masyarakat untuk diusut tuntas bagaimana kebenarannya.
Karena apabila memang di SMA Negeri 18 Kota Bandung terjadi hal sebagaimana dimaksudkan tersebut, maka sangat disayangkan dimana tentunya banyak hak siswa-siswa lain yang semestinya bisa menimba ilmu di SMA Negeri 18 Kota Bandung namun kemudian harus tersingkir hanya karena perlakuan diskriminatif oknum-oknum tertentu di Sekolah tersebut.
Apalagi kalau sampai ada rumors yang mengatakan bahwa pihak sekolah dalam menerima murid yang nilainya dibawah passing grade diduga telah menerima sogokan antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.4.000.000, tentunya hal ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung, kepolisian dan Kejaksaan.
“Jangan sampai masalah itu diketahui masyarakat luas dan akhirnya menimbulkan opini bahwa di SMA Negeri 18 Kota Bandung tidak perlu muridnya pintar atau mengerti dengan kata passing grade karena uang bisa mengatur semuanya, bisa celaka nantinya kalau sampai ada bahasa seperti itu berkembang di dunia Pendidikan Kota Bandung.” ujar sumber yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan.(Tim)

[+/-] Selengkapnya...

07 November 2009

Bupati Karawang Buka Pertandingan Sirkuit Anggar Nasional


          

  KARAWANG - Setelah tadi malam mengadakan acara welcome Party terhadap seluruh peserta yang akan mengikuti Sirkuit Anggar Nasional Kedua Tingkat Senior Tahun 2009, Kabupaten Karawang selaku tuan rumah Bupati karawang Drs. H. Dadang S. Muchtar pada hari ini membuka secara resmi Pembukaan Pertandingan Sirkuit anggar Nasional tingkat senior tahun 2009 kedua di Gedung Olah Raga Panatayudha Karawang , Sabtu (17/10).
          Dalam Laporannya Ketua Umum Pengurus Besar IKASI Mayjen Tono Suratman mengatakan bahwa iven Akbar ini merupakan sarana pengembangan dan peningkatan prestasi anggar nasional dan sekaligus sebagai sarana evaluasi atas hasil latihan yang dilaksanakan oleh perkumpulan didaserah, adapun maksud dan tujuanya yaitu : disamnping sebagai sarana evaluasi pembinaan juga meningkatkan frekwensi pertandingan dan kualitas teknis atlit. Dalam pertandingan yang akan dilaksanakn ini terdiri dari 3 cabang pertandingan putra putri yakni Floret, Degen dan sabel, yang akan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu pukul 09.00-21.00.
             Ketua Anggar Tingkat Kabupaten Karawang juga mengatakan bahwa dalam acara pembukaan dihadiri oleh para pelajar dari tingkat SD, SMP dan SLTA yang berjumlah hampir 1000 orang, adapun dana pertandingan ini di biayai oleh PB IKASI dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Kemudian bagi para atlit akan diberikan uang pembinaan sebesar 2.5 juta rupiah.
           Bupati Dadang S. Muchtar dalam dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kabupaten Karawang semenjak kepemimpinan dirinya telah banyak melakukan perubahan perubahan dalam pembangunan daerah, ada 3 sektor penting yang consen di bangun yakni sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi kerakyatan. Terlihat dan terbukti bahwa tiga sektor itulah yang terus di kembangkan guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat Karawang.
           Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang di bidang kesehatan telah terbukti nyata, salah satu contohnya adalah pengembangan sarana dan prasarana olah raga yang bertaraf internasional seperti gedung panata yudha yang dulunya menjadi gedung sebaguna kini menjadi gedung khusus pembinaan dan pelatihan atlit-atlit anggar, ini suatu kebanggaan ujarnya, kemudian sarana lapangan sepatu roda, lapamngan sepak bola dan dayung juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Karawang, dengan tujuan apabila sarana dan prasarana sudah memadai tinggal pembinaan dan pengembangan atlit-atlit yang profesional. Sehingga ada balancitas antara infrastruktur yang lengkap dan memadai juga SDM atlit yang handal.
            Lebih lanjut Bupati mengatakan, dahulu Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah penghasil atlit-atlit anggar nasional. Dan saat ini, Kabupaten Karawang masih menjadi daerah penghasil bibit-bibit atlit anggar di tingkat Jawa Barat. ”sejak dulu, Kabupaten Karawang telah menjadi salah satu aset dalam menghasilkan atlit-atlit anggar nasional,” jelasnya.
            Oleh karena itu, lanjut Bupati, diselenggarakannya event Sirkuit Anggar Nasional Kedua Tingkat Senior ini diharapkan dapat membangkitkan kembali motivasi Kabupaten Karawang untuk kembali melahirkan atlit-atlit anggar yang berprestasi. ”Saya berharap, event ini dapat menjadikan Kabupaten Karawang sebagai aset nasional yang mampu melahirkan atlit-atlit anggar yang berprestasi,” harapnya.
Kemudian acara pembukaan pertandingan Sirkuit anggar di buka secara resmi oleh Bupati Karawang Drs. H. Dadang S, Muchtar dengan di tandai peragaan permainan oleh Bupati Karawang dan salah seorang atlit anggar, kemudian PB IKASI memberikan bantuan alat-alat anggar secara simbolis.( E.Askam / A.Jun )

[+/-] Selengkapnya...

Bendahara Desa Parung Mulya Di Laporkan Ke Mapolres Karawang

Di duga Telah Memalsukan Tanda Tangan

 KARAWANG - Perbuatan bendahara Desa Parung Mulya,Kec. Ciampel Kb. Karawang Tati Sritati yang diduga kuat telah memalsukan tanda tangan Adud bin ajid (35) warga dusun sirna galih 1 Rt 05/04 Desa Parung Mulya,resmi dilaporkan ke Mapolres Karawang sabtu (24/10) yang lalu.
Usai memberikankepada penyidik Polres Karawang adud mengatakan kepada penyidik dirinya terpaksa melaporkan perbuatan TST karena tak mau tersandung perkara dugaan korupsi seperti yang dialamatkan kepada kepala desa parung mulya DRS.H.Asep Dadang Kadarusman “ dari pada saya yang kena pasal lebih baik dia aja yang kena pasal “ ujarnya
Pada awalnya kata adud dirinya tak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangannya dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pelaksana ( PINLAK ) kegiatan fisik pada program alokasi dana desa ( ADD ) parung mulya tahun 2007 bahkan rasarenci dan jengkel dan terhadap Kades Asep Dadang Kadarusman sempat tertanam terutama setelah pihak kejaksaan ( Kejari ) Karawang meminta keterangannya pada akhir tahun 2008 lalu “ terus terang, saya juga selek dan benci atau kesal kepada Pak H. Asep Dadang Kadarusman kerana telah membawa – bawa saya ikut dalam urusan hukum ini “jelasnya .
Kebencian adud berangsur – angsur sirna setelah dirinya diminta sebagai saksi dalam dugaan korupsi ADD Kades Asep Dadang Kadarusman di pengadilan Negeri ( PN ) Karawang rabu (14/10) pecan lalu.
Pasalnya dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu Tati St. yang semula tenang mulai terlihat panik setelah hakim meminta keterangannya tentang siapa yang menanda tangani surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan ADD tahap ke II itu bahkan setelah mengakui dirinya yang memalsukan tanda tangan tersebut Tati St masih berusaha pemalsuan tanda tangan adud atas perintah Asep Dadang Kadarusman “ kalau dia enggak ngaku kepada hakim mungkin saya tidak akan bisa tidur karena takut terseret pasal” tegasnya.( Kus/A.Jun )

[+/-] Selengkapnya...

PT.Daelim Indonesia Tidak Langgar Keputusan Gubernur

CIKARANG - Ketika Wartawan Patroli Bangsa Menemui Menejer Personalia dan Umum Daden Hs PT.Daelim Indonesia kantornya beberapa waktu yang lalu dan menanyakan tentang belum di deberikannya gaji sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat dan menanyakan tentang tangapannya tentang pemberitaan dalam surat kabar harian Patroli Bangsa tentang PT.Daelim Indonesia langgar Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/kep.694-Bangsos/2008 mengenai Upah Minimum Kabupaten Bekasi (UMK), yang semestinya UMK Rp.1.130.000 gaji yang diterima Rp.1.079.000. Dengan senyum dan bijak beliau menjawab dan mengatakan bahwa pemberitaan yang diterbitkan pada edisi ke 80 tahun ke IV terbitan tanggal 5-19 Oktober 2009 itu benar, bahwa Pihak Menegement belum menaikkan sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi pihak menegement berusaha untuk mempertahankan untuk tetap Perusahaan ini terus berproduksi dan berjalan dengan baik, sebab kalau Perusahaan ini berjalan dengan baik maka kariawan masih tetap bisa bekerja. Dan sangat disanyangkan kalau sampai Perusahaan merugi maka Pihak Pemilik Perusahaan akan menutup perusahaan ini . Dan juga PT.Daelim Indonesia telah mendapatkan izin keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/kep.149-Bangsos/2009 tentang Izin Penangguhan Pelaksana Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Barat tahun 2009.
Dalam surat keputusan tersebut disebutkan terdapat
Beberapa perusahaan lain yang juga di berikan ijin yang sama,sedikitnya kurang lebih terdapat 70 perusahaan yang di kabulkan penangguh pelaksana kenaikan upah minimum Kabupaten / Kota di Jawa Barat demikian disampaikan Daden Hs sambil menunjukan data dan dokumen terkait.
Masih dalam keterangan Beliau bahwa PT.Daelim Indonesia disebutkan juga bahwa izin penangguhan pelaksana upah minimum tahun 2009 yang didapatkan PT.Daelim Indonesia melalui proses yang panjang serta pemeriksaan yang mendalam dari pihak instasi yang berwenang serta telah memenuhi syarat yang di tentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NOMOR: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksana Upah Minimum.
Dengan demikian PT.Daelim Indonesia telah melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/kep.149-bangsos/2008 tentang Izin Penangguhan Pelaksana Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Barat (UMK) tahun 2009 ,hal tersebut dilakukan semata mata dalam rangka menyelamatkan perusahaan dan karyawan PT.Daelim Indonesia dari kondisi perusahaan yang kurang baik akan menjadi lebih baik lagi. Dan kalau perusahaan telah membaik nanti juga pihak menegement akan memberikan gaji sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa barat ujar Daden Hs sambil menutup pembicaraannya dengan Wartawan Patroli Bangsa.(Simbolon)

[+/-] Selengkapnya...

Staff Redaksi

Hendrik S (Polda Metro Jaya) (Jaksel) Robin S (Jaktim) Ramdani BE (Jakpus) (Jakut) Biro Bekasi :Sepmi R (Kabiro) , Joni Sitanggang, Binton Juntak, Mustofa, Ringan Simbolon, Haerudin, Herman Sitanggang, Mulayadi TH, Togar S, Banjarnahor, Syafi'i M, Biro Kab.Bogor :(Kabiro) Depok : Radot S, (Kabiro), Karawang : Ade Junaidi (Kabiro), Rihas Purnama YM, Edi Askam, Mustamir, Otong, Wawan, Junaedi, Sopyan Junior, Mumuh MuhamadMursid. Perwkln Jabar: Idris C.Pasaribu (Ka Prwkl), Ungkap M, Deni Ridwan, Parasman. Biro Cimahi : Martunas S. Prwkln Lampung : (Ka.Prwkln) Kab Tanggamus : (Ka.Prwkl), Biro Tanjabbar :Hasbullah, Biro Kab/Kota Siantar : Buhardo Siahaan.Sulselbar : Fadly Syarif