1. 2.

26 Agustus 2009

Dharma Wanita Kabupaten Karawang Adakan Seminar

KARAWANG - Mengingat hampir dalam setiap aktifitas kehidupan kita tidak terlepas dari kebutuhan dan pola hidup yang sangat menentukan derajat kesehatan kita. Demikian sambutan yang disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Karawang, Ny. Hj. Evi Arifin pada saat membuka acara seminar kesehatan tentang manajemen hidup sehat sesuai Al Qur’an, ceramah kehumasan dan keprotokolan serta sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga di Gedung Singaperbangsa Lt.III, Selasa (11/8).
Evi juga menambahkan, kegiatan ini dalam rangka menjalankan program kerja dan meningkatkan wahana tali silaturahmi juga merupakan wahana untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang bersentuhan langsung dengan keluarga di bidang kesehatan dan pengembangan diri, ”tambahnya.
Lebih lanjut evi mengatakan, perilaku pola hidup yang dipraktekan dalam aktifitas sehari-hari sangat menentukan kualitas kesehatan diri dan masyarakat. Setiap bagian dalam tubuh kita memikul beban yang berat, sehingga wajib untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.
Upaya penyadaran masyarakat atau kampanye akan pentingnya melakukan manajemen kesehatan melalui pola hidup sehat, pola pikir dan pola makan masih kurang gencar. Menyinggung materi kehumasan dan keprotokolan yang akan disampaikan narasumber, Evi berharap melalui kegiatan ini anggota DWP dapat tehnik menyiapkan/menyusun suatu acara atau kegiatan, baik untuk rapat-rapat kecil, rapat resmi yang berguna bagi anggota DWP Kabupaten Karawang.
Sebelumnya, Ketua Panitia, Dra. Hj. Ai Muhidin, M.Pd dalam laporannya mengatakan, dasar kegiatan ini merupakan program kerja bidang sosial budaya dan bidang pendidikan DWP Kabupaten Karawang Tahun 2009 yang bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kaum perempuan khususnya anggota DWP tentang manajemen hidup sehat, kehumasan dan keprotokolan dan lingkungan yang bersih dan sehat, ”imbuhnya.Adapun peserta seminar berjumlah + 350 orang terdiri dari ketua dan 4 orang anggota pengurus DWP masing-masing dinas/instansi se-Kabupaten Karawang. Anggaran kegiatan ini bersumber dari pos kegiatan DWP APBD Kabupaten Karawang Tahun 2009. Acara kegiatan ini menghadirkan dari berbagai narasumber antara lain : dr. Puti Rita Liswari, MSc, M.Kes direktur Integrated Health Center (IHC) Bandung menyampaikan materi ”manajemen hidup sehat sesuai tuntutan al qur’an”, Dra. Poppy Purbawati Kasubag pelayanan internal dan eksternal Humas Propinsi Jabar menyampaikan materi ”ceramah kehumasan dan keprotokolan” serta Sahdan Husen, SH Kabid pelestarian lingkungan BPLH Karawang menyampaikan materi ”pengelolaan sampah rumah tangga”. (A.Junaedi )

[+/-] Selengkapnya...

Bupati Buka Karawang Expo 2009

KARAWANG - Sebagai gambaran keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karawang ini, melalui Karawang Expo dapat dijadikan sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang program-program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan pemerintah daerah yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dalam sambutannya pada pembukaan Karawang Expo Tahun 2009 di Halaman Parkir Stadion Singaperbangsa Karawang, Rabu (12/8).
Bupati juga menambahkan, kegiatan ini selain untuk memberikan informasi juga merupakan implementasi atau suatu gambaran perwujudan kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang yang merupakan daerah industri, sehingga banyak investor-investor yang turut berpartisipasi, terutama ucapan terima kasih kepada Disbudpar Kabupaten Karawang dan PT. Camico Loyal Indo yang telah bekerja sama, ”ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, penyelenggaraan Karawang Expo ini hendaknya sebagai ajang promosi dan media informasi bagi para pengusaha, bisnis, industri dan potensi wisata dan budaya Karawang.
Bupati juga berharap, melalui kegiatan ini agar disajikan yang lebih bervariasi dan bermutu, sehingga terasa lebih semarak dan meriah, dalam menyemarakan Karawang Expo ini serta bisa dimanfaatkan suasananya oleh rakyat karawang karena ini merupakan hiburan rakyat untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaar RI yang Ke-64 dan Hari Jadi Kabupaten Karawang yang akan datang, ”harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang, Dra. Hj. Henny Rochaeni dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-64 dan menyongsong Hari Jadi Karawang Ke-376 serta Tahun Kunjungan Wisata 2009. Adapun waktu pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 12-18 Agustus 2009, tujuannya selain memberikan hiburan kepada masyarakat juga dapat menyampaikan berbagai promosi dan informasi tentang perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang dan menggalang rasa kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha untuk merangsang dan mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan, ”imbuhnya.
Penyelenggaraan Karawang Expo ini ditunjuk Event Organizer (EO) PT. Camico Loyal Indo, mengikutsertakan peserta sebanyak 98 stand diantaranya : stand dinas/instansi sebanyak 12 stand, stand kecamatan sebanyak 5 stand untuk 5 wilayah, stand kawasan industri dan BUMN/BUMD sebanyak 30 stand, stand wisata kuliner sebanyak 27 stand dan stand umum sebanyak 24 stand.
Henny juga mengatakan, selama kegiatan ini berlangsung, setiap harinya akan diisi dengan berbagai kesenian diantaranya : pagelaran seni tradisional, festival band remaja, festival pop indonesia dan tembang kenangan, penampilan modeling, lomba menggambar dan penampilan band dan artis Ibu Kota, ”ungkapnya.Sementara itu, dir.PT. Camico Loyal Indo, Ir. Beta mengatakan, sangat bahagia sekali karena telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Karawang Expo tahun 2009 dan mengucapkan ”terima kasih” atas dukungan pemerintah daerah dan dinas/instansi serta atas dukungan semua elemen, mudah-mudahan tahun kedepan masih bisa dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Karawang Expo, ”imbuhnya. ( A. Junaedi )

[+/-] Selengkapnya...

Bupati Karawang Buka Pesta Rakyat Gebyar BRI

KARAWANG - Sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah kabupaten Karawang dan juga wujud kepedualian Bank Rakyat Indonesia untuk memajukan perekonomian rakyat pemerintah selalu melakukan proiritas pembangunan ekonomi kerakyatan dengan memberikan bantuan bergulir tanpa bunga kepada para pedagang-pedagang kecil di berbagai pasar tradisonal, Demikian dikatakan Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dalam sambutannya pada pembukaan Pesta Rakyat Gebyar BRI di lapangan Tanah Merah, Jln. Galuh Mas Raya Kp. Babaton Sukaharja Karawang, Minggu (16/8).
Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Karawang selalu konsisten terhadap program-program yang menjadi proiritas pembangunan diantaranya adalah Prioritas di bidang pendidikan, dibidang Kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Contoh yang paling kongrit di bidang pendidikan adalah pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan dari SD,SMP dan juga dibebaskan dari biaya DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) bagi SLTA, dibidang kesehatan contoh kongkritnya adalah telah memberikan dana yang cukup besar di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang guna melayani masyarakat miskin, dibidang ekonomi Kerakyatan telah memberikan dana pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga untuk para pedagang kaki lima. Dan beberpa program-program yang berpihak kepada masyarakat ucapnya.
Hadir dalam Acara Pesta Rakyat BRI, Sekretaris Daerah Drs. H. Arifin H. Kertasaputra, Ketua DPRD Sementara Karda Wiranata, Asda I Drs. H. Saleh Effendi, Kabag Hukum, Kabag Humas Hj. Teny Juliantini,MM, Direktur dan Wakil Direktur RSUD Karawang, Kepala Dinas Sosial Drs. Banuara Nadeak, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dalam sambutannya Kepala cabang BRI Ahmad haerul Ghani mengatakan bahwa acara pesta rakyat BRI ini digelar atas dasar ucapan terima kasih kepada para nasbah BRI yang masih memilih BRI sebagai Bank yang bisa dipercaya sesuai dengan visi dan misi BRI Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Ghani juga menambahkan bahwa sejak tahun 1986 BRI masih menjadi promadona masyarakat, dan acara ini digelar di 267 Kantor Cabang di indonesia dan sebagai salah satu bentuk Pasar Komunikasi ( Marketing Commonication ). Dan acara ini digelar dengan berbagai undian, lomba melukis, panjat pinang dan gran undian grand yakni Mobil Dihatstu Xenia Xroad.
Bupati Karawang Drs. H. Dadang S. Muchtar menambahkan dalam kata sambutannya menginformasikan, bahwa di karawang jumlah nasabah di 4 bank berjumlah 393 Nasabah yang menabung dengan total aset 1.3 Triliyun, dari 744.000 rakyat Karawang, dan orang Karawang yang meminjam ke Bank total berjumlah 1,6 trtiliyun, jadi menurut bupati ada balansitas, keseimbangan dan ini bukti Rakyat Karawang telah maju, ucapnya..
Akhirnya bupati berharap kepada rakyat Karawang agar selalu gemar menabung, dan BRI adalah salah satu bank yang terfavorit di Karawang, semabari bertepuk tangan. BRI juga memberikan bantuan kepada pemerintah berupa 1 unit Motor Pintar dan 2 buah alat kesehatan berupa sterilisasi. Dalam akhir acara Bupati mengundi undian berhadiah yang disaksikan oleh Notaris, Dinsos, dan Kepolisan masing-masing berhadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah bagi 6 pemenang. Dari enam pemenang undian uang tunai 50 juta tersebut, salah satunya dari Johar Karawang. Sedanghkan yang 5 orang lagi dari luar kabupaten Karawang.
Namun bupati berharap jangan berkecil hati bagi para nasabah yang belum mendapatkan hadiah, beliau berpesan mari tinkatkan saldonya agar dikemudian hari mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi ucapnya.. ( Wawan/A. Jun )

[+/-] Selengkapnya...

692 Napi Di Lapas Karawang Mendapat Remisi

KARAWANG - Pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin tinggi dalam mengkuti program pembinaan dari pemerintah serta telah memenuhi persyaratan sesuai UU nomor 12 tahun 1995 tentang ‘pemasyarakatan’ dan Kepres no 174 tahun 1999 tentang ‘remisi’. Demikian antara lain sambutan Menhuk dan HAM RI dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar pada acara pemberian remisi kepada warga binaan Lapas Karawang dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-64 di Lapas Kelas IIA Warungbambu Karawang, Senin (17/8).
Bupati juga menambahkan, pemberian remisi ini jangan dianggap sebagai suatu bentuk kemudahan bagi warga binaan untuk cepat bebas, akan tetapi pemberian remisi ini agar dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri dan dapat mendorong untuk kembali memilih jalan yang benar, “tambahnya.
Perlu disadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya yaitu pertama : potensi untuk berbuat baik, kedua : potensi untuk melakukan perbuatan buruk atau jahat, bisa berbuat salah atau khilaf, dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri niscaya masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada saudara untuk bisa kembali berada di tengah-tengah masyarakat.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, pemberian remisi ini dimaksudkan dapat memberi motivasi bagi warga binaan, untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya-karya yang bermanfaat bagi sesama, sehingga upaya saudara untuk mendapatkan remisi ini, dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan hati untuk tidak melanggar hukum lagi.
Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Endang Sudirman, Bc.Ip, S.Sos, MM dalam sambutannya mengatakan, dari jumlah 1126 orang warga binaan pemasyarakatan yang mendapat remisi pada peringatan HUT RI ke-64 tahun 2009 berjumlah 692 orang, diantaranya sebanyak 26 orang akan memperoleh pembebasan pada hari ini bertepatan dengan peringatan kemerdekaan RI, “ungkapnya.
Berikut ini yang mendapatkan remisi, antara lain : 6 bulan 20 hari sebanyak 1 orang, 6 bulan sebanyak 3 orang, 5 bulan 10 hari sebanyak 1 orang, 5 bulan sebanyak 7 orang, 4 bulan sebanyak 14 orang, 3 bulan sebanyak 55 orang, 2 bulan 20 hari sebanyak 2 orang, 2 bulan sebanyak 288 orang, 1 bulan 10 hari sebanyak 1 orang, dan 1 bulan sebanyak 320 orang.
Dalam rangka memperingati HUT RI ke-64, Lapas Karawang melaksanakan berbagai kegiatan, pertandingan dan perlombaan sebagai saran hiburan, yaitu : tenis meja, bulu tangkis, catur, festival tembang MTQ, adzan, praktek shalat, balap karung, makan kerupuk dan ambil uang di sampah. Endang juga menjelaskan, untuk meningkatkan pembimbingan dan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan, memberikan latihan kerja kemandirian, antara lain membuka cucian mobil/motor di halaman lapas, memberikan pelatihan pertanian berupa penanaman padi dan sayuran, memberikan pelatihan perikanan yaitu budi daya ikan lele, emas dan nila ; budidaya tanaman anggrek di blok wanita, “jelasnya. ( A.Junaedi )

[+/-] Selengkapnya...

Penghargaan Tanda Kehormatan Bagi Para perintis kemerdekaan RI

KARAWANG - Dalam rangka menyongsong peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan, pemerintah daerah selalu menyelenggarakan riung mungpulung, karena hal ini merupakan wujud nyata untuk memberikan penghargaan kepada perintis kemerdekaan atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Demikian dikatakan Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dalam sambutannya pada saat menghadiri riung mungpulung dengan perintis kemerdekaan dan penganugrahan tanda kehormatan dari Presiden RI di Aula Husni Hamid, Jum’at (14/8).
Bupati juga menambahkan, para pinisepuh yang telah mengalami pahit getirnya perjuangan, diharapkan untuk mewariskan jiwa dan semangat juang yang bersumber pada nilai-nilai perjuangan 1945, sehingga generasi penerus terdorong kesadarannya untuk tetap mencintai bangsa dan negara melalui partisipasi aktif mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan pemba ngunan disegala bidang, tidak ada artinya kemerdekaan tanpa diisi dengan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan hajat hidup orang banyak, ”tambahnya.
Bupati menjelaskan bahwa tiga prioritas pembangunan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat, dan tidak berarti sektor-sektor lainnya terabaikan, artinya meskipun pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas, namun pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, hukum, keamanan, sosial, budaya dan sektor lainnya juga tetap tersentuh, kesemuanya itu dilaksanakan secara simultan.
Lebih lanjut Bupati mengajak kepada para pinisepuh, pejabat, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda dan komponen masyarakat lainnya, agar terus meningkatkan kerjasama, bahu membahu, menyingsingkan lengan baju, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk berpartisipasi membangunan karawang yang kita cintai ini, terutama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera lahir-batin, dan bisa menjaga monumen-monumen yang ada di Karawang karena merupakan saksi sejarah bangsa indonesia.
Pada kesempatan itu Bupati menyerahkan berbagai penghargaan diantaranya, penyerahan Karya Satya kepada 282 orang PNS dilingkungan Pemkab Karawang, masing-masing 55 orang yang telah mengabdi selama 30 tahun, 165 orang pengabdian 20 tahun dan 62 orang pengabdian selama 10 tahun, sedangkan sebanyak 10 orang janda menerima uang kadeudeuh sebesar 2 juta rupiah terdiri penyerahan bantuan peningkatan kesejahteraan sosial bagi janda perintis kemerdekaan.Bupati juga berpesan, kepada para PNS yang menerima tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia mengharapkan agar penganugrahan tanda kehormatan ini, semakin memacu prestasi dan pengabdian saudara-saudara kepada bangsa, negara dan masyarakat,”pesannya. ( E.Askam/A. Jun )

[+/-] Selengkapnya...

Peringatan 17 Agustus Di Kabupaten Karawang

KARAWANG - Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-64 di Kabupaten Karawang diperingati meriah. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan peringatan tersebut. Terutama pada saat Paskibraka Kabupaten Karawang berbaris untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di Lapang Karang Pawitan, Senin (17/8).
Rangkaian kegiatan peringatan hari kemerdekaan di Kabupaten Karawang sendiri telah dilaksanakan sejak Jumat (14/8). Saat itu, segenap unsur Muspida, Anggota DPRD, dan para pejabat di Kabupaten Karawang menggelar Sidang Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui siaran televisi di Ruang Sidang DPRD Karawang.
Pada kesempatan itu, siang (14/8) Pemerintah Kabupaten menggelar acara Riung Mungpulung bersama para PNS, pensiunan serta para veteran pejuang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Drs. H. Dadang S. Muchtar bahkan berkesempatan untuk memberikan sejumlah penghargaan kepada sejumlah PNS, pensiunan dan veteran pejuang tersebut. Hal ini sebagai tanda terima kasih dari masyarakat Kabupaten Karawang atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama ini.
Pada Minggu (16/8) malam harinya, sekitar pukul 19.30, Komandan Batalyon 305 Karawang, Kolonel Endro Satoto melepas para peserta Taptu. Para peserta Taptu yang terdiri dari berbagai elemen seperti TNI, Polri, Satpol PP, PNS, Mahasiswa, dan para pelajar tersebut kemudian akan melakukan pawai mengelilingi Kota Karawang dengan membawa obor.
Usai Taptu, rangkaian kegiatan selanjutnya adalah pengukuhan para Anggota Paskibraka Karawang yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT RI 64 esok hari. Suasana berubah haru tatkala Anggota Paskibraka tersebut mencium bendera Sang Merah Putih sebagai tanda rasa cinta mereka terhadap bangsa dan Negara Indonesia.
Menjelang tengah malam, detik-detik mendekati pergantian hari menjadi tanggal 17 Agustus 2009, suasana Taman Makam Pahlawan Karawang terlihat sangat sunyi setelah lampu-lampu di sekitar makam pahlawan secara serentak dimatikan. Upacara Renungan Suci dan tabur bunga yang sedang dilaksanakan seakan membawa harapan bahwa bangsa ini masih menghargai para pahlawannya dan siap menggantikan mereka untuk melanjutkan perjuangan.
Kegembiraan serupa pun terlihat di tempat-tempat lainnya. Bahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Warung Bambu klas IIa sekalipun. Sejumlah 692 orang narapidana diberikan remisi (pemotongan masa tahanan) dalam peringatan hari kemerdekaan ini. Bahkan 26 orang narapidana diantaranya telah dinyatakan bebas dan keluar dari lapas. “pemberian remisi ini agar dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri dan dapat mendorong untuk kembali memilih jalan yang benar,” pesan Bupati.
Sementara itu, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Dadang S. Muchtar di Lapang Karang Pawitan berjalan khidmat. Masyarakat yang hadir untuk menyaksikan upacara tersebut secara langsung pun mengikuti dengan khidmat, terutama saat prosesi pengibaran bendera Sang Merah Putih dan Pembacaan Teks Proklamasi yang di bacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, pembacaan teks pancasila oleh kepala Pengadilan dan Pembacaan UUD 1945 oleh Kepala Kejaksaan, selanjutya penekanan sirine oleh Bupati, dan sebagai ungkapan rasa syukur dibacakan doa yang di pimpin oleh Kepala Departeman Agama Kabupaten Karawang.
Bersamaan peringatan HUT RI ke-64 akan diadakan pelaksanaaan Uji Coba Jalan Lingkar Tanjungpura-Warungbambu bagi kendaraan besar atau bus-bus yang biasanya melewati jl.A.yani, dialihkan ke jalan alternatif tanjungpura-Warungbambu.
Pawai Kendaraan Hias yang menjadi ciri khas peringatan Hari Kemerdekaan Kabupaten Karawang dipadati oleh seluruh masyarakat. Seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut. Adu kreatifitas yang dituangkan dalam media kendaraan bermotor mewarnai pawai tersebut. Upacara kembali digelar pada sore hari, yaitu prosesi penurunan bendera Sang Merah Putih yang telah dikibarkan sebelumnya. Bupati Dadang S. Muchtar kembali memimpin upacara tersebut. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan sendiri ditutup pada malam harinya, Senin (17/8). Pagelaran Wayang Golek dengan dalang Eka Regawa Supriadi yang digelar malam hari menutup seluruh rangkaian kegiatan tersebut. ( Mustamir/A.Jun)

[+/-] Selengkapnya...

Bupati Buka Pekan Panutan Pembayaran PBB

KARAWANG - Sebagai salah satu upaya mendorong para wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang menggelar Pekan Panutan Pembayaran PBB Tahun 2009. Kegiatan tersebut secara simbolis dibuka oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar di KPP Pratama Karawang Selatan, Rabu (19/8).
Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, penerimaan dana PBB merupakan salah satu andalan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk sektor pendapatan daerah. Saat ini APBD Kabupaten Karawang mencapai Rp. 1,3 Triliun, dimana sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai, dan hanya Rp. 500 miliar yang dapat digunakan untuk pembangunan“Dari anggaran yang bisa dipakai untuk rakyat tersebut diantaranya adalah berasal dari penerimaan PBB,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Bupati, Pekan Panutan Pembayaran PBB ini dilaksanakan guna mendorong para wajib pajak untuk membayar pajak PBB tepat waktu. “Saat ini Pekan Panutan Pembayaran PBB saya sosialisasikan kembali agar menjadi perhatian semua pihak untuk membayar PBB tepat waktu,” imbuhnya.
Bupati menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Karawang sendiri biasanya membayar PBB menjelang akhir tahun. Hal ini karena kultur masyarakat Karawang yang sebagian besar petani yang biasanya membayar pajak PBB setelah masa panen yang kedua, khususnya masyarakat pesisir. “Oleh karena itu saya menghimbau para Kepala Desa untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakatnya,” tambahnya.
Kepala DPPKAD Kabupaten Karawang, Sabur M. Kartayasa menjelaskan bahwa target PBB berdasarkan perencanaan anggaran tahun 2009 untuk perdesaan sebesar Rp. 10,1 miliar sedangkan untuk perkotaan sebesar Rp. 83,9 miliar. Realisasi penerimaan PBB hingga bulan Agustus 2009 untuk perdesaan mencapai Rp. 4 miliar dan perkotaan sebesar Rp. 13,6 miliar. “Bila dibandingkan dengan tahun 2008, terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,31 persen apabila dibandingkan dengan realisasi dalam kurun waktu yang sama,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Dadang S. Muchtar pun berkesempatan untuk membayarkan pajak PBB miliknya sebesar Rp. 2.382.976. Apa yang dilakukan Bupati tersebut selanjutnya diikuti oleh sejumlah perusahaan besar yang turut membayarkan pajaknya usai kegiatan tersebut. Diantaranya adalah PT. Pindodeli Pulp and Paper Mills sebesar Rp. 2,943 miliar, serta pengelola pemakaman elite San Diego Hills sebesar Rp. 1,2 miliar.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Bupati Dadang S. Muchtar pun memberikan penghargaan untuk Wajib Pajak yang telah membayar lunas PBB. Para penerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut. Wajib Pajak Perusahaan: 1. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, 2. PT. Pertiwi Lestari, 3. PT. Besland Pertiwi, 4. PT. Bridgestone Tire Indonesia, 5. PT. HM. Sampoerna. Wajib Pajak Tokoh Masyarakat: 1. H. Soleh, 2. Dede Darmawan, 3. H. Hasan Bin Muhammad, 4. H. Ma’mun, 5. Septiendie Bin Hasyim. Wajib Pajak Pedesaan (Desa Lunas): 1. Desa Dukuhkarya Kec. Rengasdengklok sebagai Desa Lunas PBB tanggal 15 Agustus 2009. ( Ajunaedi)

[+/-] Selengkapnya...

25 Agustus 2009

Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Panyingkiran Asal Jadi



KARAWANG - Proyek peningkatan jalan lingkungan (jaling) yang terjadi di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta seminggu yang lalu dari volume ketebalan 15 cm, panjang 350 m, lebar 2 m. Proyek tersebut berseumber dari APBD Kabupaten Karawang sebesar Rp. 127.923.000 dari Cv. Adila dan sebagai kontraktor Jaenal.
Disaat pelaksanaan proyek jaling berjalan dari pantauan Patroli Bangsa dilapangan ternyata ada perubahan atau kekurangan dari ketentuan yang ada seperti dari volume ketebalan, lebar, dan pemasangan begisting yang berliku – liku jadi kelihatan tidak rapi.
Yang lebih parahnya lagi disaat pengecoran berjalan dari hasil ketebalan beton ternyata bervariasi ada yang berukuran 15 – 13 cm, dan ukuran ketebalan Beton Tengah hanya mencapai 10 - 9 cm. Jadi dari kualitas beton pun pasti berkurang karena disaat pelaksanaan proyek sudah selesai keesokan hari nya dari hasil pengecoran tersebut pada retak - retak, bahkan dari volume lebar pun juga bervariasi ada ukuran 2 m – 195 cm.
Seperti hasil keterangan dari salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan ke Patroli bangsa, Proyek peningkatan jaling yang terjadi di desanya tidak memuaskan bahkan sangat kecewa karena proyek tersebut belum lama sudah pada retak - retak juga dari lebar dan ketebalan beton tidak rata, terutama dari pemasangan begisting tidak memuaskan berliku – liku, ungkapnya.
Kepada Bupati Karawang, Kadis Cipta Karya Kabupaten Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang diharap tegas untuk menindak lanjuti dan mengkroscek ulang proyek peningkatan jalan lingkungan (jaling) yang terjadi di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta dan diharap pihak kontraktor Jaenal sebagai pemimpin CV Adila juga pengawas Cipta Karya supaya bertanggung jawab atas proyek yang dikelolanya, guna menjaga kebocoran anggaran dana dan menghindaarri dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang sekarang telah merajalela di bumi Nusantara Tercinta. (Ot./Musta/A.jun)

[+/-] Selengkapnya...

24 Agustus 2009

Pemusnahan Gula Ilegal Asal Thailand

KUALA TUNGKAL - Pada awal tahun 2009 yang lalu telah di temukan gula ilegal asal Thailand yang di selundupkan oleh seorang pengusaha bernama Ajing , dengan adanya gula ilegal tersebut maka di khawatirkan dapat merugikan petani gula dan sinyalir dapat merusak kesehatan bagi konsumen, hal ini di duga gula tersebut adalah gula apkiran di Negara asalnya dan gula tersebut juga sudah kadarluarsa karena sudah lama di simpan di dalam gudang milik pengusaha tersebut sebelum diedarkan di pasaran.

Karena barang bukti dalam proses dan proses hukum yang memakan waktu yang kerap lama maka pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2009 dilakukan pemusnahan barang bukti tahap ke dua sebanyak 1892 karung atau 98,6 ton. Hal ini dilakukan karena barang bukti lama kelamaan mencair dan di khawatirkan dapat mencemarkan lingkungan bahkan dapat mencemarkan air, karena kadar gula sudah sangat buruk, untuk barang bukti yang akan diproses maka di sisihkan 10 karung, dalam hal pemusnahan barang bukti di hadiri langsung Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Dul Alim dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Muhammad Yamin beserta unsur Muspida Tanjung Jabung Barat. yang disaksikan langsung masyarakat banyak agar tidak ada yang coba – coba menyelewengkan barang bukti tersebut.

Untuk saat ini saya sudah kerahkan seluruh anggota saya untuk melakukan pemeriksaan di gudang – gudang agar tidak ada lagi gula – gula ilegal yang beredar di Kuala Tungkal dan untuk mengantisipasi masuknya gula ilegal kita juga akan melakukan razia di laut maupun di darat yang menjadi akses masuknya gula ilegal ke Tanjung Jabung Barat ujar Kapolres Tanjung Jabung Barat di lokasi pemusnahan barang bukti. (nir / yat )

[+/-] Selengkapnya...

HUT Kemerdekaan RI ke-64 di Lapas Cirebon

CIREBON - Dalam rangka menyambut perayaan HUT Proklamasi kemerdekaan RI ke-64 di Lapas Cirebon disambut dengan penuh suka cita oleh para narapidana . Mereka merasa senang dan bahagia karena akan mendapatkan remisi dari Pemerintah Dan ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap narapidana untuk bisa mengurangi masa hukumannya .
Adapun mereka yang mendapatkan remisi untuk pengurangan masa tahanan dari Pemerintah adalah berjumlah 136 orang . Diantaranya 97 orang laki-laki dan telah menjalani hukuman rata-rata 1 tahun keatas (B1) dan 7 orang perempuan . serta 32 orang laki-laki yang baru menjalani hukuman 1 tahun kebawah (B11a) .
Sementara narapidana yang mendapatkan remisi untuk bebas dari Pemerintah berjumlah 16 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan . Mereka setelah mengetahui bahwa akan mendapatkan remisi untuk bebas dari Pemerintah langsung saling berpelukan dan disertai isap tangis oleh sanak keluarga yang sebelumnya ikut menyaksikan perayaan tersebut dan mereka sangat berterima ksaih karena bisa menghirup udara bebas dan berkumpul dengan keluarga serta bisa menjalakan aktivitasnya sehari-hari dan juga berharap hal ini tidak terulang kembali .(OPPU)

[+/-] Selengkapnya...

Kantor Kabupaten Cirebon Laksanakan Upacara Bendera di HUT Proklamasi RI

CIREBON - Dalam rangka menyambut perayaan HUT kemerdekaan RI ke 64 . Bupati Cirebon, Drs. Dedi Supardi .MM beserta jajarannya melaksanakan upacara bendera dilapangan Kantor Kabupaten, (17/8) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dalam pidatonya mengangkat tema “Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 45 kita tingkatkan kedewasaan kehidupan Berpolitik dan Berdemokrasi serta kita percepat pemulihan Ekonomi Nasional menuju Indonesia yang Bersatu, Aman , Adil , Demokratis dan Sejahtera.”
Adapun maksud daripada tema ini Bupati Cirebon Drs. Dedi Supardi mengharapkan dukungan dari semua pihak . baik dari dalam pemberitaan , TNI , POLRI Maupun Politik dan juga dari lapisan masyarakat . Agar saling berkerja sama dalam mengemban tugas pelaksanaan roda pemerintahan Demi untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara tentunya untuk menuju Indonesia yang bersatu.(OPPU)

[+/-] Selengkapnya...

23 Agustus 2009

Pelantikan Anggota DPRD Cirebon Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

CIREBON - Pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon diwarnai aksi demonstran . Sejumlah aliansi mahasiswa yang terdiri dari BASMI (Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia ), FAM UMC (Front Aksi Mahasiswa UMC), HAM STAIN (Himpunan Aksi Mahasiswa Stain), GEMA PESA (Gerakan Masysrakat Peduli Bangsa), APC (Aliansi Pelajar Cirebon), AMR (Aliansi Mahasiswa Revolioner), menggelar 5 aksi unjuk rasa .
Mereka menolak pelantikan DPRD Kota Cirebon dilaksanakan.Dalam aksi demonstran ini sempat terjadi saling dorong dengan petugas kepolisian Polres Kota Cirebon. Para pendemo mencoba untuk menerobos garis blockade yang telah dipasang sebelumnya, namun atas kesigapan petugas aksi tersebut bisa diatasi.
Akhirnya mereka berorasi didepan rumah dinas Waliikota. Dan setelah berjalan sekitar 2jam perwakilan dari mahasiswa diperbolehkan untuk mendekat dihalaman kantor DPRD dan diterima oleh pimpinan DPRD baru terpilih yaitu ketua sementara Nasrudin Aziz , juga Anwar Shan , Edi Suripno S.I.P sebagai wakil ketua sementara.
Mereka menyampaikan 3 tuntutan yang harus dilaksanakan yaitu : 1. agar transparasikan kebijakan anggaran serta melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan. 2. memperjuangkan dan menetapkan Perda yang pro rakyat 3. berjanji untuk tidak melakukan korupsi dalam mbentuk apapun.
Pada aksi ini juga polisi mengamankan 2 orang siswa yaitu siswa SMA dan SMK , karena terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut akhirnya mereka dibawa kekantor polisi untuk diamankan disana.(OPPU)

[+/-] Selengkapnya...

22 Agustus 2009

Mengaku Densus 88 Polda Kaltim

Oknum Polisi Tembaki anggota kelompok tani


TENGGARONG. Kamis sekitar pukul 10.45 wita, sekolompok oknum aparat berpakaian dinas menembaki anggota kelompok tani Sebai Raya yang sedang melakukan aktifitas sehari-hari. Selain menembaki para petani tersebut oknum aparat kelpolisian yang belakangan diketahui dari Polres Kutai Kartanegara juga membongkar paksa pondok petani dan menyita barang milik petani berupa 4 buah sepeda motor, chain saw, tenda dan beberapa alat pertanian lainnya. Selain menyita barang petani oknum polisi juga membawa 2 orang anggota kelompok tani Jailani dan Tonce ke Polsek Loa Kulu untuk dimintai keterangan.
“ Tiba-tiba kami diserang lalu pondok dibongkar dan alat-alat kami dirampas oleh polisi yang mengaku anggota Den Sus 88 setelah itu mereka menembak sebanyak tiga kali,” jelas salah seorang anggota kelompok tani yang mendatangi kantor biro Patroli Bangsa.
“ Kami bekerja di atas lahan adat warisan turun temurun nenek moyang kami sejak masa pemangku adat yang bergelar Jaga Bayaq tahun 1500 pada masa kerajaan Kutai Kartanegara dan kami tidak menggangu usaha pertambangan sebab lahan garapan kami tidak pernah dibebaskan oleh perusahaan tambang manapun, kami juga bekerja di sini atas dasar surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Kutai nomor Huk-898/C-4/Agr-080/1973 tentang penetapan hak kepemilikan tanah adat keluarga besar kesultanan kerajaan Kutai Kartanegara ( Grand Sultan ) tanggal 8 Juli 1973 jadi mengapa kami ditembaki seperti ini sedangkan legalitas kepemilikan kami ini sah menurut sejarah asal usul tanah dan keputusan Bupati Kutai,” terang kepala Adat desa Jahab.
Menurut sumber dari anggota Polsek Loa Kulu yang minta agar namanya tidak dimediakan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan konsesi tambang milik PT. Mega Prima Persada seluas 1014 hektar yang dibeli dari PT. Budiduta Agromakmur pemilik HGU perkebunan sawit senilai US$.1.000.000,- dan legalitas perjanjian jual beli tersebut adalah sah menurut hukum. Perjanjian jual beli antara PT. Budiduta Agromakmur dan PT. Mega Prima Persada ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2009 antara Santoso Winata direktur PT. Budiduta Agromakmur dengan Soebali Sudjie direktur PT. Mega Prima Persada.
PT. Budiduta Agromakmur adalah perusahaan perkebunan pemegang HGU No. 01 yang diterbitkan oleh kantor agrarian Kutai tanggal 24 Agustus 1981 sedangkan PT. Mega Prima Persada adalah perusahaan tambang batu bara pemegang izin kuasa pertambangan No. 540/034/KP-Ep/DPE-IV/V tertanggal 8 Mei 2008.
Yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa sebuah perusahaan perkebunan menjual lahan atau tanah masyarakat adat, sedangkan Undang Undang Rebublik Indonesia nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan dalam pasal 10 ayat 3 berbunyi “ Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum “.
Sejak beroperasinya perusahaan perkebunan PT. Budiduta Agromakmur ( dahulu PT. Hasfram, red ) yang izin awalnya adalah tanaman coklat kemudian dirubah menjadi sawit belum pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya termasuk janji PT. Budiduta Agromakmur untuk menyediakan fasilitas kendaraan antar jemput bagi anak sekolah. [ Irwan ]

[+/-] Selengkapnya...

21 Agustus 2009

TERKAIT DANA ADD KADES LEBAK CILONG TERANCAM PIDANA 5 TAHUN PENJARA


MUARA WIS. Setelah menolak memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran desa, akhirnya kepala desa Lebak Cilong dilaporkan ke Polsek setempat oleh anggota BPD dan tokoh masyarakat desa Lebak Cilong itu sendiri.
Sekitar dua puluh orang masyarakat desa Lebak Cilong mendatangi kantor Polsek kecamatan Muara Wis dan ditemui langsung oleh Kapolsek Muara Wis Iptu I Gusti Ketut Swastika, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kepala desa Lebak Cilong Saharuddin telah memalsukan tanda tangan warga untuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa ) tahun 2008 senilai satu milyar lebih.
Daftar hadir pada berita acara rapat tersebut bukan menggunakan daftar hadir rapat penetapan anggaran desa melainkan menggunakan daftar hadir pemilihan ketua RT.9 desa Lebak Cilong, sebab ditengarai rapat penetapan anggaran desa tidak pernah dilakukan oleh Saharuddin dan para perangkat desa lainnya.
Dalam keterangannya kepada PATROLI BANGSA Kapolsek Muara Wis menjelaskan bahwa setelah mencermati bukti yang diserahkan warga kepada penyidik maka kesimpulan awal adalah kepala desa Lebak Cilong Saharuddin dapat dikenai pasal berlapis yaitu 266 dan 263 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara. “ Kami dari pihak kepolisian tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, namun jika terbukti bersalah maka kasus ini akan secepatnya kami koordinasikan dengan satuan tipikor Polres Kutai Kartanegara,” lanjut Gusti.
Kapolsek Muara Wis juga menyarankan warga untuk mengirimkan surat pengaduan ke Bupati Kutai Kartanegara mengenai kasus ini dan ditembuskan ke beberapa instansi terkait.
Setelah melapor ke Polsek Muara Wis warga melanjutkan laporannya ke kepala bidang anggaran dana desa kantor Bapemas Kutai Kartanegara, Hardiansyah selaku kabid ADD berjanji akan segera memproses pengaduan ini setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan beberapa pejabat terkait di lingkungan sekkab Kutai Kartanegara. Hardiansyah juga berterima kasih atas laporan ini dan meminta agar seluruh warga desa untuk memonitor pelaksanaan proyek-proyek atau kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa.
Beberapa keterangan yang diberikan warga kepada PATROLI BANGSA mengenai pelaksanaan proyek dan kegiatan yang ada di desa Lebak Cilong sangat tidak sesuai dengan laporan penggunaan anggarannya, seperti pekerjaan rehab turap di RT. 3 dituliskan dalam laporan bahwa dana yang digunakan sebesar Rp. 17.634.730 tetapi dari hitungan kasar warga ditambah penjelasan dari yang mengerjakan turap tersebut anggarannya hanya berkisar enam jutaan saja. Begitupun dengan laporan anggaran kegiatan karang taruna sebesar Rp. 27.724.551. namun kegiatan tersebut belum pernah dilksanakan.
“ Kami sudah tidak percaya lagi dengan kinerja aparat pemerintahan desa Lebak Cilong, begitu juga dengan sebagian anggota BPD yang tidak mau lagi menyuarakan aspirasi kami, sebagian besar warga desa menginginkan agar kepala desa segera diganti begitu juga dengan ketua BPD yang masih ada hubungan keluarga dengan kades” terang M Andhika salah seorang warga kepada PATROLI BANGSA.
Kepala desa Lebak Cilong juga disinyalir melakukan pungutan liar terhadap warga yang lahan atau tanahnya terkena ganti rugi dari perusahaan tambang yang beroperasi di desa tersebut, besarnya pungutan bervariasi antara 5% sampai 30%. Menurut informasi yang PATROLI BANGSA dapatkan dari “orang dalam” pemerintahan desa Lebak Cilong adalah, pada bulan Jauari 2009 kepala desa Lebak Cilong membuat rancangan perda mengenai pungutan desa dari hasil pembebasan lahan dan pengesahaannya dilakukan pada bulan Juni 2009, tetapi Saharuddin sebagai kades sudah melakukan pungutan sejak bulan Oktober 2008. “ Lahan saya seluas 10585 M² yang terletak di gunung Penyawan Danyang terkena pembebasan seharga Rp. 47.632.500 tetapi uang yang saya terima hanya sebesar Rp. 45.250.875, hal ini saya tanyakan kepada Humas perusahaan tambang dan mendapat penjelasan bahwa kepala desa meminta potongan sebesar 5% untuk fee desa, saya merasa sangat dirugikan dengan potongan fee desa yang tidak jelas aturannya ini,” terang warga yang minta agar namanya tidak dimediakan.
Ketika dihubungi oleh PATROLI BANGSA melalui telepon selularnya untuk konfirmasi mengenai kebenaran berita ini Saharuddin tidak bersedia dengan alasan tidak ada di tempat. [ Irwan ]

[+/-] Selengkapnya...

17 Agustus 2009

Komnas HAM Kunjungi Masyarakat Adat Dayak Benuaq Jelau - Kaltim



SILUQ NGURAI. Rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dari sub Komisi Mediasi pada tanggal 23 Juli 2009 yang lalu kembali mengunjungi kampung Kaliq dan Sang Sang di kecamatan Siluq Ngurai kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Rombongan yang terdiri dari Yodisman Sorata, Iriena Eriyati, Amalia dan H.M. Kabul Supriyadhie, SH, M.Hum yang juga sebagai ketua sub komisi mediasi.
Kedatangan kali ini merupakan kelanjutan dari kedatangan beberapa bulan yang lalu untuk memastikan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT. Gunungbayan Pratama Coal. “ Kedatangan kami kali ini adalah untuk memediasi antara masyarakat hukum adat kampung Kaliq dan Sang Sang dengan pihak manajemen PT. Gunungbayan Pratama Coal,” jelas Kabul pada PATROLI BANGSA.
“ Dan berdasarkan hasil investigasi kami dan dari laporan masyarakat adat maka kami berkesimpulan telah terjadi pelangaran HAM yang dilakukan oleh PT. Gunungbayan Pratama Coal terhadap masyarakat persekutuan hukum adat Dayak Benuaq Jelau,” tegas Kabul
Pada pertemuan yang berlangsung di lamin adat kampung Kaliq dihadiri oleh para pemangku adat, kepala adat, petinggi kampung, tokoh-tokoh adat dan masyarakat dari kedua kampung tersebut.
Para pemangku adat merasa bahwa kehadiran PT. GBPC tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakatnya, bahkan hanya membawa kesengsaraan dengan hilangnya tempat mencari mata pencaharian bagi sebagian warga kampung Kaliq dan Sang Sang. Masyarakat tidak dapat menanami lagi lahan yang telah direklamasi karena kesuburan tanahnya telah hilang. Begitupun dengan hewan buruan yang tidak ada lagi dengan dihilangkannya hutan adat akibat operasional tambang yang meluaskan areal kerjanya sampai ke wilayah kampung.
Pembebasan lahan yang dilakukan oleh manajemen PT. GBPC juga bukan kepada masyarakat hukum adat kampung Kaliq Sang Sang tetapi kepada orang lain yang tidak berhak, sebab menurut keterangan yang diberikan oleh tim perwakilan masyarakat adat kepada PATROLI BANGSA, tanah yang ada di wilayah mereka bukanlah merupakan hak milik individu tetapi hak persekutuan. Masyarakat adat tidak berani menjual lahan tersebut karena teguh memegang sumpah dan janji yang telah dicetuskan oleh para leluurnya, oleh sebab itulah masyarakat adat terutama para pewaris pemangku adat tidak pernah merasa menyerahkan atapun menjual tanah adat mereka kepada pihak manapun termasuk ke PT. Gunungbayan Pratama Coal.
Dari hasil investigasi PATROLI BANGSA, tanah atau areal yang ditambang oleh PT. Gunungbayan Pratama Coal dibeli dari para makelar atau mediator tanah yang tidak memiliki hak waris.
“ Kami datang untuk memediasi antara masyarakat adat dengan pihak manajemen PT. Gunungbaya Pratama Coal dengan melibatkan pemerintah daerah Kutai Barat, dan apabila manajemen PT. GBP menolak tawarkan mediasi dari kami maka kami akan membuatkan rekomendasi dan melaporkan hal ini kepada DPR RI,” terag Kabul Supriyadhie kepada masyarakat adat.
Pada tahap mediasi nantinya pihak masyarakat adat akan diwakili oleh 5 orang ditambah 2 orang dari tim perwakilan masyarakat adat, ini merupakan prosedur tetap yang diberlakukan oleh Komnas Ham.
Selain menemui hukum masyarakat adat kampung Kaliq Sang Sang, anggota Komnas HAM juga menerima perwakilan dari masyarakat hukum adat kampung Lendian yang tanah dan hutan adatnya dirusak oleh perusahaan kayu PT. Indowana Argo Timber dan PT. Timber Dana, perwakilan masyarakat hukum adat kampung Bentian Besar yang tanah adatnya dirusak oleh perusahaan tambang PT. Trubaindo Coal Mining.
Dari pengamatan PATROLI BANGSA, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tambang dan para perusahaan kayu di kabupaten Kutai Barat rata-rata menimbulkan masalah yang berdampak terganggunya ekosistem dan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah Kutai Barat. [ Irwan ]

[+/-] Selengkapnya...

Kabupaten Cirebon Rayakan HUT Proklamasi RI

CIREBON - Dalam rangka menyambut perayaan HUT kemerdekaan RI ke 64 . Bupati Cirebon Drs. Dedi Supardi .MM tengah mempersiapkan sebuah tema untuk bahan pidatonya yang akan disampaikan pada puncak perayaan HUT kemerdakaan 17 Agustus nanti .
Menurut Bupati, isi tema yang akan dibacakan dalam pidatomya nanti adalah “ Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 45 kita tingkatkan kedewasaan kehidupan Berpolitik dan Berdemokrasi serta kita percepat pemulihan Ekonomi Nasional menuju Indonesia yang Bersatu, Aman , Adil , Demokratis dan Sejahtera”.
Adapun maksud daripada tema ini menurut Drs. Dedi Supardi adalah untuk kedepannya nanti pihaknya mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari segi pemberitaan, TNI, POLRI, juga dari lapisan masyarakat .
Agar saling berkerja sama dalam mengemban tugas pelaksanaan roda pemerintahan Demi untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara tentunya untuk menuju Indonesia yang bersatu, jelas Bupati.(oppu)

[+/-] Selengkapnya...

Pelantikan DPRD Kota Cirebon Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

CIREBON - Pelantikan DPRD Kota Cirebon diwarnai aksi unjuk rasa para demonstran. Sejumlah aliansi mahasiswa yang terdiri dari BASMI (Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia ), FAM UMC (Front Aksi Mahasiswa UMC), HAM STAIN (Himpunan Aksi Mahasiswa Stain), GEMA PESA (Gerakan Masysrakat Peduli Bangsa), APC (Aliansi Pelajar Cirebon), AMR (Aliansi Mahasiswa Revolioner), menggelar 5 aksi unjuk rasa, mereka menolak pelantikan DPRD Kota CIREBON dilaksanakan.
Dalam aksi demonstran ini sempat terjadi saling dorong dengan petugas kepolisian Polres Kota Cirebon dengan pare pengunjuk rasa. Para pendemo mencoba untuk menerobos garis blockade yang telah dipasang sebelumnya, namun dengan sigap para petugas keamanan tersebut dapat mengatasinya.
Akhirnya para pendemo berorasi didepan rumah dinas Walikota. Dan setelah berjalan sekitar 2 jam, perwakilan dari mahasiswa diperbolehkan untuk mendekat dihalaman kantor DPRD dan diterima oleh pimpinan DPRD baru terpilih yaitu ketua sementara Nasrudin Aziz , juga Anwar Shan , Edi Suripno S.I.P sebagai wakil ketua sementara.
Dalam tersebut para wakil pendemo menyampaikan 3 tuntutan yang harus dilaksanakan yaitu : 1. agar transparasikan kebijakan anggaran serta melibatkan mahasiswa dalam setiap pengambilan kebijakan. 2. memperjuangkan dan menetapkan Perda yang pro rakyat 3. berjanji untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun.
Dalam aksi tersebut polisi mengamankan 2 orang yang diketahui sebagai siswa SMA dan SMK, karena terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut akhirnya mereka dibawa kekantor polisi untuk diamankan disana.(oppu)

[+/-] Selengkapnya...

11 Agustus 2009

Pelantikan DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2009-2014  

KARAWANG - Sebanyak 50 Anggota DPRD terpilih hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang. Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Karawang Hasil Pemilu Tahun 2009 Masa Jabatan 2009-2014. Prosesi pelantikan mereka dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Karawang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (5/8).
Proses pelantikan para anggota DPRD terpilih tersebut juga menandakan berakhirnya masa tugas para anggota DPRD periode 2004-2009, termasuk unsur pimpinan DPRD. Berdasarkan hasil musyawarah antara dua partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak, Karda Wiranata dari Partai PDI Perjuangan terpilih sebagai Pimpinan DPRD Sementara dan Yoes Taufik dari Partai Demokrat sebagai Wakil Sementara.
Sebagai unsur pimpinan DPRD sementara, keduanya akan memimpin hingga terpilihnya pimpinan DPRD yang definif, dan memiliki tugas pokok untuk memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi dan kelengkapan DPRD, dan menyusun rancangan tata tertib DPRD. Selain itu, mereka pun harus meyiapkan proses untuk melakukan pemilihan pimpinan DPRD definitif secepatnya.
Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Karawang mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD terpilih yang telah dilantik, serta terimakasih kepada para anggota DPRD yang telah berakhir masa jabatannya atas kerjasamanya bersama Pemerintah Daerah. “Rakyat Karawang tentunya telah merasakan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bupati Dadang S. Muchtar mengharapkan kepada anggota DPRD baru untuk dapat meneruskan jalinan kerjasama yang baik yang telah berlangsung selama ini, serta segera membentuk perangkat kelengkapan DPRD karena telah banyak tugas yang telah menanti untuk diselesaikan. “Diantaranya masih terdapat 3 Raperda serta pembahasan KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2010,” jelasnya.
Bupati juga mengharapkan mereka untuk benar-benar dapat mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Karawang sekaligus meningkatkan disiplin dalam bertugas. Untuk itu, Bupati mengajak para anggota DPRD baru untuk membuka lembaran baru dengan meningkat disiplin dan tepat waktu, khususnya dalam setiap kegiatan Rapat Paripurna DPRD. “Terlebih Kabupaten Karawang saat ini telah menuju ke arah penciptaan Good and Clean Government, dan karenanya mari kita bangun kerjasama yang baik,” tambahnya.
Pimpinan Sementara DPRD, Karda Wiranata mengatakan bahwa selaku pimpinan sementara, pihaknya akan segera membentuk dan menyusun tata tertib serta perangkat kelengkapan DPRD, Komisi, dan Panitia Musyawarah, sehingga dapat terbentuk dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. “Oleh karena itu, kami harapkan dukungan sepenuhnya dari seluruh anggota DPRD Karawang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Karawang,” tambahnya.
Ketua DPRD 2004-2009, H. Endi Warhendi mengatakan, kinerja anggota DPRD periode 2004-2009 telah memperlihatkan kinerja yang optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya daerah yang telah belajar ke Kabupaten Karawang sebanyak 99 kali. Jumlah tersebut belum termasuk kunjungan yang dilakukan ke Pemkab Karawang. “Sepanjang tahun 2004-2009, DPRD telah membahas 37 raperda, 8 rekomendasi DPRD, 52 Keputusan DPRD, 98 Keputusan Pimpinan DPRD, serta telah melakukan rapat kerja,” jelasnya.
Berikut adalah nama-nama  anggota DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014. Partai Hanura: 1. H. ALI MUKADAS SAID, SH, 2. RUSDI PRAJA. Partai Gerindra: 1.  Ir. ADE SUHARA, 2. AJANG SUPANDI, 3.  RAMDANI SUDRAJAT, 4. ROYKE BENTA SAHETAPY, 5. Ir. H. DANU HAMIDI, 6.  Ir. IBRAHIM CASTUMIHARJA. Partai Keadilan Sejahtera: 1. Drs. KARMIN, 2. NANDA SUHANDA, SE, MM, 3. MUMUN MAEMUNAH, S.Si.Apt, 4. DEDI SUDRAJAT, SP, MM, 5. BUDIWANTO, S.Si, MM, dr. ATA SUBAGJA DINATA. Partai Amanat Nasional: 1. BAMBANG MARYONO, ST. Partai Kebangkitan Bangsa: 1. NENENG SITI FATIMAH, 2. H. ISAK ISKANDAR, 3. H. ACEP SUYATNA, SH, 4. AHMAD ZAMAKHSYARI, S.Ag.
Partai Golongan Karya: 1. ENDANG KURNIADIN, 2. H. WARMAN, 3. SAEPUDIN PERMANA, 4. DADANG M. TAMIN, 5. DIDIN SAEPUDIN, 6. MULYANA AFFANDI, 7.  IWAN KUSTIAWAN, 8. Ir. TEDDY LUTHFIANA. Partai Persatuan Pembangunan: 1. Drs. H. EDY JUNAEDI. Partai Bulan Bintang: 1. NURLELAH SARIPIN, 2. dr. SUHERNO HENDRA PERMANA, 3. Hj. NURLATIFAH. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1. ACE SOPIAN MUSTARI, 2. KARDA, 3. NYI SEKAR ARUM, 4. UMAN RUSMANA, 5. H. TONO BAHTIAR, SP, 6. AYAT, 7. Drs. SALIM ATMAJA, 8. LUDY AMALUDIN, 9.  DEDEN IRWAN RISHADI. Partai Bintang Reformasi: 1. UNANG SUNANDANG, SE bin H. OTA SASMITA. Partai Demokrat: 1. LINA ROSLINA, 2. H. ABAS HADIMULYANA, 3. MUHTAR, SH, 4. ASEP OKI TAHKIK, S.Ag, 5. H. AHMAD RIFA'I, 6. NURJAMAN bin H. MOH.RESAN, 7. YOES TAUFIK, 8. PENDI ANWAR S., 9.  BUDIANTO. ( A. Junaedi )

[+/-] Selengkapnya...

Korpri Berikan Bantuan Pendidikan Bagi Golongan I Dan Ii

KARAWANG - Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada anggotanya, Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang memberikan bantuan pendidikan kepada anggota golongan I dan II. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar selaku penasihat Korpri saat apel pagi di Plaza Pemda Karawang, Senin (3/8).
Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa dirinya sangat mengapreasiasi terhadap upaya Korpri Kabupaten Karawang untuk ikut meringankan beban para anggotanya. “Hal ini menunjukkan adanya kepedulian dari Korpri untuk mensejahterakan anggotanya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bupati selaku penasihat Korpri mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Korpri Kabupaten Karawang yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada para anggotanya. “Semoga ke depan, program seperti ini juga dapat dilaksanakan untuk seluruh anggota Kopri, tidak hanya golongan I dan II saja,” imbuhnya.
Sekretaris Korpri Kabupaten Karawang, Drs. Akhmad Hidayat menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu program kerja DPK Korpri Kabupaten Karwang sebagai upaya meningkatkan kepedulian Korpri terhadap anggotanya. “Adapun tujuannya adalah dalam rangka meringankan beban anggota Korpri, terutama golongan I dan II,” jelasnya.
Akhmad menambahkan bahwa sasaran kegiatan ini adalah para anggota Korpri golongan I dan II yang memiliki anak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Jumlah anggota yang mendapatkan bantuan aalah sebanyak 110 orang dengan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250 ribu. Sumber dana berasal dari Bantuan Hibah APBD Karawang Tahun2009 pada kegiatan bantuan pendidikan,” tambahnya.
Jangan ada proyek fiktif
Di sisi lain, kesempatan apel bersama seluruh PNS di lingkungan Kantor Pemda Karawang juga dimanfaatkan Bupati Dadang S.Muchtar untuk mengingatkan seluruh jajaran PNS untuk tidak melakukan proyek-proyek yang bersifat fiktif. “Pada kesempatan ini saya kembali ingatkan untuk tidak coba melaksanakan proyek-proyek fiktif, dan saya tidak pernah menganjurkan untuk tidak melakukan hal-hal negatif,” ingatnya.
Untuk itu, Bupati menginstruksikan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang untuk melaksanakan fungsi kontrol untuk tertib administrasi keuangan. “Saya titip kepada Inspektorat dan BKD serta kepala unit kerja lainnya untuk Bantu mengontrol tertib administrasi keuangan, karena program-program yang ada sangat banyak,” tambahnya.( A. Jun /Wawan )

[+/-] Selengkapnya...

Bupati Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS Tahun 2010 Ke DPRD

KARAWANG - Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010, serta berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010, Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2010 pada Sidang Paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, Jumat (31/7).
Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa garis besar kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2010 diantaranya adalah Kebijakan belanja bidang pendidikan diarahkan secara optimal dapat mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dengan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen sesuai surat edaran menteri dalam negeri nomor 903/2706/sj tanggal 8 september 2008.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, kebijakan bidang kesehatan diarahkan dalam rangka pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penyediaan obat dan perbekalan lainnya, peningkatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan kegiatan posyandu di tingkat desa, pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan penanggulangan penyakit menular serta pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Bupati melanjutkan, kebijakan pembangunan bidang ekonomi diarahkan dalam rangka peningkatan produktifitas dan pendapatan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, industri kecil menengah, perdagangan dan sektor kukm dengan tetap melanjutkan program perkuatan modal yang didukung dengan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui peningkatan keterampilan kerja bagi para pencari kerja, serta peningkatan layanan ketenaga-kerjaan dan perlindungan ketenagakerjaan.
Sedangkan kebijakan bidang infrastruktur meliputi peningkatan jalan poros kecamatan dengan konstruksi beton, pembangunan gedung kantor pemerintahan dan sarana publik lainnya, peningkatan lingkungan sehat perumahan, penyediaan sarana air bersih serta peningkatan kinerja pelayanan persampahan.
Kebijakan prioritas lainnya, lanjut Bupati, adalah peningkatan pelayanan kinerja aparatur pemerintahan maupun pelayanan administrasi publik lainnya, peningkatan pemberdayaan masyarakat baik dalam aktifitas keagamaan, sosial budaya dan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kehidupan bermasyarakat yang tertib sosial dan tertib hukum, dan Alokasi belanja gaji dan tunjangan pegawai dengan memperhitungkan antisipasi kenaikan gaji pns yang rutin sebesar 2,5 persen dan antisipasi kenaikan gaji pokok dan tunjangan sebesar 15 persen. “Serta alokasi untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010,” tambahnya.
Bupati menambahkan, proyeksi anggaran pembangunan tahun 2010 diperkirakan masih mengalami kendala defisit anggaran. Namun demikian, hal ini hendaknya tidak menjadi polemik, karena dalam perencanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya selalu direncanakan defisit akan tetapi pada realisasinya tidak pernah terdapat defisit dan kas daerah tidak pernah kosong. “Untuk saat ini, kas daerah masih sekitar Rp. 280 miliar,” jelasnya.
Untuk itu, maka pemerintah daerah akan mengambil tiga langkah kebijakan, yang secara garis besar meliputi optimasi pendapatan pada angka realistis melalui analisa perhitungan serta koordinasi intensif dengan pihak pemerintah pusat dan provinsi terkait dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus serta bagi hasil provinsi dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun lalu dan kondisi kebijakan fiskal pemerintah serta proyeksi ekonomi makro tahun depan.
Langkah lainnya adalah efisiensi belanja daerah dan penetapan kebijakan prioritas dan plafon sementara anggaran SKPD dalam rangka penuntasan masa akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sementara (RPJMD) tahun 2006 – 2010 serta peletakan pondasi kebijakan pembangunan bagi keberlanjutan RPJMD yang akan datang. “serta analisa sumber pembiyaan secara rasional,” ujarnya.
Sementara itu selain mengagendakan penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS Tahun 2010, Sidang Paripurna DPRD tersebut juga mengagendakan persetujuan DPRD terhadap raperda Perhitungan APBD Tahun 2008, raperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang, serta raperda Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Pemukiman. ( A. jun/E. Askam )

[+/-] Selengkapnya...

Program PNPM Mandiri Di Karawang Berhasil

KARAWANG - Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Karawang memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Hal ini terlihat saat expose program PNPM Mandiri yang dilakukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang, Momon Sudirman pada Lokakarya PNPM Mandiri di Gedung Singaperbangsa Lt. III, Selasa (28/7).
Menurut Momon, sepanjang tahun 2007 - 2008, anggaran yang dialokasikan untuk program PNPM Mandiri Perdesaan mencapai Rp. 74,5 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 64,25 miliar serta role-sharing APBD II sebesar Rp. 10,25 miliar. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatakan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan,” tuturnya.
Lebih lanjut Momon mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, anggaran tersebut sekitar 75 persen diarahkan untuk program pembangunan fisik/infrastruktur, sedangkan sisanya digunakan untuk program pembangunan ekonomi kerakyatan. “Namun demikian dalam realisasinya, kegiatan yang dilaksanakan cenderung lebih besar ke arah fisik, sebesar Rp. 62,744 miliar sedangkan ekonomi mencapai Rp. 11,756 miliar,” jelasnya.
Momon menambahkan, program ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan pada program tersebut menunjukkan hasil yang positif. Dimana pada Usaha Ekonomi Produktif, dari dana yang disalurkan sebesar Rp. 7,384 miliar telah bergulir menjadi sebesar Rp. 36,089 miliar untuk 1.146 dengan 23.324 anggota. Sedangkan SPP Simpan Pinjam dari Rp. 4,371 miliar menjadi Rp. 29,041 miliar untuk 776 kelompok dengan 8.440 anggota.
Sedangkan program fisik digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan seperti posyandu, serta fasilitas pendidikan untuk pembangunan gedung, mebeulair, dan buku-buku. Untuk tahun 2009, program PNPM Mandiri Perdesaan akan dilaksanakan di 23 lokasi kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 21,4 miliar, yang berasal dari APBN sebesar Rp. 18.920 miliar, dan Role Sharing APBD II sebesar Rp. 2,480 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Arifin H. Kertasaputra, menambahkan selain program PNPM Mandiri, pemerintah juga memiliki berbagai program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program-program tersebut diantaranya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Diharapkan program tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang,” ungkapnya.
Sekda menambahkan, upaya yang telah dilakukan saat ini masih dirasakan kurang optimal, sehingga perlu ada koordinasi antara semua pihak yang terkait. Terlebih di Kabupaten Karawang masih banyak penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, terdapat 191.618 rumah tangga miskin yang terdiri dari 84.007 rumah tangga hampir miskin, 60.332 rumah tangga miskin, dan 47.497 rumah tangga sangat miskin. ( A. Jun/Mustamir )

[+/-] Selengkapnya...

Program PNPM Mandiri Di Karawang Berhasil

KARAWANG - Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Karawang memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Hal ini terlihat saat expose program PNPM Mandiri yang dilakukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang, Momon Sudirman pada Lokakarya PNPM Mandiri di Gedung Singaperbangsa Lt. III, Selasa (28/7).
Menurut Momon, sepanjang tahun 2007 - 2008, anggaran yang dialokasikan untuk program PNPM Mandiri Perdesaan mencapai Rp. 74,5 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari dana APBN sebesar Rp. 64,25 miliar serta role-sharing APBD II sebesar Rp. 10,25 miliar. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatakan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan,” tuturnya.
Lebih lanjut Momon mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, anggaran tersebut sekitar 75 persen diarahkan untuk program pembangunan fisik/infrastruktur, sedangkan sisanya digunakan untuk program pembangunan ekonomi kerakyatan. “Namun demikian dalam realisasinya, kegiatan yang dilaksanakan cenderung lebih besar ke arah fisik, sebesar Rp. 62,744 miliar sedangkan ekonomi mencapai Rp. 11,756 miliar,” jelasnya.
Momon menambahkan, program ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan pada program tersebut menunjukkan hasil yang positif. Dimana pada Usaha Ekonomi Produktif, dari dana yang disalurkan sebesar Rp. 7,384 miliar telah bergulir menjadi sebesar Rp. 36,089 miliar untuk 1.146 dengan 23.324 anggota. Sedangkan SPP Simpan Pinjam dari Rp. 4,371 miliar menjadi Rp. 29,041 miliar untuk 776 kelompok dengan 8.440 anggota.
Sedangkan program fisik digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan seperti posyandu, serta fasilitas pendidikan untuk pembangunan gedung, mebeulair, dan buku-buku. Untuk tahun 2009, program PNPM Mandiri Perdesaan akan dilaksanakan di 23 lokasi kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 21,4 miliar, yang berasal dari APBN sebesar Rp. 18.920 miliar, dan Role Sharing APBD II sebesar Rp. 2,480 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Arifin H. Kertasaputra, menambahkan selain program PNPM Mandiri, pemerintah juga memiliki berbagai program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program-program tersebut diantaranya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Diharapkan program tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang,” ungkapnya.
Sekda menambahkan, upaya yang telah dilakukan saat ini masih dirasakan kurang optimal, sehingga perlu ada koordinasi antara semua pihak yang terkait. Terlebih di Kabupaten Karawang masih banyak penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, terdapat 191.618 rumah tangga miskin yang terdiri dari 84.007 rumah tangga hampir miskin, 60.332 rumah tangga miskin, dan 47.497 rumah tangga sangat miskin. ( A. Jun/Mustamir )

[+/-] Selengkapnya...

07 Agustus 2009

Ethnis Tionghoa Gelar Pesta Hiburan Peringati HUT Kabupaten Tanjabbar

KUALA TUNGKAL - Untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang jatuh pada tgl 10 agustus dan memperingati HUT RI, Pemkab tanjab barat mengadakan bermacam kegiatan untuk menyemarakan HUT Kab.Tanjab barat dan HUT RI, salah satu kegiatan yang menarik simpati masyarakat tanjung jabung barat adalah kegiatan hiburan pesta rakyat yang menghadirkan bermacam-macam kebudayaan yang ada di kabupaten tanjab barat,seperti hiburan masyarakat Etnis Tionghoa, masyarakat jawa, Tapanuli Melayu dll.
Pesta hiburan rakyat Etnis Tionghoa berlangsung dengan semarak dan ditunggu masyarakat kuala tungkal, berbagai aktraksi hiburan ditampilkan pada acara tersebut seperti atraksi barongsai dan tembang-tembang lawas dari etnis tionghoa, masyarakat tumpah ruah menyaksikan acara hiburan yang di gelar digedung runtuh kuala tungkal. Acara ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat kuala tungkal untuk melihat singa barongsai melakukan aktraksi nya.
Etnis thionghua sangat berterima kasih atas sambutan masyarakat kuala tungkal yang rela berduyun-duyun menanti pesta hiburan rakyat etnis thionghua sampai selesai itu membuktikan bahwa masyarakat kuala tungkal sangat antusias dengan acara ini ujar antoni yang juga merupakan sesepuh paguyuban etnis tionghoa di kuala tungkal.
Pada pesta hiburan rakyat etnis tionghoa tersebut juga dihadiri Bupati tanjung jabung barat, DR.Ir.Safrial beserta unsur muspida kabupaten tanjung jabung barat, bupati Safrial juga menyumbangkan lagu andalan nya di dampingi unsur muspida tanjab barat. Paguyuban etnis tionghoa mengucapkan terima kasih atas kedatangan bupati tanjab barat, DR.Ir.Safrial beserta unsur muspida tanjab barat . Dalam sambutannya Bupati mengucapkan ,semoga tanjung jabung barat semakin erat persaudaraan dan semakin maju,ujar nya .(dan)

[+/-] Selengkapnya...

06 Agustus 2009

Penderita Gizi Buruk Di Kuala Tungkal


KUALA TUNGKAL – Ditengah-tengah gencarnya Pemerintah meng-klaim bahwa kesejahteraan masyarakat makin meningkat, ternyata masih ada masyarakat yang mengalami kesusahan, hal ini terbukti dengan di temukannya penderita gizi buruk.
Baru –baru ini telah ditemukan penderita gizi buruk di Rt.19 Kelurahan tungkal II kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penderita gizi buruk tersebut bernama ALIMIN ( 13 ) merupakan anak dari Ny. Napisah seorang janda juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi Alimin dan kakaknya yang berusia 18 tahun.
Sementara kehidupan Alimin dan keluarga sungguh sangat kekurangan, keluarga Alimin seringkali berpindah rumah di karenakan mereka mengontrak. Alimin sakit sudah sekitar 1 tahun, dan ibunya tidak memiliki biaya untuk membawa Alimin ke Rumah Sakit sementara keluarga Alimin tidak memilik JAMKESMAS ( Jaminan kesehatan Masyarakat ) hal itu di karenakan keluarga Alimin selali berpindah rumah. Karena melihat kondisi Alimin semakin memburuk, ibu Alimin langsung melaporkan kondisi Alimin kepada RT setempat, mendapat laporan tersebut ketua RT 19 Bapak Zais langsung melaporkan ke kelurahan Tungkal II.
Setelah mendapat laporan dari RT 19, Lurah tungkal II SUWARNO, S.sos beserta tim penggerak PKK Kelurahan Tungkal II langsung meninjau rumah ibu Napisah ( ibu Alimin ) begitu melihat kondisi Alimin yang makin parah maka sopir ambulan Sukarejo langsung membawa Alimin yang dibantu Lurah Tungkal II dengan menyetir mobil ambulan tersebut secara bergantian, untuk menuju RSUD KH. Daud Arif.
Kini Keluarga Alimin sudah merasa lega, karena biaya pengobatan Alimin sudah dibantu SKTM yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tungkal II. Biaya pengobatan Alimin di Rumah Sakit, Setengah dari SKTM ( surat keterangan tidak mampu ), dan setengahnya lagi di tanggung JAMKESDA ( jaminan kesehatan daerah ).
Diharap kepada pemerintah dan instansi terkait untuk lebih memperhatikan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan selalu memberikan penyuluhan akan pentingnya hidup sehat.(NIR / YAT)

[+/-] Selengkapnya...

02 Agustus 2009

Bali Akan Lantik 40 Anggota DPRD Terpilih

Pelantikan anggota dewan pertama di Indonesia, setelah pelaksanaan pileg.

BALI - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mewakili Menteri Dalam Negeri di gedung DPRD Badung, Senin, 3 Agustus 2009 pukul 10.00 Wita, akan melantik 40 anggota DPRD Badung, Bali untuk masa bakti 2009-2014.

Ini adalah pelantikan anggota dewan pertama di Indonesia. Undangan pun telah disebar sebanyak 420. Gladi bersih telah dilakukan termasuk keamanan yang cukup ketat dan tim gabungan TNI/Polri dengan senjata lengkap sebanyak 150 personil. Lokasi pelantikan tiap ruangan telah disisir dan disterilisasi oleh tim dari gegana.

"Kami tidak ingin kecolongan saat hari H nanti," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) I Komang Gede Sutrisna yang ditemui usai gladi bersih, Minggu, 2 Agustus 2009.

Pelantikannya sendiri menghabiskan dana mencapai Rp 400 juta termasuk pakaian para anggota dewan.

Untuk DPRD Badung, PDI Perjuangan memperoleh 14 kursi, Partai Golkar 11 kursi, Partai Demokrat 9 kursi, PNBKI 2 kursi, PPIB, PNIM, Partai Hanura, dan Partai Pelopor masing-masing 1 kursi.(vv/red)

[+/-] Selengkapnya...

Staff Redaksi

Hendrik S (Polda Metro Jaya) (Jaksel) Robin S (Jaktim) Ramdani BE (Jakpus) (Jakut) Biro Bekasi :Sepmi R (Kabiro) , Joni Sitanggang, Binton Juntak, Mustofa, Ringan Simbolon, Haerudin, Herman Sitanggang, Mulayadi TH, Togar S, Banjarnahor, Syafi'i M, Biro Kab.Bogor :(Kabiro) Depok : Radot S, (Kabiro), Karawang : Ade Junaidi (Kabiro), Rihas Purnama YM, Edi Askam, Mustamir, Otong, Wawan, Junaedi, Sopyan Junior, Mumuh MuhamadMursid. Perwkln Jabar: Idris C.Pasaribu (Ka Prwkl), Ungkap M, Deni Ridwan, Parasman. Biro Cimahi : Martunas S. Prwkln Lampung : (Ka.Prwkln) Kab Tanggamus : (Ka.Prwkl), Biro Tanjabbar :Hasbullah, Biro Kab/Kota Siantar : Buhardo Siahaan.Sulselbar : Fadly Syarif